Gaji UMR di Kepulauan Riau

7 min read

Gaji UMR di Kepulauan Riau

Gaji UMR di Kepulauan Riau – Ngomong berkaitan gaji atau upah kelihatannya tidak ada selesainya. Bahkan ini menjadi percakapan hangat di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini pemilik usaha  rata-rata manfaatkan UMR (Upah Minimum Regional) sebagai acuan utama dalam memberikan upah untuk karyawannya.

Kondisi ekonomi sendiri terus mengalami inflasi tiap tiap tahun. Jika inflasi tidak diimbangi bersama dengan standar gaji yang sepadan, hal ini akan menimbulkan ketimpangan social dan ekonomi. Pada akhirnya ini juga bakal  mempengaruhi kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.

Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh kebanyakan menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikan upah. Aksi ini umumnya digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik usaha mempertimbangkan lagi untuk meningkatkan penghasilan  karyawannya.

Penetapan UMR di setiap daerah tidaklah sama. Setiap daerah sudah miliki kebijakan masing-masing dalam pilih kuantitas UMR, satu diantara Gaji UMR di Kepulauan Riau. Ada beberapa unsur atau unsur yang mempengaruhi pemilihan besarnya UMR tersebut.

Istilah Gaji UMR di Kepulauan Riau.

Ketika berbicara perihal standar pemberian upah, ada lebih dari satu arti yang kerap melekat selain UMR yakni UMP dan UMK. Istilah – istilah ini menjadi hal yang wajib dipahami oleh para karyawan untuk mengerti berapa penghasilan yang setimpal. Salah satunya makna yang paling lazim dan banyak dipakai oleh pelaku usaha adalah UMR. adalah penjelasan komplit tentang syarat gaji UMR dan hal- hal yang berkaitan.

Apa Itu Gaji UMR?

UMR atau Upah Minimum Regional merupakan standar sedikitnya jumlah upah yang harus diberikan oleh pemberi kerja bagi para pekerja atau buruh. Satu diantara alas an utama pengesahan UMR adalah ingin menjamin bahwa tiap tiap pekerja meraih gaji yang setimpal dan memadai buat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Menurut PERMENAKERTRANS No. 7 Th. 2013 dijelaskan bahwa penghasilan minimum regional diputuskan oleh Gubernur selaku kepala daerah. Tentunya gubernur tidak dan juga merta memutuskan jumlah selanjutnya tapi terhitung memperhatikan saran dewan pengupahan provinsi.

Jumlah yang dianjurkan berikut juga berdasarkan peninjauan terhadap beberapa variable seperti pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan kebutuhan buat hidup layak. Hal ini juga berlaku untuk pemastian Gaji UMR di Kepulauan Riau.

Dengan kata lain, UMR adalah standar penghasilan minimal di tingkat provinsi. Regulasi ini dulunya menjadi rujukan atau landasan untuk mengesahkan kuantitas upah. Namun sejak peresmian Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000, arti UMR tidak digunakan lagi.

Gaji UMK

UMK merupakan singkatan dari Upah Minimum Kabupaten. Gaji UMK artinya ialah kuantitas minimum upah yang mencakup untuk wilayah kabupaten/kota. Ini adalah kuantitas paling rendah gaji pokok yang termasuk tunjangan tetap dan disahkan di suatu kabupaten/kota sehabis jumlahnya disetujui oleh gubernur.

UMK sendiri terdiri dari lebih dari satu komponen meliputi gaji pokok saja atau gaji pokok ditambah tunjangan pokok. Ini artinya UMK bisa disimpulkan sebagai pendapatan pokok tapi termasuk kemungkinan tidak.  Setelah ada Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, istilah UMR sudah tidak digunakan kembali dan menggunakan makna baru yakni UMK. Pemberlakuan UMK mengacu terhadap otonomi daerah masing- masing, terhitung didalam perihal standar upah.

Gaji UMP

Selain UMR dan UMK, tersedia lagi istilah yang kerap digunakan yakni UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Tidak sama dengan UMK, penamaan makna ini mulai digunakan setelah ada Kepmenaker No 226 Th 2000.

Pengertian UMP secara umum merupakan standar upah sekurang-kurangnya untuk lokasi di tingkat provinsi sehingga termasuk total kawasan baik kabupaten atau kota yang jadi anggota dari wilayah provinsi tersebut. Sama layaknya UMK, UMP juga ditetapkan oleh gubernur setempat.

Baca Juga  Gaji UMR di Pegunungan Bintang

Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP

Setelah memahami pengertian-pengertian dari arti di atas, barangkali sekilas ketiganya punya arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut ini adalah sebagian faktor } yang menjadi perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP.

1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.

Jika menginginkan memahami lebih jauh perihal perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP, salah satunya hal yang dapat dilihat adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang sudah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Selain itu gaji UMK dan UMP diresmikan oleh pemimpin atau gubernur daerah dengan mempertimbangkan keperluan hidup layak.

Lama Waktu Peninjauan

Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya dari UMR, UMK, dan UMP ialah lama saat peninjauannya. Hal ini juga telah diatur di dalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut sudah merevisi sejumlah pasal berasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan ketetapan tersebut terdapat perbedaan waktu peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK kudu ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun punyai perbedaan didalam jangka waktu penetapan, namun peresmian ini sama-sama dilakukan sekali dalam satu tahun.

Masa Berlaku Ketentuan

Hal sesudah itu yang jadi perbedaan berasal dari ketiga arti berikut adalah saat atau jaman berlakunya Undang-Undang yang mengatur UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi terhitung dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK diresmikan dan diberitahukan selambat-lambatnya ialah 21 November. Jadi UMP diumumkan lebih dulu sebelum UMK.

Perhitungan Nominal Kenaikan

Perbedaan selanjutnya yang mampu dilihat dari UMR atau UMK dan UMP adalah jumlah nominal kenaikannya. Setiap pekerja sudah pasti menghendaki nominal berikut dapat meningkat secara signifikan.  Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung dengan mempertimbangkan sejumlah aspek seperti pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK memang mengalami tiap tiap tahun bersama dengan perhitungan merujuk pada peningkatan inflasi kemudian disempurnakan bersama dengan PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).

Nominal Gaji

Jika dilihat, UMK dan UMP punyai nominal yang berbeda. Hal ini sanggup di check dari kuantitas atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya setiap area udah miliki standar masing-masing untuk jumlah sedikitnya upah. Hal ini termasuk berlaku untuk Gaji UMR di Kepulauan Riau. Secara lazim gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini gara-gara keduanya mempertimbangkan faktor yang berlainan didalam perhitungannya. Jadi lumrah jikalau nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.

Penetapan Gaji UMR di Kepulauan Riau.

Setelah mengenal lebih dalam tentang pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, tetap tersedia sebagian hal mutlak yang wajib dipahami tentang penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Kepulauan Riau yaitu sebagai berikut.

Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR

Di Indonesia, pemerintah telah memiliki sistem untuk penetapan berapa gaji UMR yang jadi referensi bagi para pelaku bisnis untuk tahu besarnya nominal gaji sedikitnya yang layak diberikan untuk para buruh. Jumlah selanjutnya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Kepulauan Riau ini mempunyai tujuan untuk memelihara hak para buruh atau pekerja sehingga dapat terima gaji yang layak sesuai dengan tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri juga akan beroleh kemudahan karena tidak harus repot-repot memperhitungkan gaji untuk pekerjanya.

Baca Juga  Gaji UMR di Jawa Barat

Spesifikasi Gaji UMR

Berdasarkan surat edaran dari Menaker RI th. 1990 yaitu SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas berkenaan komponen atau unsur-unsur upah bagi para buruh.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.

Hal senada termasuk dijelaskan di dalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok dilengkapi tunjangan tetap. Sementara itu nominal gaji minimal yang perlu diberikan adalah 75 % berasal dari UMR.

Komponen yang Tidak Termasuk UMR

Perlu diketahui bahwa di antara penetapan gaji UMR, beragam macam tunjangan tidak selamanya bukan menjadi bagian komponen standar UMR. Hal ini termasuk sudah diatur didalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak senantiasa di sini adalah pembayaran segera maupun tidak langsung yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang banyak ragam seperti uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan selamanya merupakan tunjangan yang diberikan secara teratur tiap-tiap bulan dengan jumlah yang sama dan tidak terpengaruh oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi karyawan maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak selalu tidak terhitung di dalam komponen UMR. Untuk aturan komposisi upah pokok dan tunjangan, prosentase upah pokok minimal adalah 75 persen berasal dari jumlah gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP

Memang istilah gaji UMR sementara ini sudah tidak digunakan lagi karena gunakan istilah UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar penghasilan regional yang ditetapkan oleh kepala daerah termasuk UMK (Kabupaten/Kota) dan juga UMP.

UMR Bukan Gaji Pokok

Bagi penduduk awam, sepanjang ini bisa saja tetap kerap beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang mesti diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun kudu diluruskan bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan basic dengan jumlah berdasarkan rasio penghasilan dan ketentuan perusahaan. Lain halnya bersama UMR yang merupakan standar minimum gaji yang sudah ditetapkan pemerintah. Terkait perihal ini, cara mengkalkulasi prosentase kenaikan UMR setiap tahun mengacu terhadap sebagian unsur dan biasanya cuma menggunakan upah tanpa memperhitungkan tunjangan maupun gaji pokok.

Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR

Pengusaha atau pemberi kerja pada prinsipnya dilarang untuk membayar penghasilan lebih rendah berasal dari UMR.

Dalam perihal ini yang dimaksud entrepreneur adalah sebagai berikut:

  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang menggerakkan perusahaan punya sendiri
  • Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri menjalankan operasional perusahaan bukan miliknya
  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud dalam poin pertama dan ke dua yang berada di luar Indonesia.

Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:

  • Setiap bisnis milik personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja dengan membayar upah maupun imbalan di dalam bentuk lain
  • Setiap usaha social atau bisnis lain dengan pengurus dan merekrut orang lain dengan memberi upah maupun imbalan didalam bentuk lain.
Baca Juga  Gaji UMR di Balangan

Para pekerja atau buruh kudu mengerti bahwa jika ada perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah jumlah UMR secara sengaja dan perusahaan berikut memang mampu memberikan upah melampaui standar yang diberikan, pemerintah bisa memberikan sanksi bagi perusahaan tersebut.

Hal ini sudah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai hukuman pidana baik berwujud hukuman penjara bersama dengan saat penahanan minimal 1 tahun dan maksimal adalah 4 tahun.  Sanksi lainnya adalah bersifat denda sedikitnya Rp 100 juta sampai Rp 400 juta. Peraturan ini dibuat sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja sehingga taat pada Undang Undang yang berlaku dan untuk menjamin kelayakan upah pekerja. Namun kudu dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk buruh atau pekerja bersama masa kerja di bawah 1 th. di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk aturan UU Ketenagakerjaan mengenai pengupahan.

Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR

Jika ada perusahaan yang memberikan penghasilan tidak cocok dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut atau bersama dengan kata lain masih di bawah UMR, karyawan atau buruh dapat mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk menyelesaikan konflik pada karyawan bersama dengan perusahaan. Tidak perlu khawatir, hal ini udah diatur dalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.

Berdasarkan aturan di dalam UU tersebut, usaha lewat jalur hukum ini bakal lewat sebagian rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit antara ke dua belah pihak, didalam hal ini adalah buruh dan perusahaan.

Jika dalam saat 30 hari mulai dari perundingan tersebut ternyata belum ada kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur berikutnya yaitu tripartite. Perundingan ini akan melibatkan pihak ketiga yakni dari Dinas Ketenagakerjaan.

Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro

Sekarang ini ada pengecualian untuk keputusan upah minimum bagi buruh. Hal ini sudah diatur di dalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja dengan Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tersedia pengecualian untuk penghasilan minimum Usaha Mikro dan Kecil dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud pasti saja ialah UMK dan UMP. Upah pekerja untuk usaha mikro dan kecil dapat ditetapkan sesuai bersama dengan kesepakatan pada pemberi kerja dengan buruh. Namun jumlah gaji yang diberikan minimal adalah 50 % dari konsumsi kebanyakan masyarakat di daerah tersebut dan gaji yang disepakati sedikitnya adalah 25% lebih tinggi dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan information dari BPS.

Usaha mikro yang masuk didalam pengecualian ini harus memperhitungkan sebagian hal. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang usaha berteknologi tinggi serta tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber kekuatan tradisional. Jadi jika Anda bekerja di CV yang termasuk bisnis mikro dan kecil, ada pengecualian upah berasal dari UMK dan UMP. Tapi Anda selamanya perlu menerima gaji sesuai kesepakatan bersama pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase spesifik dari jumlah kebanyakan konsumsi penduduk dan juga di atas garis kemiskinan.

Berapa Gaji UMR di Kepulauan Riau Saat Ini ?

Anambas Rp 3,501,441
KarimunRp 3,335,902
Kota Tanjungpinang
Rp 3,013,012
BintanRp 3,648,714
Lingga
Rp 3,036,220
Natuna
Rp 3,106,975
Kota Batamp 4,150,930

Demikian penjelasan berkenaan Gaji UMR di Kepulauan Riau menjadi dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan berasal dari tiap-tiap istilah tersebut. Semoga Info ini dapat menambahkan uraian yang lebih jelas bagi para buruh agar dapat paham upah yang layak diterima dan ketentuan- ketentuan yang tentang bersama upah tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.