Gaji UMR di Bandung

7 min read

Gaji UMR di Bandung
Gaji UMR di Bandung

Gaji UMR di Bandung – Ngomong tentang penghasilan atau upah sepertinya tidak akan ada habisnya. Bahkan ini menjadi percakapan hangat di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini pemilik bisnins  kebanyakan manfaatkan UMR (Upah Minimum Regional) sebagai acuan utama dalam memberikan upah untuk karyawannya.

Kondisi ekonomi sendiri tetap mengalami inflasi setiap tahun. Jika inflasi tidak diimbangi menggunakan dengan standar gaji yang sepadan, berkaitan dengan ini dapat menyebabkan ketimpangan social dan ekonomi. Pada akhirnya ini juga akan  mempengaruhi kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.

Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh kebanyakan mengadakan aksi demo untuk menuntut kenaikan upah. Kegiatan ini biasanya digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik usaha mempertimbangkan lagi untuk meningkatkan penghasilan  karyawannya.

Penetapan UMR di setiap tempat tidaklah sama. Setiap area sudah punya kebijakan masing-masing dalam memilih kuantitas UMR, satu diantaranya Gaji UMR di Bandung. Ada sebagian unsur atau aspek yang mempengaruhi penentuan besarnya UMR tersebut.

Istilah Gaji UMR di Bandung.

Ketika berbicara mengenai standar pemberian gaji, ada lebih dari satu istilah yang sering melekat selain UMR yaitu UMP dan UMK. Istilah – istilah ini jadi perihal yang wajib dimengerti oleh para karyawan untuk mendapati berapa gaji yang setimpal. Satu diantara arti yang paling umum dan banyak dipakai oleh pemilik usaha adalah UMR. adalah ulasan komplit tentang syarat gaji UMR dan hal- hal yang berkaitan.

Apa Itu Gaji UMR?

UMR atau Upah Minimum Regional merupakan standar sekurang-kurangnya jumlah upah yang wajib diberikan oleh pemberi kerja bagi para pekerja atau buruh. Satu diantaranya alas an utama pengesahan UMR adalah ingin memastikan bahwa tiap-tiap pekerja memperoleh penghasilan yang setimpal dan lumayan buat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Menurut PERMENAKERTRANS No. 7 Th. 2013 dijelaskan bahwa penghasilan minimum regional diresmikan oleh Gubernur selaku kepala daerah. Tentunya gubernur tidak serta merta memutuskan jumlah berikut namun termasuk perhatikan himbauan dewan pengupahan provinsi.

Jumlah yang direkomendasikan berikut juga berdasarkan peninjauan pada lebih dari satu faktor seperti pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan keperluan buat hidup layak. Hal ini termasuk berlaku untuk pemastian Gaji UMR di Bandung.

Dengan kata lain, UMR adalah standar penghasilan sedikitnya di tingkat provinsi. Aturan ini dulunya menjadi referensi atau landasan untuk mengesahkan kuantitas upah. Namun sejak disahkan Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000, arti UMR tidak digunakan lagi.

Gaji UMK

UMK merupakan singkatan dari Upah Minimum Kabupaten. Gaji UMK bermakna yaitu kuantitas minimum upah yang mencakup untuk lokasi kabupaten/kota. Ini ialah jumlah terendah gaji pokok yang termasuk tunjangan tetap dan berlaku di suatu kabupaten/kota setelah jumlahnya disetujui oleh gubernur.

UMK sendiri terdiri dari lebih dari satu komponen meliputi gaji pokok saja atau gaji pokok disempurnakan tunjangan pokok. Ini berarti UMK dapat diartikan sebagai penghasilan pokok tapi termasuk bisa saja tidak.  Setelah ditetapkan Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, istilah UMR telah tidak digunakan kembali dan menggunakan arti baru yaitu UMK. Pemberlakuan UMK mengacu pada otonomi tempat masing- masing, juga didalam perihal standar penghasilan.

Gaji UMP

Selain UMR dan UMK, tersedia ulang makna yang sering digunakan yaitu UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Berlainan dengan UMK, penamaan makna ini mulai digunakan sehabis terdapatnya Kepmenaker No 226 Th 2000.

Pengertian UMP secara umum merupakan standar gaji sedikitnya untuk wilayah di tingkat provinsi sehingga mencakup total kawasan baik kabupaten atau kota yang menjadi bagian berasal dari wilayah provinsi tersebut. Sama layaknya UMK, UMP termasuk ditetapkan oleh gubernur setempat.

Baca Juga  Gaji UMR di Pacitan

Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP

Setelah mengetahui pengertian-pengertian dari istilah di atas, barangkali sekilas ketiganya memiliki arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut ini adalah lebih dari satu unsur } yang menjadi perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP.

1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.

Jika menginginkan lihat lebih jauh mengenai perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP, satu diantara hal yang mampu dicermati adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang udah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Sementara itu gaji UMK dan UMP disahkan oleh pemimpin atau gubernur daerah dengan memperhitungkan kebutuhan hidup layak.

Lama Waktu Peninjauan

Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya berasal dari UMR, UMK, dan UMP adalah lama saat peninjauannya. Perihal ini juga udah diatur di dalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut udah merevisi sejumlah pasal berasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan keputusan tersebut terkandung perbedaan waktu peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK harus ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun punya perbedaan didalam jangka saat penetapan, tetapi peresmian ini sama-sama dilakukan sekali di dalam satu tahun.

Masa Berlaku Ketentuan

Hal sesudah itu yang jadi perbedaan berasal dari ketiga makna berikut adalah saat atau era berlakunya Undang-Undang yang menyesuaikan UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi mulai dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK diresmikan dan diumumkan selambat-lambatnya adalah 21 November. Jadi UMP diberitahukan lebih dulu sebelum UMK.

Perhitungan Nominal Kenaikan

Perbedaan sesudah itu yang bisa diamati berasal dari UMR atau UMK dan UMP ialah jumlah nominal kenaikannya. Setiap buruh pastinya menghendaki nominal tersebut akan meningkat secara signifikan.  Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung bersama mempertimbangkan sejumlah faktor seperti pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK sebenarnya mengalami setiap tahun dengan perhitungan merujuk pada peningkatan inflasi kemudian disempurnakan dengan PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).

Nominal Gaji

Jika dilihat, UMK dan UMP punya nominal yang berbeda. Hal ini bisa dicek dari jumlah atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya setiap tempat sudah memiliki standar masing-masing untuk jumlah sekurang-kurangnya upah. Hal ini juga berlaku untuk Gaji UMR di Bandung. Secara umum gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini karena keduanya mempertimbangkan faktor yang tidak sama dalam perhitungannya. Jadi lumrah terkecuali nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.

Penetapan Gaji UMR di Bandung.

Setelah mengenal lebih dalam mengenai pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, tetap ada sebagian perihal mutlak yang kudu dimengerti perihal penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Bandung yakni sebagai berikut.

Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR

Di Indonesia, pemerintah telah mempunyai sistem untuk penetapan berapa gaji UMR yang menjadi panutan bagi para pelaku usaha untuk tahu besarnya nominal gaji minimal yang layak diberikan bagi para karyawan. Jumlah berikut disesuaikan bersama dengan tingkat keperluan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Bandung ini mempunyai tujuan untuk melindungi hak para buruh atau pekerja sehingga dapat menerima upah yang layak sesuai dengan tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri terhitung akan memperoleh kemudahan gara-gara tidak wajib repot-repot memperhitungkan penghasilan untuk karyawannya.

Baca Juga  Gaji UMR di Sukabumi

Spesifikasi Gaji UMR

Berdasarkan surat edaran dari Menaker RI th. 1990 yaitu SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas mengenai komponen atau unsur-unsur upah bagi para buruh.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.

Hal senada terhitung dijelaskan di dalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal berikut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok disempurnakan tunjangan tetap. Sementara itu nominal gaji paling rendah yang kudu diberikan adalah 75 prosen dari UMR.

Komponen yang Tidak Termasuk UMR

Perlu diketahui bahwa di pada penetapan gaji UMR, beragam macam tunjangan tidak senantiasa bukan menjadi anggota komponen standar UMR. Hal ini termasuk sudah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak selalu di sini adalah pembayaran segera maupun tidak segera yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang banyak ragam seperti uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan tetap merupakan tunjangan yang diberikan secara teratur tiap-tiap bulan dengan jumlah yang mirip dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi karyawan maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak selalu tidak terhitung didalam komponen UMR. Untuk ketentuan komposisi gaji pokok dan tunjangan, prosentase upah pokok sekurang-kurangnya adalah 75 persen dari jumlah gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP

Memang arti gaji UMR waktu ini telah tidak digunakan kembali karena mengfungsikan arti UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar penghasilan regional yang disahkan oleh kepala tempat mencakup UMK (Kabupaten/Kota) dan terhitung UMP.

UMR Bukan Gaji Pokok

Bagi masyarakat awam, sepanjang ini barangkali masih kerap beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang wajib diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun kudu diluruskan bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan dasar bersama dengan jumlah berdasarkan rasio pendapatan dan ketetapan perusahaan. Lain halnya bersama dengan UMR yang merupakan standar minimum gaji yang sudah ditetapkan pemerintah. Terkait hal ini, langkah mengkalkulasi prosentase kenaikan UMR setiap tahun mengacu terhadap lebih dari satu unsur dan kebanyakan hanya mengfungsikan upah tanpa perhitungkan tunjangan maupun gaji pokok.

Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR

Pengusaha atau pemberi kerja terhadap prinsipnya dilarang untuk membayar gaji lebih rendah berasal dari UMR.

Dalam perihal ini yang dimaksud pengusaha adalah sebagai berikut:

  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang menjalankan perusahaan punya sendiri
  • Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri menjalankan operasional perusahaan bukan miliknya
  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud di dalam poin pertama dan ke-2 yang berada di luar Indonesia.

Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:

  • Setiap usaha milik personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja bersama membayar upah maupun imbalan di dalam bentuk lain
  • Setiap usaha social atau usaha lain dengan pengurus dan merekrut orang lain dengan memberi upah maupun imbalan di dalam wujud lain.
Baca Juga  Gaji UMR di Maluku Utara

Para pekerja atau buruh wajib menyadari bahwa jika tersedia perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah jumlah UMR secara sengaja dan perusahaan tersebut sebenarnya mampu memberikan gaji melampaui standar yang diberikan, pemerintah sanggup memberikan sanksi bagi perusahaan tersebut.

Hal ini telah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai hukuman pidana baik berupa hukuman penjara dengan waktu penahanan sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama adalah 4 tahun.  Sanksi lainnya adalah bersifat denda sekurang-kurangnya Rp 100 juta hingga Rp 400 juta. Peraturan ini diterbitkan sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja sehingga taat pada Undang Undang yang berlaku dan untuk menanggung kelayakan upah karyawan. Namun mesti dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk karyawan atau pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk peraturan UU Ketenagakerjaan berkenaan pengupahan.

Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR

Jika tersedia perusahaan yang memberikan penghasilan tidak sesuai bersama dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut atau dengan kata lain masih di bawah UMR, karyawan atau buruh mampu mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk menyelesaikan konflik pada karyawan bersama perusahaan. Tidak perlu khawatir, perihal ini sudah diatur didalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.

Berdasarkan ketentuan di dalam UU tersebut, upaya melalui jalur hukum ini akan melalui sebagian rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit pada ke-2 belah pihak, dalam perihal ini adalah karyawan dan perusahaan.

Jika di dalam waktu 30 hari mulai dari perundingan berikut ternyata belum ada kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur berikutnya yakni tripartite. Perundingan ini akan melibatkan pihak ketiga yaitu dari Dinas Ketenagakerjaan.

Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro

Sekarang ini ada pengecualian untuk ketetapan upah minimum bagi buruh. Hal ini udah diatur didalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja bersama Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tersedia pengecualian untuk penghasilan minimum Usaha Mikro dan Kecil berasal dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud tentu saja adalah UMK dan UMP. Upah buruh untuk usaha mikro dan kecil sanggup ditetapkan cocok bersama musyawarah pada pemberi kerja dengan buruh. Namun jumlah gaji yang diberikan paling sedikit adalah 50 persen dari konsumsi umumnya masyarakat di daerah tersebut dan gaji yang disepakati minimal adalah 25% lebih besar dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan information berasal dari BPS.

Usaha mikro yang masuk di dalam pengecualian ini kudu memperhitungkan sebagian hal. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang usaha berteknologi tinggi serta tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber daya tradisional. Jadi kecuali Anda bekerja di CV yang termasuk usaha mikro dan kecil, ada pengecualian upah dari UMK dan UMP. Akan tetapi Anda selamanya perlu menerima penghasilan cocok kesepakatan bersama dengan pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase tertentu berasal dari kuantitas rata-rata konsumsi masyarakat serta di atas garis kemiskinan.

Berapa Gaji UMR di Bandung Saat Ini ?

Gaji UMR di Bandung tahun 2021 adalah kisaran Rp. 3.623.000 .

Demikian penjelasan mengenai Gaji UMR di Bandung menjadi dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan dari masing-masing istilah tersebut. Semoga informasi ini sanggup menambahkan uraian yang lebih paham untuk para buruh sehingga bisa tahu gaji yang layak di terima dan ketentuan- ketentuan yang perihal dengan upah tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.