Gaji UMR di Manggarai Timur

6 min read

Gaji UMR di Manggarai Timur

Gaji UMR di Manggarai Timur – Membahas mengenai penghasilan atau upah sepertinya tidak bakal ada habisnya. Bahkan ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini umkm  biasanya mengfungsikan UMR (Upah Minimum Regional) sebagai referensi utama dalam memberikan gaji untuk karyawannya.

Kondisi ekonomi sendiri konsisten mengalami inflasi tiap tiap tahun. Kalau inflasi tidak diimbangi bersama dengan standar penghasilan yang sama, perihal ini bakal mengundang ketimpangan social dan ekonomi. Pada akhirnya ini juga bakal  merubah kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.

Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh biasanya menggelar kegiatan demonstrasi untuk menuntut kenaikan penghasilan. Kegiatan ini umumnya digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik bisnis perhitungkan kembali untuk tingkatkan penghasilan  karyawannya.

Penetapan UMR di setiap tempat tidaklah sama. Setiap area sudah memiliki kebijakan masing-masing dalam pilih kuantitas UMR, salah satunya Gaji UMR di Manggarai Timur. Ada lebih dari satu unsur atau aspek yang mempengaruhi pemilihan besarnya UMR tersebut.

Istilah Gaji UMR di Manggarai Timur

Ketika berkata mengenai standar pemberian upah, ada lebih dari satu makna yang sering menempel selain UMR yaitu UMP dan UMK. Istilah – istilah ini menjadi hal yang perlu dipahami oleh para karyawan untuk melihat berapa penghasilan yang pantas diterima. Satu diantaranya makna yang paling umum dan banyak digunakan oleh pelaku usaha adalah UMR. Dibawah ini Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, makna UMR telah tidak digunakan lagi dan menggunakan makna baru yaitu UMK. Pemberlakuan UMK mengacu pada otonomi tempat masing- masing, termasuk dalam perihal standar gaji.

Gaji UMP

Selain UMR dan UMK, ada kembali istilah yang kerap digunakan yakni UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Berlainan dengan UMK, penamaan istilah ini mulai digunakan sesudah adanya Kepmenaker No 226 Th 2000.

Pengertian UMP secara lazim merupakan standar penghasilan sekurang-kurangnya untuk wilayah di tingkat provinsi sehingga mencakup total kawasan baik kabupaten atau kota yang jadi anggota berasal dari wilayah provinsi tersebut. Sama layaknya UMK, UMP juga ditetapkan oleh gubernur setempat.

Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP

Setelah tahu pengertian-pengertian dari istilah di atas, kemungkinan sekilas ketiganya mempunyai arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut adalah beberapa unsur } yang menjadi perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP.

1.Pihak yang Berwenang Menetapkan

Jika menginginkan memahami lebih jauh tentang perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP, salah satunya hal yang bisa dilihat adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang telah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Selain itu gaji UMK dan UMP disahkan oleh pemimpin atau gubernur daerah dengan pertimbangkan kebutuhan hidup layak.

Lama Waktu Peninjauan

Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya berasal dari UMR, UMK, dan UMP ialah lama saat peninjauannya. Hal ini juga telah diatur di dalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut sudah merevisi sejumlah pasal berasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan keputusan selanjutnya terkandung perbedaan waktu peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK harus ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun memiliki perbedaan di dalam jangka saat penetapan, tetapi penetapan ini sama-sama dilakukan sekali didalam satu tahun.

Baca Juga  Gaji UMR di Tegal

Masa Berlaku Ketentuan

Hal selanjutnya yang jadi perbedaan dari ketiga arti berikut adalah waktu atau jaman berlakunya Undang-Undang yang sesuaikan UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi terhitung dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK diresmikan dan diumumkan selambat-lambatnya adalah 21 November. Jadi UMP diumumkan lebih dulu sebelum UMK.

Perhitungan Nominal Kenaikan

Perbedaan selanjutnya yang dapat diamati berasal dari UMR atau UMK dan UMP adalah kuantitas nominal kenaikannya. Setiap buruh sudah pasti meminta nominal selanjutnya dapat meningkat secara signifikan.  Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung bersama memperhitungkan sejumlah faktor seperti pertumbuhan ekonomi, keperluan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK sesungguhnya mengalami tiap tiap tahun bersama dengan perhitungan merujuk terhadap peningkatan inflasi kemudian ditambah bersama dengan PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).

Nominal Gaji

Jika dilihat, UMK dan UMP mempunyai nominal yang berbeda. Hal ini sanggup di cek dari kuantitas atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya tiap tiap daerah udah miliki standar masing-masing untuk jumlah sedikitnya upah. Hal ini terhitung berlaku untuk Gaji UMR di Manggarai Timur. Secara umum gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini karena keduanya mempertimbangkan faktor yang tidak sama dalam perhitungannya. Jadi wajar jika nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.

Penetapan Gaji UMR di Manggarai Timur

Setelah mengenal lebih di dalam mengenai pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, tetap ada sebagian hal penting yang harus dimengerti berkenaan penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Manggarai Timur yaitu sebagai berikut.

Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR

Di Indonesia, pemerintah udah miliki sistem untuk penetapan berapa gaji UMR yang menjadi panutan bagi para pelaku bisnis untuk memahami besarnya nominal gaji paling sedikit yang layak diberikan buat para pekerja. Jumlah berikut sesuai bersama tingkat keperluan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Manggarai Timur ini mempunyai tujuan untuk merawat hak para buruh atau pekerja sehingga dapat terima gaji yang layak sesuai dengan tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri juga akan meraih kemudahan karena tidak wajib repot-repot memperhitungkan gaji untuk karyawannya.

Spesifikasi Gaji UMR

Berdasarkan surat edaran dari Menaker RI th. 1990 yaitu SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas perihal komponen atau unsur-unsur penghasilan bagi para karyawan.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.

Hal senada termasuk dijelaskan dalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal berikut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok dilengkapi tunjangan tetap. Sementara itu nominal gaji paling rendah yang mesti diberikan adalah 75 persen dari UMR.

Komponen yang Tidak Termasuk UMR

Perlu diketahui bahwa di pada penetapan gaji UMR, berbagai macam tunjangan tidak selalu bukan menjadi bagian komponen standar UMR. Hal ini termasuk sudah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak senantiasa di sini adalah pembayaran langsung maupun tidak segera yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang bervariasi layaknya uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan tetap merupakan tunjangan yang diberikan secara teratur tiap tiap bulan dengan jumlah yang mirip dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi pekerja maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR adalah upah pokok dilengkapi tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak tetap tidak juga dalam komponen UMR. Untuk aturan komposisi upah pokok dan tunjangan, prosentase penghasilan pokok sedikitnya adalah 75 prosen berasal dari kuantitas gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Baca Juga  Gaji UMR di Intan Jaya

Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP

Memang istilah gaji UMR kala ini udah tidak digunakan ulang karena pakai arti UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar pendapatan regional yang ditetapkan oleh kepala tempat mencakup UMK (Kabupaten/Kota) dan termasuk UMP.

UMR Bukan Gaji Pokok

Bagi penduduk awam, selama ini bisa saja tetap kerap beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang wajib diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun kudu diluruskan bahwa UMR bukanlah pendapatan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan basic bersama dengan jumlah berdasarkan rasio pendapatan dan ketentuan perusahaan. Lain halnya bersama UMR yang merupakan standar minimum gaji yang udah ditetapkan pemerintah. Terkait hal ini, cara mengkalkulasi prosentase kenaikan UMR tiap tiap tahun mengacu pada lebih dari satu faktor dan umumnya hanya manfaatkan upah tanpa memperhitungkan tunjangan maupun gaji pokok.

Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR

Pengusaha atau pemberi kerja pada prinsipnya dilarang untuk membayar penghasilan lebih rendah dari UMR.

Dalam hal ini yang dimaksud entrepreneur adalah sebagai berikut:

  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang menjalankan perusahaan milik sendiri
  • Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri menggerakkan operasional perusahaan bukan miliknya
  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud didalam poin pertama dan kedua yang berada di luar Indonesia.

Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:

  • Setiap usaha milik personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja bersama membayar upah maupun imbalan di dalam bentuk lain
  • Setiap bisnis social atau usaha lain bersama dengan pengurus dan merekrut orang lain bersama memberi upah maupun imbalan didalam bentuk lain.

Para pekerja atau buruh kudu menyadari bahwa kecuali tersedia perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah jumlah UMR secara sengaja dan perusahaan berikut memang mampu memberikan gaji melampaui standar yang diberikan, pemerintah bisa beri sanksi bagi perusahaan tersebut.

Hal ini telah diatur didalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai sanksi pidana baik berwujud hukuman penjara bersama dengan waktu penahanan minimal 1 tahun dan paling lama adalah 4 tahun.  Sanksi lainnya adalah berupa denda paling sedikit Rp 100 juta hingga Rp 400 juta. Peraturan ini dibuat sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja agar taat pada Undang Undang yang berlaku dan untuk menanggung kelayakan gaji buruh. Namun kudu dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk buruh atau pekerja bersama jaman kerja di bawah 1 th. di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk keputusan UU Ketenagakerjaan mengenai pengupahan.

Baca Juga  Gaji UMR di Sukabumi

Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR

Jika ada perusahaan yang memberikan penghasilan tidak sesuai dengan ketetapan yang berlaku di daerah tersebut atau bersama kata lain masih di bawah UMR, karyawan atau buruh bisa mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk menyelesaikan konflik antara karyawan bersama dengan perusahaan. Tidak perlu khawatir, hal ini sudah diatur di dalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.

Berdasarkan ketetapan didalam UU tersebut, usaha melalui jalur hukum ini dapat melewati lebih dari satu rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit antara ke dua belah pihak, didalam perihal ini adalah buruh dan perusahaan.

Jika didalam waktu 30 hari mulai dari perundingan berikut ternyata belum ada kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur berikutnya yakni tripartite. Perundingan ini dapat melibatkan pihak ketiga yaitu dari Dinas Ketenagakerjaan.

Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro

Saat ini ada pengecualian untuk ketentuan upah minimum bagi buruh. Hal ini telah diatur didalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja bersama dengan Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tersedia pengecualian untuk penghasilan minimum Usaha Mikro dan Kecil dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud tentu saja ialah UMK dan UMP. Upah buruh untuk usaha mikro dan kecil mampu ditetapkan cocok dengan musyawarah pada pemberi kerja bersama dengan buruh. Namun jumlah penghasilan yang diberikan sedikitnya adalah 50 persen berasal dari konsumsi rata-rata penduduk di daerah tersebut dan penghasilan yang disepakati minimal ialah 25% lebih besar dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan data berasal dari BPS.

Usaha mikro yang masuk dalam pengecualian ini perlu pertimbangkan lebih dari satu spek. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang usaha berteknologi tinggi dan juga tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber energi tradisional. Jadi jikalau Anda bekerja di CV yang terhitung usaha mikro dan kecil, tersedia pengecualian upah dari UMK dan UMP. Akan tetapi Anda selamanya wajib terima upah sesuai kesepakatan bersama pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase khusus berasal dari kuantitas rata-rata konsumsi penduduk dan juga di atas garis kemiskinan.

Berapa Gaji UMR di Manggarai Timur Saat Ini ?

Gaji UMR di Manggarai Timur tahun 2021 ialah kira kira Rp. 1.945.000 .

Demikian penjelasan mengenai Gaji UMR di Manggarai Timur jadi dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan dari masing-masing makna tersebut. Semoga Info ini dapat mengimbuhkan deskripsi yang lebih sadar buat para buruh agar dapat memahami gaji yang layak di terima dan ketentuan- ketentuan yang mengenai bersama dengan upah tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.