Gaji UMR di Jakarta Utara

6 min read

Gaji UMR di Jakarta Utara

Gaji UMR di Jakarta Utara – Berbicara berkaitan gaji atau upah sepertinya tidak bakal ada habisnya. Bahkan ini menjadi perbincangan hangat di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini pemilik usaha  rata-rata memanfaatkan UMR (Upah Minimum Regional) sebagai rujukan utama dalam memberikan gaji untuk karyawannya.

Keadaan ekonomi sendiri terus mengalami inflasi tiap-tiap tahun. Jika inflasi tidak diimbangi menggunakan dengan standar penghasilan yang sama, berkaitan dengan ini dapat menyebabkan ketimpangan social dan ekonomi. Pada akhirnya ini juga bakal  mempengaruhi kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.

Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh biasanya mengadakan aksi demo untuk menuntut kenaikan gaji. Kegiatan ini umumnya digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik bisnis mengkaji ulang untuk meningkatkan upah  karyawannya.

Penetapan UMR di tiap-tiap area tidaklah sama. Setiap daerah telah punya kebijakan masing-masing dalam memilih kuantitas UMR, salah satunya Gaji UMR di Jakarta Utara. Ada beberapa unsur atau perihal yang mempengaruhi pemilihan besarnya UMR tersebut.

Istilah Gaji UMR di Jakarta Utara.

Ketika bicara mengenai standar pemberian gaji, ada lebih dari satu arti yang sering menempel selain UMR yakni UMP dan UMK. Istilah – istilah ini menjadi perihal yang harus dipahami oleh para karyawan untuk melihat berapa penghasilan yang layak diterima. Satu diantara istilah yang paling lazim dan banyak digunakan oleh pelaku usaha adalah UMR. Berikut Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, makna UMR telah tidak digunakan lagi dan menggunakan arti baru yakni UMK. Pemberlakuan UMK mengacu terhadap otonomi daerah masing- masing, termasuk didalam hal standar penghasilan.

Gaji UMP

Selain UMR dan UMK, ada lagi makna yang kerap digunakan yaitu UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Tidak serupa dengan UMK, penamaan istilah ini mulai digunakan sesudah diresmikan Kepmenaker No 226 Th 2000.

Pengertian UMP secara lazim merupakan standar penghasilan sedikitnya untuk wilayah di tingkat provinsi sehingga mencakup keseluruhan kawasan baik kabupaten atau kota yang menjadi bagian berasal dari wilayah provinsi tersebut. Sama seperti UMK, UMP termasuk ditetapkan oleh gubernur setempat.

Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP

Setelah paham pengertian-pengertian dari istilah di atas, bisa saja sekilas ketiganya punyai arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut ini adalah lebih dari satu aspek } yang menjadi perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP.

1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.

Jika menginginkan memahami lebih jauh perihal perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP, satu diantara hal yang mampu diamati adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang udah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Selain itu gaji UMK dan UMP disahkan oleh pemimpin atau gubernur daerah bersama dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

Lama Waktu Peninjauan

Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya dari UMR, UMK, dan UMP adalah lama saat peninjauannya. Perihal ini terhitung udah diatur di dalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut sudah merevisi sejumlah pasal berasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan ketentuan selanjutnya terkandung perbedaan waktu peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK kudu ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun mempunyai perbedaan didalam jangka saat penetapan, tetapi penetapan ini sama-sama dilakukan sekali didalam satu tahun.

Baca Juga  Gaji UMR di Dairi

Masa Berlaku Ketentuan

Hal seterusnya yang menjadi perbedaan dari ketiga istilah tersebut adalah waktu atau masa berlakunya Undang-Undang yang mengatur UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi dimulai dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK disahkan dan diberitahukan selambat-lambatnya ialah 21 November. Jadi UMP diumumkan lebih dulu sebelum UMK.

Perhitungan Nominal Kenaikan

Perbedaan seterusnya yang sanggup dilihat dari UMR atau UMK dan UMP adalah jumlah nominal kenaikannya. Setiap buruh tentu saja meminta nominal berikut bakal meningkat secara signifikan.  Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung bersama dengan mempertimbangkan sejumlah segi seperti pertumbuhan ekonomi, keperluan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK sesungguhnya mengalami setiap tahun bersama perhitungan merujuk terhadap peningkatan inflasi kemudian ditambah bersama dengan PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).

Nominal Gaji

Jika dilihat, UMK dan UMP mempunyai nominal yang berbeda. Hal ini dapat diperiksa dari jumlah atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya tiap tiap tempat sudah miliki standar masing-masing untuk jumlah sekurang-kurangnya upah. Hal ini termasuk berlaku untuk Gaji UMR di Jakarta Utara. Secara lazim gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini sebab keduanya mempertimbangkan faktor yang berbeda dalam perhitungannya. Jadi wajar jikalau nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.

Penetapan Gaji UMR di Jakarta Utara.

Setelah mengenal lebih dalam tentang pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, tetap tersedia sebagian perihal perlu yang wajib dimengerti tentang penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Jakarta Utara yakni sebagai berikut.

Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR

Di Indonesia, pemerintah udah memiliki sistem untuk penetapan berapa gaji UMR yang jadi panutan bagi para pelaku bisnis untuk mengetahui besarnya nominal gaji sekurang-kurangnya yang layak diberikan bagi para pekerja. Jumlah tersebut disesuaikan bersama tingkat kebutuhan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Jakarta Utara ini memiliki tujuan untuk merawat hak para buruh atau pekerja sehingga dapat menerima gaji yang layak cocok bersama dengan tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri termasuk akan beroleh kemudahan dikarenakan tidak harus repot-repot memperhitungkan upah untuk pegawainya.

Spesifikasi Gaji UMR

Berdasarkan surat edaran dari Menaker RI th. 1990 yakni SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas perihal komponen atau unsur-unsur upah bagi para karyawan.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.

Hal senada termasuk dijelaskan dalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu nominal gaji sedikitnya yang perlu diberikan adalah 75 persen berasal dari UMR.

Komponen yang Tidak Termasuk UMR

Perlu diketahui bahwa di antara penetapan gaji UMR, beraneka macam tunjangan tidak selamanya bukan menjadi bagian komponen standar UMR. Hal ini termasuk telah diatur di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak selamanya di sini adalah pembayaran segera maupun tidak langsung yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang bervariasi layaknya uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan selalu merupakan tunjangan yang diberikan secara teratur tiap tiap bulan dengan jumlah yang sama dan tidak terpengaruh oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi karyawan maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR adalah upah pokok dilengkapi tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak tetap tidak juga dalam komponen UMR. Untuk aturan komposisi penghasilan pokok dan tunjangan, prosentase upah pokok sedikitnya adalah 75 % dari kuantitas gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Baca Juga  Gaji UMR di Karangasem

Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP

Memang istilah gaji UMR sementara ini sudah tidak digunakan kembali gara-gara pakai istilah UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar pendapatan regional yang disahkan oleh kepala tempat mencakup UMK (Kabupaten/Kota) dan juga UMP.

UMR Bukan Gaji Pokok

Bagi masyarakat awam, sepanjang ini bisa saja masih kerap beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang perlu diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun kudu diluruskan bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan basic bersama jumlah berdasarkan rasio pendapatan dan ketetapan perusahaan. Lain halnya bersama dengan UMR yang merupakan standar minimum gaji yang udah ditetapkan pemerintah. Terkait hal ini, cara menghitung prosentase kenaikan UMR setiap tahun mengacu pada lebih dari satu unsur dan kebanyakan cuma manfaatkan upah tanpa perhitungkan tunjangan maupun gaji pokok.

Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR

Pengusaha atau pemberi kerja pada prinsipnya dilarang untuk membayar gaji lebih rendah berasal dari UMR.

Dalam perihal ini yang dimaksud entrepreneur adalah sebagai berikut:

  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang menjalankan perusahaan punya sendiri
  • Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri mobilisasi operasional perusahaan bukan miliknya
  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud dalam poin pertama dan kedua yang berada di luar Indonesia.

Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:

  • Setiap bisnis punya personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja dengan membayar upah maupun imbalan dalam wujud lain
  • Setiap bisnis social atau bisnis lain bersama dengan pengurus dan merekrut orang lain bersama dengan memberi upah maupun imbalan didalam wujud lain.

Para pekerja atau buruh kudu tahu bahwa kecuali tersedia perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah kuantitas UMR secara sengaja dan perusahaan tersebut memang mampu memberikan gaji melampaui standar yang diberikan, pemerintah sanggup memberi sanksi bagi perusahaan tersebut.

Hal ini telah diatur di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai sanksi pidana baik bersifat hukuman penjara dengan saat penahanan sedikitnya 1 tahun dan maksimal adalah 4 tahun.  Sanksi lainnya adalah berupa denda sedikitnya Rp 100 juta sampai Rp 400 juta. Peraturan ini dibuat sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja supaya taat pada Undang Undang yang berlaku dan untuk menanggung kelayakan upah karyawan. Namun mesti dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk buruh atau pekerja dengan jaman kerja di bawah 1 th. di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk ketentuan UU Ketenagakerjaan berkenaan pengupahan.

Baca Juga  Gaji UMR di Mamberamo Tengah

Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR

Jika tersedia perusahaan yang memberikan upah tidak sesuai bersama keputusan yang berlaku di daerah tersebut atau dengan kata lain tetap di bawah UMR, karyawan atau buruh mampu mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk merampungkan konflik antara karyawan bersama dengan perusahaan. Tidak perlu khawatir, hal ini telah diatur di dalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.

Berdasarkan ketentuan di dalam UU tersebut, usaha melalui jalur hukum ini akan lewat sebagian rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit antara ke-2 belah pihak, didalam perihal ini adalah pekerja dan perusahaan.

Jika didalam waktu 30 hari mulai dari perundingan berikut ternyata belum ada kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur seterusnya yaitu tripartite. Perundingan ini dapat melibatkan pihak ketiga yakni dari Dinas Ketenagakerjaan.

Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro

Sekarang ini tersedia pengecualian untuk keputusan upah minimum bagi buruh. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja bersama Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tersedia pengecualian untuk gaji minimum Usaha Mikro dan Kecil berasal dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud pasti saja adalah UMK dan UMP. Upah karyawan untuk usaha mikro dan kecil dapat ditetapkan cocok dengan musyawarah pada pemberi kerja bersama dengan buruh. Namun jumlah penghasilan yang diberikan paling sedikit adalah 50 % dari konsumsi umumnya penduduk di daerah tersebut dan upah yang disepakati sedikitnya ialah 25% lebih besar dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan data berasal dari BPS.

Usaha mikro yang masuk didalam pengecualian ini kudu mempertimbangkan lebih dari satu hal. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang usaha berteknologi tinggi serta tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber daya tradisional. Jadi kecuali Anda bekerja di CV yang juga usaha mikro dan kecil, ada pengecualian upah berasal dari UMK dan UMP. Tapi Anda senantiasa harus menerima upah cocok kesepakatan dengan pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase spesifik berasal dari kuantitas kebanyakan konsumsi penduduk dan juga di atas garis kemiskinan.

Berapa Gaji UMR di Jakarta Utara Saat Ini ?

Gaji UMR di Jakarta Utara tahun 2021 adalah kurang lebih Rp. 4.123.000 .

Demikian penjelasan mengenai Gaji UMR di Jakarta Utara mulai dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan dari tiap-tiap makna tersebut. Semoga informasi ini dapat memberikan deskripsi yang lebih sadar buat para karyawan supaya sanggup jelas upah yang layak diterima dan ketentuan- ketentuan yang tentang bersama dengan upah tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.