Gaji UMR di Bengkulu

7 min read

Gaji UMR di Bengkulu

Gaji UMR di Bengkulu – Berdiskusi perihal penghasilan atau upah kelihatannya tidak bakal ada selesainya. Bahkan ini menjadi percakapan popular di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini pemilik bisnins  umumnya memanfaatkan UMR (Upah Minimum Regional) sebagai rujukan utama dalam memberikan gaji untuk karyawannya.

Keadaan ekonomi sendiri konsisten mengalami inflasi setiap tahun. Kalau inflasi tidak diimbangi dengan penggunaan standar gaji yang sama, hal ini dapat menyebabkan ketimpangan social dan ekonomi. Alhasil ini juga dapat  merubah kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.

Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh biasanya mengadakan kegiatan demonstrasi untuk menuntut kenaikan upah. Kegiatan ini biasanya digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik perusahaan pertimbangkan lagi untuk tingkatkan gaji  karyawannya.

Penetapan UMR di tiap-tiap area tidaklah sama. Setiap daerah udah mempunyai kebijakan masing-masing dalam pilih kuantitas UMR, satu diantaranya Gaji UMR di Bengkulu. Ada beberapa unsur atau aspek yang mempengaruhi pemilihan besarnya UMR tersebut.

Istilah Gaji UMR di Bengkulu.

Ketika berkata mengenai standar pemberian upah, ada sebagian arti yang kerap menempel selain UMR yaitu UMP dan UMK. Istilah – istilah ini jadi perihal yang wajib dimengerti oleh para karyawan untuk mengerti berapa gaji yang layak diterima. Satu diantaranya arti yang paling lazim dan banyak digunakan oleh pelaku usaha adalah UMR. adalah penjelasan komplit mengenai syarat gaji UMR dan hal- hal yang berkaitan.

Apa Itu Gaji UMR?

UMR atau Upah Minimum Regional merupakan standar sekurang-kurangnya kuantitas upah yang mesti diberikan oleh pemberi kerja bagi para pekerja atau buruh. Satu diantaranya jawaban utama pengesahan UMR adalah ingin menjamin bahwa setiap pekerja mendapatkan upah yang sepadan dan memadai buat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Berdasarkan PERMENAKERTRANS No. 7 Th. 2013 dijelaskan bahwa penghasilan minimum regional diresmikan oleh Gubernur selaku kepala daerah. Tentunya gubernur tidak serta merta memutuskan jumlah tersebut namun juga memperhatikan saran dewan pengupahan provinsi.

Jumlah yang direkomendasi berikut juga berdasarkan peninjauan pada lebih dari satu perihal seperti pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan kebutuhan untuk hidup layak. Hal ini termasuk berlaku untuk pemastian Gaji UMR di Bengkulu.

Dengan kata lain, UMR adalah standar gaji sekurang-kurangnya di tingkat provinsi. Regulasi ini dulunya menjadi referensi atau landasan buat mengesahkan kuantitas upah. Namun sejak disahkan Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000, arti UMR tidak digunakan lagi.

Gaji UMK

UMK merupakan singkatan dari Upah Minimum Kabupaten. Gaji UMK bermakna yaitu jumlah minimum upah yang berlaku untuk lokasi kabupaten/kota. Ini ialah kuantitas terendah penghasilan pokok yang termasuk tunjangan tetap dan ditetapkan di suatu kabupaten/kota sehabis jumlahnya disetujui oleh gubernur.

UMK sendiri terdiri berasal dari lebih dari satu komponen meliputi gaji pokok saja atau gaji pokok disempurnakan tunjangan pokok. Ini artinya UMK bisa diambil kesimpulan sebagai penghasilan pokok namun terhitung bisa saja tidak.  Setelah adanya Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, istilah UMR sudah tidak digunakan ulang dan menggunakan istilah baru yakni UMK. Pemberlakuan UMK mengacu pada otonomi daerah masing- masing, termasuk didalam hal standar upah.

Gaji UMP

Selain UMR dan UMK, tersedia kembali istilah yang kerap digunakan yaitu UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Tidak jauh berbeda dengan UMK, penamaan istilah ini mulai digunakan setelah adanya Kepmenaker No 226 Th 2000.

Pengertian UMP secara lazim merupakan standar upah sekurang-kurangnya untuk wilayah di tingkat provinsi sehingga termasuk keseluruhan kawasan baik kabupaten atau kota yang jadi bagian dari wilayah provinsi tersebut. Sama seperti UMK, UMP termasuk ditetapkan oleh gubernur setempat.

Baca Juga  Gaji UMR di Mamberamo Tengah

Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP

Setelah mengetahui pengertian-pengertian berasal dari istilah di atas, mungkin sekilas ketiganya mempunyai arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut ini adalah beberapa perihal } yang menjadi perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP.

1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.

Jika menginginkan mengerti lebih jauh perihal perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP, salah satunya hal yang bisa dilihat adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang sudah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Selain itu gaji UMK dan UMP disahkan oleh pemimpin atau gubernur daerah dengan mempertimbangkan keperluan hidup layak.

Lama Waktu Peninjauan

Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya berasal dari UMR, UMK, dan UMP adalah lama saat peninjauannya. Perihal ini terhitung udah diatur di dalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut telah merevisi sejumlah pasal berasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan ketetapan tersebut terdapat perbedaan saat peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK kudu ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun miliki perbedaan didalam jangka waktu penetapan, tapi peresmian ini sama-sama dilakukan sekali di dalam satu tahun.

Masa Berlaku Ketentuan

Hal seterusnya yang menjadi perbedaan berasal dari ketiga istilah berikut adalah saat atau era berlakunya Undang-Undang yang menyesuaikan UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi terhitung dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK diresmikan dan diberitahukan selambat-lambatnya adalah 21 November. Jadi UMP diberitahukan lebih dulu sebelum UMK.

Perhitungan Nominal Kenaikan

Perbedaan selanjutnya yang sanggup diamati dari UMR atau UMK dan UMP ialah jumlah nominal kenaikannya. Setiap buruh sudah pasti meminta nominal selanjutnya dapat meningkat secara signifikan.  Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung bersama dengan pertimbangkan sejumlah faktor seperti pertumbuhan ekonomi, keperluan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK sesungguhnya mengalami tiap tiap tahun bersama perhitungan merujuk pada peningkatan inflasi kemudian ditambah bersama PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).

Nominal Gaji

Jika dilihat, UMK dan UMP mempunyai nominal yang berbeda. Hal ini bisa di cek berasal dari kuantitas atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya tiap tiap daerah udah mempunyai standar masing-masing untuk kuantitas sedikitnya upah. Hal ini terhitung berlaku untuk Gaji UMR di Bengkulu. Secara lazim gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini gara-gara keduanya mempertimbangkan faktor yang tidak serupa didalam perhitungannya. Jadi lumrah jika nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.

Penetapan Gaji UMR di Bengkulu.

Setelah mengenal lebih di dalam berkenaan pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, masih ada sebagian hal mutlak yang perlu dimengerti mengenai penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Bengkulu yakni sebagai berikut.

Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR

Di Indonesia, pemerintah telah mempunyai proses untuk penetapan berapa gaji UMR yang menjadi referensi bagi para pelaku usaha untuk paham besarnya nominal gaji sekurang-kurangnya yang layak diberikan bagi para pekerja. Jumlah berikut sesuai dengan tingkat keperluan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Bengkulu ini mempunyai tujuan untuk memelihara hak para buruh atau pekerja sehingga dapat terima upah yang layak sesuai dengan tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri termasuk akan memperoleh kemudahan karena tidak mesti repot-repot memperhitungkan gaji untuk pegawainya.

Baca Juga  Gaji UMR di Ngada

Spesifikasi Gaji UMR

Berdasarkan surat edaran berasal dari Menaker RI th. 1990 yaitu SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas mengenai komponen atau unsur-unsur gaji bagi para buruh.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.

Hal senada juga dijelaskan didalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal berikut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok disempurnakan tunjangan tetap. Sementara itu nominal gaji paling sedikit yang perlu diberikan adalah 75 % dari UMR.

Komponen yang Tidak Termasuk UMR

Perlu diketahui bahwa di pada penetapan gaji UMR, beragam macam tunjangan tidak selamanya bukan menjadi anggota komponen standar UMR. Hal ini juga telah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak tetap di sini adalah pembayaran langsung maupun tidak segera yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang beragam seperti uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan selalu merupakan tunjangan yang diberikan secara rutin tiap-tiap bulan dengan jumlah yang sama dan tidak terpengaruh oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi buruh maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR ialah upah pokok dilengkapi tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak tetap tidak terhitung dalam komponen UMR. Untuk ketentuan komposisi penghasilan pokok dan tunjangan, prosentase gaji pokok minimal adalah 75 % berasal dari jumlah gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP

Memang makna gaji UMR sementara ini udah tidak digunakan ulang gara-gara pakai istilah UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar penghasilan regional yang disahkan oleh kepala area mencakup UMK (Kabupaten/Kota) dan terhitung UMP.

UMR Bukan Gaji Pokok

Bagi penduduk awam, sepanjang ini bisa saja tetap kerap beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang perlu diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun mesti diluruskan bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan dasar dengan jumlah berdasarkan rasio penghasilan dan keputusan perusahaan. Lain halnya dengan UMR yang merupakan standar minimum gaji yang udah ditetapkan pemerintah. Terkait perihal ini, cara mengkalkulasi prosentase kenaikan UMR setiap tahun mengacu pada sebagian unsur dan biasanya cuma memakai upah tanpa perhitungkan tunjangan maupun gaji pokok.

Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR

Pengusaha atau pemberi kerja pada prinsipnya dilarang untuk membayar gaji lebih rendah dari UMR.

Dalam hal ini yang dimaksud pengusaha adalah sebagai berikut:

  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang menggerakkan perusahaan punya sendiri
  • Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri mobilisasi operasional perusahaan bukan miliknya
  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud didalam poin pertama dan ke-2 yang berada di luar Indonesia.

Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:

  • Setiap usaha milik personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja bersama dengan membayar upah maupun imbalan dalam wujud lain
  • Setiap bisnis social atau usaha lain bersama pengurus dan merekrut orang lain bersama memberi upah maupun imbalan dalam wujud lain.

Para pekerja atau buruh harus tahu bahwa kalau tersedia perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah kuantitas UMR secara sengaja dan perusahaan tersebut memang mampu memberikan upah melampaui standar yang diberikan, pemerintah dapat mengimbuhkan sanksi bagi perusahaan tersebut.

Baca Juga  Gaji UMR di Tual

Hal ini sudah diatur di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai hukuman pidana baik berbentuk hukuman penjara dengan saat penahanan minimal 1 tahun dan paling lama adalah 4 tahun.  Sanksi lainnya adalah berbentuk denda sedikitnya Rp 100 juta hingga Rp 400 juta. Peraturan ini dibuat sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja agar taat pada Undang Undang yang berlaku dan untuk menanggung kelayakan penghasilan karyawan. Namun mesti dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk buruh atau pekerja bersama masa kerja di bawah 1 th. di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk ketetapan UU Ketenagakerjaan mengenai pengupahan.

Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR

Jika tersedia perusahaan yang memberi gaji tidak cocok dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut atau dengan kata lain masih di bawah UMR, karyawan atau buruh sanggup mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk merampungkan konflik antara karyawan bersama perusahaan. Tidak perlu khawatir, perihal ini udah diatur didalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.

Berdasarkan peraturan didalam UU tersebut, upaya melalui jalur hukum ini bakal melalui beberapa rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit pada kedua belah pihak, dalam hal ini adalah pekerja dan perusahaan.

Jika di dalam waktu 30 hari mulai dari perundingan berikut ternyata belum ada kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur seterusnya yaitu tripartite. Perundingan ini dapat melibatkan pihak ketiga yaitu dari Dinas Ketenagakerjaan.

Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro

Saat ini tersedia pengecualian untuk keputusan upah minimum bagi buruh. Hal ini udah diatur dalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja bersama Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa ada pengecualian untuk upah minimum Usaha Mikro dan Kecil berasal dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud pasti saja ialah UMK dan UMP. Upah karyawan untuk usaha mikro dan kecil sanggup ditetapkan cocok bersama dengan kesepakatan antara pemberi kerja bersama buruh. Namun jumlah penghasilan yang diberikan paling sedikit adalah 50 % berasal dari konsumsi umumnya penduduk di daerah tersebut dan penghasilan yang disepakati minimal adalah 25% lebih besar dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan knowledge dari BPS.

Usaha mikro yang masuk dalam pengecualian ini wajib mempertimbangkan lebih dari satu hal. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang usaha berteknologi tinggi serta tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber kekuatan tradisional. Jadi kalau Anda bekerja di CV yang terhitung bisnis mikro dan kecil, tersedia pengecualian upah dari UMK dan UMP. Akan tetapi Anda senantiasa perlu terima gaji cocok kesepakatan bersama pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase tertentu berasal dari kuantitas umumnya konsumsi masyarakat serta di atas garis kemiskinan.

Berapa Gaji UMR di Bengkulu Saat Ini ?

Gaji UMR di Bengkulu tahun 2021 adalah rata rata Rp. 2.312.000 .

Demikian penjelasan mengenai Gaji UMR di Bengkulu mulai dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan berasal dari masing-masing arti tersebut. Semoga Info ini bisa menambahkan uraian yang lebih mengerti bagi para pekerja supaya mampu jelas upah yang layak di terima dan ketentuan- ketentuan yang tentang bersama dengan upah tersebut.