Gaji UMR di Manokwari Selatan

6 min read

Gaji UMR di Manokwari Selatan

Gaji UMR di Manokwari Selatan – Berdiskusi mengenai gaji atau upah sepertinya tidak ada habisnya. Bahkan ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini umkm  kebanyakan gunakan UMR (Upah Minimum Regional) sebagai referensi utama dalam memberikan upah untuk karyawannya.

Keadaan ekonomi sendiri konsisten mengalami inflasi tiap-tiap tahun. Kalau inflasi tidak diimbangi dengan penggunaan standar upah yang sepadan, hal ini bakal mengakibatkan ketimpangan social dan ekonomi. Alhasil ini juga dapat  mempengaruhi kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.

Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh umumnya menggelar aksi demo untuk menuntut kenaikan penghasilan. Kegiatan ini biasanya digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik usaha perhitungkan kembali untuk menaikkan gaji  karyawannya.

Penetapan UMR di setiap area tidaklah sama. Setiap area udah mempunyai kebijakan masing-masing dalam menentukan kuantitas UMR, satu diantaranya Gaji UMR di Manokwari Selatan. Ada sebagian unsur atau variabel yang mempengaruhi penentuan besarnya UMR tersebut.

Istilah Gaji UMR di Manokwari Selatan.

Ketika berkata tentang standar pemberian gaji, ada sebagian arti yang sering menempel selain UMR yakni UMP dan UMK. Istilah – istilah ini menjadi perihal yang harus dipahami oleh para karyawan untuk mengetahui berapa upah yang layak diterima. Salah satunya arti yang paling lazim dan banyak dipake oleh perusahaan adalah UMR. Berikut Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, makna UMR udah tidak digunakan kembali dan menggunakan istilah baru yaitu UMK. Pemberlakuan UMK mengacu pada otonomi area masing- masing, juga di dalam hal standar upah.

Gaji UMP

Selain UMR dan UMK, ada ulang istilah yang kerap digunakan yaitu UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Berlainan dengan UMK, penamaan arti ini mulai digunakan setelah ada Kepmenaker No 226 Th 2000.

Pengertian UMP secara lazim merupakan standar gaji paling sedikit untuk lokasi di tingkat provinsi sehingga mencakup keseluruhan kawasan baik kabupaten atau kota yang jadi bagian berasal dari wilayah provinsi tersebut. Sama seperti UMK, UMP juga ditetapkan oleh gubernur setempat.

Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP

Setelah jelas pengertian-pengertian dari topik di atas, barangkali sekilas ketiganya mempunyai arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut adalah beberapa hal } yang jadi perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP.

1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.

Jika ingin melihat lebih jauh tentang perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP, salah satunya hal yang sanggup diamati adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang telah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Selain itu gaji UMK dan UMP diresmikan oleh pemimpin atau gubernur daerah dengan perhitungkan kebutuhan hidup layak.

Lama Waktu Peninjauan

Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya berasal dari UMR, UMK, dan UMP ialah lama saat peninjauannya. Perihal ini juga telah diatur di dalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut udah merevisi sejumlah pasal berasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat perbedaan saat peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK wajib ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun miliki perbedaan di dalam jangka waktu penetapan, tetapi penetapan ini sama-sama dilakukan sekali di dalam satu tahun.

Baca Juga  Gaji UMR di Pasaman Barat

Masa Berlaku Ketentuan

Hal seterusnya yang menjadi perbedaan berasal dari ketiga arti berikut adalah waktu atau jaman berlakunya Undang-Undang yang menyesuaikan UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi mulai dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK diresmikan dan diberitahukan selambat-lambatnya adalah 21 November. Jadi UMP diumumkan lebih dulu sebelum UMK.

Perhitungan Nominal Kenaikan

Perbedaan seterusnya yang bisa dilihat berasal dari UMR atau UMK dan UMP adalah jumlah nominal kenaikannya. Setiap buruh sudah pasti menghendaki nominal berikut akan meningkat secara signifikan.  Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung bersama memperhitungkan sejumlah faktor seperti pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK sebenarnya mengalami tiap tiap tahun bersama perhitungan merujuk pada peningkatan inflasi kemudian dilengkapi bersama PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).

Nominal Gaji

Jika dilihat, UMK dan UMP miliki nominal yang berbeda. Hal ini mampu di check dari kuantitas atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya tiap-tiap area sudah memiliki standar masing-masing untuk kuantitas sedikitnya upah. Hal ini juga berlaku untuk Gaji UMR di Manokwari Selatan. Secara lazim gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini sebab keduanya mempertimbangkan faktor yang tidak sama didalam perhitungannya. Jadi lumrah terkecuali nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.

Penetapan Gaji UMR di Manokwari Selatan.

Setelah mengenal lebih di dalam berkenaan pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, masih ada sebagian hal mutlak yang wajib dimengerti berkenaan penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Manokwari Selatan yaitu sebagai berikut.

Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR

Di Indonesia, pemerintah udah memiliki sistem untuk penetapan berapa gaji UMR yang jadi referensi bagi para pelaku usaha untuk tahu besarnya nominal gaji paling rendah yang layak diberikan untuk para buruh. Jumlah selanjutnya sesuai bersama dengan tingkat keperluan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Manokwari Selatan ini memiliki tujuan untuk menjaga hak para buruh atau pekerja sehingga dapat menerima penghasilan yang layak sesuai dengan tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri juga akan mendapatkan kemudahan dikarenakan tidak kudu repot-repot memperhitungkan penghasilan untuk pegawainya.

Spesifikasi Gaji UMR

Berdasarkan surat edaran dari Menaker RI th. 1990 yaitu SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas tentang komponen atau unsur-unsur penghasilan bagi para buruh.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.

Hal senada termasuk dijelaskan dalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu nominal gaji paling sedikit yang mesti diberikan adalah 75 persen dari UMR.

Komponen yang Tidak Termasuk UMR

Perlu diketahui bahwa di antara penetapan gaji UMR, beraneka macam tunjangan tidak selamanya bukan menjadi anggota komponen standar UMR. Hal ini termasuk udah diatur didalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak senantiasa di sini adalah pembayaran segera maupun tidak langsung yang diberikan oleh pemberi kerja kepada buruh maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang banyak ragam seperti uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan selalu merupakan tunjangan yang diberikan secara teratur tiap-tiap bulan dengan jumlah yang sama dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi buruh maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR ialah upah pokok dilengkapi tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak tetap tidak terhitung di dalam komponen UMR. Untuk keputusan komposisi gaji pokok dan tunjangan, prosentase upah pokok minimal adalah 75 % berasal dari jumlah gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Baca Juga  Gaji UMR di Pekalongan

Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP

Memang istilah gaji UMR saat ini udah tidak digunakan kembali dikarenakan memanfaatkan istilah UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar penghasilan regional yang disahkan oleh kepala area termasuk UMK (Kabupaten/Kota) dan terhitung UMP.

UMR Bukan Gaji Pokok

Bagi penduduk awam, selama ini barangkali tetap kerap beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang mesti diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun mesti diluruskan bahwa UMR bukanlah pendapatan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan dasar bersama jumlah berdasarkan rasio penghasilan dan ketetapan perusahaan. Lain halnya bersama UMR yang merupakan standar minimum gaji yang udah ditetapkan pemerintah. Terkait hal ini, cara mengkalkulasi prosentase kenaikan UMR tiap-tiap tahun mengacu pada beberapa unsur dan biasanya hanya memanfaatkan upah tanpa pertimbangkan tunjangan maupun gaji pokok.

Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR

Pengusaha atau pemberi kerja pada prinsipnya dilarang untuk membayar upah lebih rendah berasal dari UMR.

Dalam perihal ini yang dimaksud entrepreneur adalah sebagai berikut:

  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang menggerakkan perusahaan milik sendiri
  • Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri menjalankan operasional perusahaan bukan miliknya
  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud dalam poin pertama dan kedua yang berada di luar Indonesia.

Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:

  • Setiap usaha milik personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja bersama dengan membayar upah maupun imbalan dalam bentuk lain
  • Setiap usaha social atau usaha lain dengan pengurus dan merekrut orang lain dengan memberi upah maupun imbalan didalam bentuk lain.

Para pekerja atau buruh wajib mengetahui bahwa jikalau tersedia perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah jumlah UMR secara sengaja dan perusahaan tersebut sesungguhnya mampu memberikan upah melampaui standar yang diberikan, pemerintah dapat memberikan sanksi bagi perusahaan tersebut.

Hal ini udah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai hukuman pidana baik berwujud hukuman penjara dengan saat penahanan sedikitnya 1 tahun dan paling lama adalah 4 tahun.  Sanksi lainnya adalah berwujud denda paling rendah Rp 100 juta hingga Rp 400 juta. Peraturan ini dibuat sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja supaya taat terhadap Undang Undang yang berlaku dan untuk menanggung kelayakan penghasilan buruh. Namun perlu dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk pekerja atau pekerja bersama era kerja di bawah 1 tahun di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk ketentuan UU Ketenagakerjaan berkenaan pengupahan.

Baca Juga  Gaji UMR di Tulang Bawang Barat

Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR

Jika tersedia perusahaan yang memberi upah tidak cocok bersama ketentuan yang berlaku di daerah tersebut atau dengan kata lain tetap di bawah UMR, karyawan atau buruh sanggup mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk merampungkan konflik pada karyawan bersama dengan perusahaan. Tidak perlu khawatir, hal ini sudah diatur di dalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.

Berdasarkan aturan didalam UU tersebut, upaya lewat jalur hukum ini akan melalui lebih dari satu rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit pada kedua belah pihak, di dalam perihal ini adalah buruh dan perusahaan.

Jika didalam waktu 30 hari mulai dari perundingan berikut ternyata belum tersedia kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur berikutnya yaitu tripartite. Perundingan ini akan melibatkan pihak ketiga yakni dari Dinas Ketenagakerjaan.

Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro

Sekarang ini ada pengecualian untuk ketentuan upah minimum bagi buruh. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja dengan Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tersedia pengecualian untuk gaji minimum Usaha Mikro dan Kecil berasal dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud pasti saja adalah UMK dan UMP. Upah buruh untuk usaha mikro dan kecil dapat ditetapkan cocok bersama musyawarah antara pemberi kerja bersama dengan buruh. Namun jumlah penghasilan yang diberikan paling rendah adalah 50 % berasal dari konsumsi rata-rata masyarakat di daerah tersebut dan upah yang disepakati minimal adalah 25% lebih besar berasal dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan information dari BPS.

Usaha mikro yang masuk didalam pengecualian ini kudu pertimbangkan lebih dari satu spek. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang bisnis berteknologi tinggi serta tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber kekuatan tradisional. Jadi jika Anda bekerja di CV yang termasuk usaha mikro dan kecil, tersedia pengecualian upah dari UMK dan UMP. Akan tetapi Anda tetap kudu menerima gaji sesuai kesepakatan bersama pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase tertentu dari jumlah umumnya konsumsi penduduk serta di atas garis kemiskinan.

Berapa Gaji UMR di Manokwari Selatan Saat Ini ?

Gaji UMR di Manokwari Selatan tahun 2021 ialah sekitar Rp. 3.184.000 .

Demikian penjelasan tentang Gaji UMR di Manokwari Selatan merasa berasal dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan berasal dari tiap-tiap istilah tersebut. Semoga Info ini dapat mengimbuhkan uraian yang lebih tahu buat para buruh agar mampu mengetahui gaji yang layak di terima dan ketentuan- ketentuan yang terkait bersama upah tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.