Gaji UMR di Sumba Barat

6 min read

Gaji UMR di Sumba Barat

Gaji UMR di Sumba Barat – Mengulas mengenai gaji atau upah kelihatannya tidak ada selesainya. Bahkan ini menjadi pembicaraan popular di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini pemilik bisnins  rata-rata memanfaatkan UMR (Upah Minimum Regional) sebagai referensi utama dalam memberikan upah untuk karyawannya.

Kondisi ekonomi sendiri tetap mengalami inflasi tiap-tiap tahun. Jika inflasi tidak diimbangi bersama dengan standar penghasilan yang sepadan, berkaitan dengan ini dapat menyebabkan ketimpangan social dan ekonomi. Akibatnya ini juga akan  mempengaruhi kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.

Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh kebanyakan menggelar aksi demo untuk menuntut kenaikan gaji. Kegiatan ini kebanyakan digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik umkm mengkaji kembali untuk menambah gaji  karyawannya.

Penetapan UMR di setiap daerah tidaklah sama. Setiap tempat udah punyai kebijakan masing-masing dalam pilih kuantitas UMR, salah satunya Gaji UMR di Sumba Barat. Ada beberapa unsur atau hal yang mempengaruhi penentuan besarnya UMR tersebut.

Istilah Gaji UMR di Sumba Barat.

Ketika berkata perihal standar pemberian penghasilan, ada lebih dari satu arti yang kerap melekat selain UMR yakni UMP dan UMK. Istilah – istilah ini menjadi hal yang kudu dimengerti oleh para karyawan untuk mendapati berapa penghasilan yang pantas diterima. Satu diantaranya arti yang paling lazim dan banyak dipakai oleh pelaku usaha adalah UMR. Berikut Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, makna UMR telah tidak digunakan lagi dan menggunakan arti baru yaitu UMK. Pemberlakuan UMK mengacu terhadap otonomi tempat masing- masing, juga dalam hal standar gaji.

Gaji UMP

Selain UMR dan UMK, ada ulang arti yang kerap digunakan yakni UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Tidak serupa dengan UMK, penamaan istilah ini mulai digunakan sesudah diresmikan Kepmenaker No 226 Th 2000.

Pengertian UMP secara lazim merupakan standar upah paling sedikit untuk wilayah di tingkat provinsi sehingga mencakup keseluruhan kawasan baik kabupaten atau kota yang jadi anggota berasal dari wilayah provinsi tersebut. Sama layaknya UMK, UMP termasuk ditetapkan oleh gubernur setempat.

Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP

Setelah mengerti pengertian-pengertian berasal dari makna di atas, bisa saja sekilas ketiganya miliki arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut ini adalah sebagian aspek } yang jadi perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP.

1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.

Jika menginginkan melihat lebih jauh perihal perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP, salah satunya hal yang bisa diamati adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang udah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Selain itu gaji UMK dan UMP disahkan oleh pemimpin atau gubernur daerah bersama dengan pertimbangkan keperluan hidup layak.

Lama Waktu Peninjauan

Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya dari UMR, UMK, dan UMP ialah lama saat peninjauannya. Hal ini terhitung telah diatur dalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut telah merevisi sejumlah pasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan ketentuan berikut terkandung perbedaan waktu peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK kudu ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun memiliki perbedaan didalam jangka saat penetapan, namun penetapan ini sama-sama dilakukan sekali didalam satu tahun.

Baca Juga  Gaji UMR di Yogyakarta

Masa Berlaku Ketentuan

Hal seterusnya yang jadi perbedaan dari ketiga makna berikut adalah waktu atau masa berlakunya Undang-Undang yang menyesuaikan UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi mulai dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK diresmikan dan diberitahukan selambat-lambatnya ialah 21 November. Jadi UMP diberitahukan lebih dulu sebelum UMK.

Perhitungan Nominal Kenaikan

Perbedaan seterusnya yang bisa diamati berasal dari UMR atau UMK dan UMP ialah kuantitas nominal kenaikannya. Setiap buruh tentunya berharap nominal berikut dapat meningkat secara signifikan.  Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung bersama memperhitungkan sejumlah aspek seperti pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK sebenarnya mengalami setiap tahun dengan perhitungan merujuk terhadap peningkatan inflasi kemudian disempurnakan dengan PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).

Nominal Gaji

Jika dilihat, UMK dan UMP memiliki nominal yang berbeda. Hal ini dapat diperiksa berasal dari kuantitas atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya tiap-tiap tempat telah punya standar masing-masing untuk kuantitas minimal upah. Hal ini terhitung berlaku untuk Gaji UMR di Sumba Barat. Secara umum gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini karena keduanya mempertimbangkan faktor yang berbeda didalam perhitungannya. Jadi lumrah kalau nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.

Penetapan Gaji UMR di Sumba Barat.

Setelah mengenal lebih didalam berkenaan pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, masih tersedia beberapa hal mutlak yang wajib dimengerti berkenaan penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Sumba Barat yakni sebagai berikut.

Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR

Di Indonesia, pemerintah telah memiliki sistem untuk penetapan berapa gaji UMR yang jadi rujukan bagi para pelaku usaha untuk tahu besarnya nominal gaji sedikitnya yang layak diberikan bagi para karyawan. Jumlah selanjutnya sesuai bersama dengan tingkat kebutuhan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Sumba Barat ini punya tujuan untuk memelihara hak para buruh atau pekerja sehingga dapat menerima upah yang layak cocok bersama dengan tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri terhitung akan beroleh kemudahan karena tidak wajib repot-repot memperhitungkan gaji untuk karyawannya.

Spesifikasi Gaji UMR

Berdasarkan surat edaran berasal dari Menaker RI tahun 1990 yakni SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas mengenai komponen atau unsur-unsur upah bagi para buruh.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.

Hal senada termasuk dijelaskan di dalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok disempurnakan tunjangan tetap. Sementara itu nominal penghasilan minimal yang harus diberikan adalah 75 prosen berasal dari UMR.

Komponen yang Tidak Termasuk UMR

Perlu diketahui bahwa di antara penetapan gaji UMR, bermacam macam tunjangan tidak tetap bukan menjadi bagian komponen standar UMR. Hal ini terhitung telah diatur didalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak selalu di sini adalah pembayaran segera maupun tidak segera yang diberikan oleh pemberi kerja kepada buruh maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang beragam seperti uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan tetap merupakan tunjangan yang diberikan secara teratur tiap-tiap bulan dengan jumlah yang serupa dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi pekerja maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR adalah upah pokok dilengkapi tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak selalu tidak termasuk dalam komponen UMR. Untuk aturan komposisi gaji pokok dan tunjangan, prosentase upah pokok minimal adalah 75 prosen dari kuantitas gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Baca Juga  Gaji UMR di Batu

Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP

Memang istilah gaji UMR pas ini sudah tidak digunakan kembali sebab memanfaatkan istilah UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar penghasilan regional yang diresmikan oleh kepala tempat termasuk UMK (Kabupaten/Kota) dan juga UMP.

UMR Bukan Gaji Pokok

Bagi penduduk awam, sepanjang ini kemungkinan tetap kerap beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang harus diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun mesti diluruskan bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan dasar bersama jumlah berdasarkan rasio pendapatan dan ketetapan perusahaan. Lain halnya dengan UMR yang merupakan standar minimum gaji yang telah ditetapkan pemerintah. Terkait hal ini, langkah menghitung prosentase kenaikan UMR setiap tahun mengacu pada sebagian unsur dan umumnya cuma memakai upah tanpa memperhitungkan tunjangan maupun gaji pokok.

Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR

Pengusaha atau pemberi kerja terhadap prinsipnya dilarang untuk membayar upah lebih rendah dari UMR.

Dalam hal ini yang dimaksud pengusaha adalah sebagai berikut:

  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang menggerakkan perusahaan milik sendiri
  • Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri mobilisasi operasional perusahaan bukan miliknya
  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud di dalam poin pertama dan ke dua yang berada di luar Indonesia.

Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:

  • Setiap usaha punya personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja dengan membayar upah maupun imbalan di dalam bentuk lain
  • Setiap bisnis social atau usaha lain bersama dengan pengurus dan merekrut orang lain bersama memberi upah maupun imbalan didalam bentuk lain.

Para pekerja atau buruh harus jelas bahwa jikalau ada perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah kuantitas UMR secara sengaja dan perusahaan tersebut sebetulnya mampu memberikan gaji melampaui standar yang diberikan, pemerintah mampu memberikan sanksi bagi perusahaan tersebut.

Hal ini telah diatur didalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai sanksi pidana baik berupa hukuman penjara bersama dengan waktu penahanan minimal 1 tahun dan paling lama adalah 4 tahun.  Sanksi lainnya adalah berupa denda paling rendah Rp 100 juta sampai Rp 400 juta. Peraturan ini dibuat sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja supaya taat pada Undang Undang yang berlaku dan untuk menjamin kelayakan upah karyawan. Namun harus dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk karyawan atau pekerja bersama era kerja di bawah 1 th. di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk ketentuan UU Ketenagakerjaan mengenai pengupahan.

Baca Juga  Gaji UMR di Lombok Utara

Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR

Jika tersedia perusahaan yang memberi penghasilan tidak sesuai bersama dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut atau bersama kata lain masih di bawah UMR, karyawan atau buruh bisa mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk selesaikan konflik pada karyawan bersama dengan perusahaan. Tidak perlu khawatir, hal ini udah diatur didalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.

Berdasarkan ketetapan di dalam UU tersebut, upaya lewat jalan hukum ini dapat lewat beberapa rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit antara kedua belah pihak, didalam perihal ini adalah pekerja dan perusahaan.

Jika di dalam waktu 30 hari mulai dari perundingan berikut ternyata belum ada kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur seterusnya yaitu tripartite. Perundingan ini bakal melibatkan pihak ketiga yakni dari Dinas Ketenagakerjaan.

Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro

Saat ini tersedia pengecualian untuk ketentuan upah minimum bagi buruh. Hal ini udah diatur di dalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja dengan Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa ada pengecualian untuk gaji minimum Usaha Mikro dan Kecil dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud tentu saja adalah UMK dan UMP. Upah pekerja untuk usaha mikro dan kecil dapat ditetapkan cocok dengan musyawarah antara pemberi kerja bersama dengan buruh. Namun jumlah upah yang diberikan paling sedikit adalah 50 persen berasal dari konsumsi kebanyakan masyarakat di daerah tersebut dan upah yang disepakati sekurang-kurangnya ialah 25% lebih besar berasal dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan data dari BPS.

Usaha mikro yang masuk di dalam pengecualian ini mesti perhitungkan lebih dari satu hal. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang usaha berteknologi tinggi serta tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber energi tradisional. Jadi kecuali Anda bekerja di CV yang termasuk usaha mikro dan kecil, tersedia pengecualian upah dari UMK dan UMP. Akan tetapi Anda tetap perlu terima penghasilan sesuai kesepakatan dengan pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase tertentu dari kuantitas umumnya konsumsi masyarakat dan juga di atas garis kemiskinan.

Berapa Gaji UMR di Sumba Barat Saat Ini ?

Gaji UMR di Sumba Barat tahun 2021 adalah sekitar Rp. 2.362.000 .

Demikian penjelasan perihal Gaji UMR di Sumba Barat merasa dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan dari tiap-tiap istilah tersebut. Semoga informasi ini sanggup memberi tambahan gambaran yang lebih sadar bagi para karyawan agar bisa memahami penghasilan yang layak diterima dan ketentuan- ketentuan yang perihal bersama dengan upah tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.