Gaji UMR di Kuantan Singingi

6 min read

Gaji UMR di Kuantan Singingi

Gaji UMR di Kuantan Singingi – Membahas tentang penghasilan atau upah kelihatannya tidak akan ada selesainya. Bahkan ini menjadi pembicaraan popular di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini pemilik usaha  kebanyakan mengfungsikan UMR (Upah Minimum Regional) sebagai rujukan utama dalam memberikan gaji untuk karyawannya.

Kondisi ekonomi sendiri terus mengalami inflasi setiap tahun. Jika inflasi tidak diimbangi dengan penggunaan standar upah yang sepadan, perihal ini akan menyebabkan ketimpangan social dan ekonomi. Akibatnya ini juga bakal  merubah kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.

Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh biasanya mengadakan kegiatan demo untuk menuntut kenaikan penghasilan. Aksi ini umumnya digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik umkm perhitungkan lagi untuk menaikkan penghasilan  karyawannya.

Penetapan UMR di tiap-tiap area tidaklah sama. Setiap daerah sudah mempunyai kebijakan masing-masing dalam menentukan jumlah UMR, satu diantara Gaji UMR di Kuantan Singingi. Ada sebagian unsur atau hal yang mempengaruhi pemilihan besarnya UMR tersebut.

Istilah Gaji UMR di Kuantan Singingi.

Ketika berbicara mengenai standar pemberian upah, ada beberapa istilah yang kerap melekat selain UMR yakni UMP dan UMK. Istilah – istilah ini jadi perihal yang harus dipahami oleh para karyawan untuk mendapati berapa penghasilan yang pantas diterima. Salah satunya istilah yang paling lazim dan banyak dipake oleh umkm adalah UMR. Berikut ini Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, istilah UMR telah tidak digunakan kembali dan menggunakan istilah baru yaitu UMK. Pemberlakuan UMK mengacu pada otonomi area masing- masing, termasuk dalam hal standar upah.

Gaji UMP

Selain UMR dan UMK, tersedia ulang arti yang sering digunakan yaitu UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Tidak sama dengan UMK, penamaan makna ini mulai digunakan setelah disahkan Kepmenaker No 226 Th 2000.

Pengertian UMP secara lazim merupakan standar penghasilan minimal untuk lokasi di tingkat provinsi sehingga termasuk total kawasan baik kabupaten atau kota yang menjadi anggota dari wilayah provinsi tersebut. Sama layaknya UMK, UMP termasuk ditetapkan oleh gubernur setempat.

Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP

Setelah memahami pengertian-pengertian berasal dari topik di atas, mungkin sekilas ketiganya mempunyai arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut adalah lebih dari satu perihal } yang menjadi perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP.

1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.

Jika ingin mengetahui lebih jauh tentang perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP, satu diantaranya hal yang bisa dilihat adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang sudah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Selain itu gaji UMK dan UMP disahkan oleh pemimpin atau gubernur daerah bersama dengan pertimbangkan keperluan hidup layak.

Lama Waktu Peninjauan

Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya berasal dari UMR, UMK, dan UMP adalah lama saat peninjauannya. Hal ini juga udah diatur didalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut telah merevisi sejumlah pasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat perbedaan waktu peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK perlu ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun punyai perbedaan di dalam jangka waktu penetapan, tetapi peresmian ini sama-sama dilakukan sekali didalam satu tahun.

Baca Juga  Gaji UMR di Pulau Taliabu

Masa Berlaku Ketentuan

Hal seterusnya yang jadi perbedaan berasal dari ketiga arti berikut adalah waktu atau masa berlakunya Undang-Undang yang mengatur UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi mulai dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK disahkan dan diumumkan selambat-lambatnya ialah 21 November. Jadi UMP diumumkan lebih dulu sebelum UMK.

Perhitungan Nominal Kenaikan

Perbedaan setelah itu yang mampu diamati dari UMR atau UMK dan UMP adalah jumlah nominal kenaikannya. Setiap pekerja pastinya menghendaki nominal selanjutnya dapat meningkat secara signifikan.  Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung dengan perhitungkan sejumlah aspek seperti pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK sebetulnya mengalami tiap-tiap tahun dengan perhitungan merujuk terhadap peningkatan inflasi kemudian ditambah bersama PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).

Nominal Gaji

Jika dilihat, UMK dan UMP mempunyai nominal yang berbeda. Hal ini sanggup diperiksa dari kuantitas atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya tiap tiap daerah telah memiliki standar masing-masing untuk jumlah sedikitnya upah. Hal ini termasuk berlaku untuk Gaji UMR di Kuantan Singingi. Secara umum gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini dikarenakan keduanya mempertimbangkan faktor yang tidak sama dalam perhitungannya. Jadi lumrah kecuali nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.

Penetapan Gaji UMR di Kuantan Singingi.

Setelah mengenal lebih dalam tentang pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, tetap tersedia sebagian perihal perlu yang perlu dipahami perihal penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut.

Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR

Di Indonesia, pemerintah sudah memiliki proses untuk penetapan berapa gaji UMR yang menjadi panutan bagi para pelaku bisnis untuk jelas besarnya nominal gaji sekurang-kurangnya yang layak diberikan bagi para karyawan. Jumlah berikut disesuaikan dengan tingkat kebutuhan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Kuantan Singingi ini punya tujuan untuk merawat hak para buruh atau pekerja sehingga dapat menerima penghasilan yang layak sesuai bersama tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri juga akan mendapatkan kemudahan karena tidak wajib repot-repot memperhitungkan penghasilan untuk karyawannya.

Spesifikasi Gaji UMR

Berdasarkan surat edaran dari Menaker RI tahun 1990 yaitu SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas perihal komponen atau unsur-unsur upah bagi para karyawan.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.

Hal senada terhitung dijelaskan didalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu nominal penghasilan paling rendah yang kudu diberikan adalah 75 persen dari UMR.

Komponen yang Tidak Termasuk UMR

Perlu diketahui bahwa di pada penetapan gaji UMR, berbagai macam tunjangan tidak senantiasa bukan menjadi anggota komponen standar UMR. Hal ini terhitung udah diatur didalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak selalu di sini adalah pembayaran langsung maupun tidak segera yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang bervariasi seperti uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan selalu merupakan tunjangan yang diberikan secara rutin setiap bulan dengan jumlah yang mirip dan tidak terpengaruh oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi pekerja maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR ialah upah pokok dilengkapi tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak selalu tidak termasuk didalam komponen UMR. Untuk ketentuan komposisi upah pokok dan tunjangan, prosentase upah pokok minimal adalah 75 persen berasal dari kuantitas gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Baca Juga  Gaji UMR di Nias Barat

Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP

Memang istilah gaji UMR sementara ini sudah tidak digunakan ulang gara-gara memakai istilah UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar pendapatan regional yang diresmikan oleh kepala tempat mencakup UMK (Kabupaten/Kota) dan juga UMP.

UMR Bukan Gaji Pokok

Bagi penduduk awam, selama ini barangkali masih kerap beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang mesti diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun perlu diluruskan bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan basic bersama jumlah berdasarkan rasio pendapatan dan ketentuan perusahaan. Lain halnya bersama dengan UMR yang merupakan standar minimum gaji yang sudah ditetapkan pemerintah. Terkait hal ini, cara mengkalkulasi prosentase kenaikan UMR tiap-tiap tahun mengacu terhadap lebih dari satu unsur dan umumnya cuma pakai upah tanpa memperhitungkan tunjangan maupun gaji pokok.

Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR

Pengusaha atau pemberi kerja terhadap prinsipnya dilarang untuk membayar penghasilan lebih rendah berasal dari UMR.

Dalam perihal ini yang dimaksud entrepreneur adalah sebagai berikut:

  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang menggerakkan perusahaan punya sendiri
  • Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri menggerakkan operasional perusahaan bukan miliknya
  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud didalam poin pertama dan kedua yang berada di luar Indonesia.

Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:

  • Setiap usaha punya personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja dengan membayar upah maupun imbalan didalam wujud lain
  • Setiap bisnis social atau bisnis lain bersama pengurus dan merekrut orang lain bersama memberi upah maupun imbalan dalam wujud lain.

Para pekerja atau buruh kudu tahu bahwa jika ada perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah kuantitas UMR secara sengaja dan perusahaan berikut memang mampu memberikan gaji melampaui standar yang diberikan, pemerintah mampu memberi sanksi bagi perusahaan tersebut.

Hal ini udah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai sanksi pidana baik berwujud hukuman penjara dengan saat penahanan sekurang-kurangnya 1 tahun dan maksimal adalah 4 tahun.  Sanksi lainnya adalah berupa denda minimal Rp 100 juta hingga Rp 400 juta. Peraturan ini diterbitkan sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja supaya taat pada Undang Undang yang berlaku dan untuk menanggung kelayakan penghasilan pekerja. Namun kudu dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk pekerja atau pekerja bersama masa kerja di bawah 1 tahun di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk ketetapan UU Ketenagakerjaan mengenai pengupahan.

Baca Juga  Gaji UMR di Rejang Lebong

Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR

Jika ada perusahaan yang memberi gaji tidak sesuai bersama dengan keputusan yang berlaku di daerah tersebut atau dengan kata lain tetap di bawah UMR, karyawan atau buruh mampu mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk merampungkan konflik pada karyawan bersama perusahaan. Tidak perlu khawatir, perihal ini udah diatur dalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.

Berdasarkan peraturan dalam UU tersebut, upaya melalui jalan hukum ini dapat melalui lebih dari satu rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit pada ke-2 belah pihak, didalam hal ini adalah buruh dan perusahaan.

Jika didalam saat 30 hari mulai dari perundingan berikut ternyata belum tersedia kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur selanjutnya yakni tripartite. Perundingan ini akan melibatkan pihak ketiga yaitu dari Dinas Ketenagakerjaan.

Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro

Saat ini tersedia pengecualian untuk ketentuan upah minimum bagi buruh. Hal ini sudah diatur didalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja bersama dengan Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa ada pengecualian untuk gaji minimum Usaha Mikro dan Kecil berasal dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud pasti saja adalah UMK dan UMP. Upah buruh untuk usaha mikro dan kecil sanggup ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja bersama dengan buruh. Namun jumlah gaji yang diberikan minimal adalah 50 % dari konsumsi biasanya penduduk di daerah tersebut dan penghasilan yang disepakati minimal adalah 25% lebih besar berasal dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan knowledge dari BPS.

Usaha mikro yang masuk dalam pengecualian ini wajib memperhitungkan sebagian hal. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang usaha berteknologi tinggi serta tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber energi tradisional. Jadi jika Anda bekerja di CV yang terhitung bisnis mikro dan kecil, ada pengecualian upah berasal dari UMK dan UMP. Tetapi Anda selalu wajib menerima upah cocok kesepakatan bersama pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase khusus dari jumlah umumnya konsumsi penduduk serta di atas garis kemiskinan.

Berapa Gaji UMR di Kuantan Singingi Saat Ini ?

Gaji UMR di Kuantan Singingi tahun 2021 adalah rata rata Rp. 3.045.000 .

Demikian penjelasan tentang Gaji UMR di Kuantan Singingi jadi dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan dari masing-masing istilah tersebut. Semoga informasi ini mampu menambahkan uraian yang lebih mengerti untuk para buruh agar bisa jelas penghasilan yang layak diterima dan ketentuan- ketentuan yang mengenai bersama upah tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.