Gaji UMR di Bintan

6 min read

Gaji UMR di Bintan

Gaji UMR di Bintan – Mengulas perihal gaji atau upah kelihatannya tidak akan ada selesainya. Bahkan ini menjadi perbincangan hangat di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini pemilik usaha  umumnya manfaatkan UMR (Upah Minimum Regional) sebagai rujukan utama dalam memberikan upah untuk karyawannya.

Keadaan ekonomi sendiri terus mengalami inflasi setiap tahun. Kalau inflasi tidak diimbangi dengan penggunaan standar gaji yang sepadan, berkaitan dengan ini bakal menimbulkan ketimpangan social dan ekonomi. Pada akhirnya ini juga akan  mempengaruhi kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.

Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh kebanyakan menggelar kegiatan demo untuk menuntut kenaikan penghasilan. Aksi ini biasanya digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik usaha pertimbangkan kembali untuk tingkatkan upah  karyawannya.

Penetapan UMR di tiap-tiap tempat tidaklah sama. Setiap area udah miliki kebijakan masing-masing dalam menentukan jumlah UMR, satu diantaranya Gaji UMR di Bintan. Ada lebih dari satu unsur atau unsur yang mempengaruhi pemilihan besarnya UMR tersebut.

Istilah Gaji UMR di Bintan.

Ketika berbicara berkenaan standar pemberian gaji, ada lebih dari satu arti yang kerap melekat selain UMR yaitu UMP dan UMK. Istilah – istilah ini menjadi perihal yang perlu dipahami oleh para karyawan untuk mengetahui berapa upah yang setimpal. Satu diantaranya makna yang paling umum dan banyak dipakai oleh pelaku usaha adalah UMR. Dibawah ini Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, istilah UMR telah tidak digunakan kembali dan menggunakan arti baru yaitu UMK. Pemberlakuan UMK mengacu pada otonomi tempat masing- masing, terhitung didalam hal standar upah.

Gaji UMP

Selain UMR dan UMK, tersedia kembali makna yang kerap digunakan yaitu UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Berlainan dengan UMK, penamaan istilah ini mulai digunakan sesudah ada Kepmenaker No 226 Th 2000.

Pengertian UMP secara umum merupakan standar penghasilan sekurang-kurangnya untuk wilayah di tingkat provinsi sehingga mencakup total kawasan baik kabupaten atau kota yang menjadi anggota dari wilayah provinsi tersebut. Sama seperti UMK, UMP juga ditetapkan oleh gubernur setempat.

Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP

Setelah menyadari pengertian-pengertian berasal dari makna di atas, barangkali sekilas ketiganya mempunyai arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut adalah beberapa perihal } yang menjadi perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP.

1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.

Jika menginginkan memahami lebih jauh tentang perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP, satu diantara hal yang dapat dilihat adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang udah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Selain itu gaji UMK dan UMP disahkan oleh pemimpin atau gubernur daerah dengan memperhitungkan keperluan hidup layak.

Lama Waktu Peninjauan

Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya dari UMR, UMK, dan UMP ialah lama waktu peninjauannya. Perihal ini juga udah diatur didalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut telah merevisi sejumlah pasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan keputusan selanjutnya terdapat perbedaan waktu peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK mesti ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun punya perbedaan didalam jangka waktu penetapan, namun peresmian ini sama-sama dilakukan sekali dalam satu tahun.

Baca Juga  Gaji UMR di Dogiyai

Masa Berlaku Ketentuan

Hal sesudah itu yang jadi perbedaan berasal dari ketiga makna berikut adalah waktu atau era berlakunya Undang-Undang yang sesuaikan UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi mulai dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK diresmikan dan diberitahukan selambat-lambatnya adalah 21 November. Jadi UMP diumumkan lebih dulu sebelum UMK.

Perhitungan Nominal Kenaikan

Perbedaan selanjutnya yang dapat diamati berasal dari UMR atau UMK dan UMP adalah jumlah nominal kenaikannya. Setiap pekerja pastinya menghendaki nominal tersebut akan meningkat secara signifikan.  Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung bersama dengan perhitungkan sejumlah aspek seperti pertumbuhan ekonomi, keperluan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK sebetulnya mengalami setiap tahun dengan perhitungan merujuk terhadap peningkatan inflasi kemudian ditambah bersama dengan PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).

Nominal Gaji

Jika dilihat, UMK dan UMP punya nominal yang berbeda. Hal ini bisa di cek dari kuantitas atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya tiap-tiap daerah sudah miliki standar masing-masing untuk kuantitas sekurang-kurangnya upah. Hal ini termasuk berlaku untuk Gaji UMR di Bintan. Secara lazim gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini karena keduanya mempertimbangkan faktor yang tidak sama di dalam perhitungannya. Jadi wajar kecuali nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.

Penetapan Gaji UMR di Bintan.

Setelah mengenal lebih dalam berkenaan pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, masih tersedia beberapa hal perlu yang perlu dimengerti perihal penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Bintan yaitu sebagai berikut.

Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR

Di Indonesia, pemerintah telah miliki sistem untuk penetapan berapa gaji UMR yang jadi panutan bagi para pelaku usaha untuk menyadari besarnya nominal gaji paling rendah yang layak diberikan buat para karyawan. Jumlah berikut disesuaikan bersama tingkat kebutuhan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Bintan ini punya tujuan untuk menjaga hak para buruh atau pekerja sehingga dapat terima upah yang layak sesuai bersama dengan tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri juga akan meraih kemudahan dikarenakan tidak kudu repot-repot memperhitungkan penghasilan untuk pekerjanya.

Spesifikasi Gaji UMR

Berdasarkan surat edaran dari Menaker RI tahun 1990 yakni SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas mengenai komponen atau unsur-unsur penghasilan bagi para buruh.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.

Hal senada terhitung dijelaskan dalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal berikut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu nominal gaji paling rendah yang mesti diberikan adalah 75 persen dari UMR.

Komponen yang Tidak Termasuk UMR

Perlu diketahui bahwa di antara penetapan gaji UMR, bermacam macam tunjangan tidak selalu bukan menjadi anggota komponen standar UMR. Hal ini terhitung udah diatur didalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak senantiasa di sini adalah pembayaran segera maupun tidak langsung yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang begitu banyak ragam seperti uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan selalu merupakan tunjangan yang diberikan secara rutin setiap bulan dengan jumlah yang sama dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi buruh maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR adalah upah pokok dilengkapi tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak selalu tidak juga dalam komponen UMR. Untuk aturan komposisi gaji pokok dan tunjangan, prosentase upah pokok sekurang-kurangnya adalah 75 prosen berasal dari kuantitas gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Baca Juga  Gaji UMR di Hulu Sungai Utara

Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP

Memang makna gaji UMR waktu ini sudah tidak digunakan ulang gara-gara gunakan istilah UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar penghasilan regional yang ditetapkan oleh kepala daerah termasuk UMK (Kabupaten/Kota) dan juga UMP.

UMR Bukan Gaji Pokok

Bagi penduduk awam, selama ini kemungkinan masih kerap beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang wajib diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun perlu diluruskan bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan basic dengan jumlah berdasarkan rasio penghasilan dan ketetapan perusahaan. Lain halnya bersama UMR yang merupakan standar minimum gaji yang udah ditetapkan pemerintah. Terkait perihal ini, langkah mengkalkulasi prosentase kenaikan UMR tiap-tiap tahun mengacu pada sebagian faktor dan biasanya hanya menggunakan upah tanpa pertimbangkan tunjangan maupun gaji pokok.

Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR

Pengusaha atau pemberi kerja pada prinsipnya dilarang untuk membayar penghasilan lebih rendah dari UMR.

Dalam hal ini yang dimaksud perusahaan adalah sebagai berikut:

  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang menggerakkan perusahaan milik sendiri
  • Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri menjalankan operasional perusahaan bukan miliknya
  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud dalam poin pertama dan kedua yang berada di luar Indonesia.

Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:

  • Setiap bisnis punya personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja dengan membayar upah maupun imbalan dalam wujud lain
  • Setiap usaha social atau bisnis lain bersama pengurus dan merekrut orang lain bersama memberi upah maupun imbalan di dalam bentuk lain.

Para pekerja atau buruh harus sadar bahwa kecuali ada perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah jumlah UMR secara sengaja dan perusahaan tersebut sesungguhnya mampu memberikan upah melampaui standar yang diberikan, pemerintah bisa mengimbuhkan sanksi bagi perusahaan tersebut.

Hal ini sudah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai sanksi pidana baik berbentuk hukuman penjara dengan waktu penahanan sekurang-kurangnya 1 tahun dan maksimal adalah 4 tahun.  Sanksi lainnya adalah berbentuk denda sedikitnya Rp 100 juta sampai Rp 400 juta. Peraturan ini dibuat sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja agar taat pada Undang Undang yang berlaku dan untuk menjamin kelayakan penghasilan buruh. Namun wajib dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk karyawan atau pekerja bersama era kerja di bawah 1 tahun di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk aturan UU Ketenagakerjaan berkenaan pengupahan.

Baca Juga  Gaji UMR di Bungo

Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR

Jika tersedia perusahaan yang memberikan upah tidak cocok dengan ketetapan yang berlaku di daerah tersebut atau bersama dengan kata lain tetap di bawah UMR, karyawan atau buruh sanggup mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk menyelesaikan konflik pada karyawan dengan perusahaan. Tidak perlu khawatir, hal ini telah diatur di dalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.

Berdasarkan peraturan didalam UU tersebut, upaya melalui jalan hukum ini bakal melewati beberapa rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit antara ke dua belah pihak, dalam perihal ini adalah karyawan dan perusahaan.

Jika di dalam saat 30 hari mulai dari perundingan berikut ternyata belum tersedia kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur berikutnya yaitu tripartite. Perundingan ini bakal melibatkan pihak ketiga yaitu dari Dinas Ketenagakerjaan.

Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro

Saat ini tersedia pengecualian untuk ketetapan upah minimum bagi buruh. Hal ini telah diatur didalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja dengan Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tersedia pengecualian untuk penghasilan minimum Usaha Mikro dan Kecil berasal dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud tentu saja adalah UMK dan UMP. Upah karyawan untuk usaha mikro dan kecil dapat ditetapkan sesuai dengan musyawarah antara pemberi kerja bersama buruh. Namun jumlah penghasilan yang diberikan paling sedikit adalah 50 prosen berasal dari konsumsi rata-rata masyarakat di daerah tersebut dan gaji yang disepakati sedikitnya adalah 25% lebih tinggi dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan knowledge dari BPS.

Usaha mikro yang masuk didalam pengecualian ini perlu pertimbangkan lebih dari satu hal. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang usaha berteknologi tinggi dan juga tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber energi tradisional. Jadi terkecuali Anda bekerja di CV yang juga bisnis mikro dan kecil, ada pengecualian upah dari UMK dan UMP. Akan tetapi Anda tetap wajib menerima penghasilan cocok kesepakatan bersama dengan pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase khusus berasal dari jumlah biasanya konsumsi masyarakat serta di atas garis kemiskinan.

Berapa Gaji UMR di Bintan Saat Ini ?

Gaji UMR di Bintan tahun 2021 ialah kurang lebih Rp. 2.320.000 .

Demikian penjelasan tentang Gaji UMR di Bintan menjadi dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan dari masing-masing makna tersebut. Semoga informasi ini bisa menambahkan gambaran yang lebih mengerti buat para karyawan agar sanggup mengerti penghasilan yang layak diterima dan ketentuan- ketentuan yang perihal bersama upah tersebut.