Gaji UMR di Banjarbaru

6 min read

Gaji UMR di Banjarbaru

Gaji UMR di Banjarbaru – Ngomong mengenai penghasilan atau upah sepertinya tidak ada selesainya. Bahkan ini menjadi percakapan hangat di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini umkm  umumnya memakai UMR (Upah Minimum Regional) sebagai acuan utama dalam memberikan gaji untuk karyawannya.

Kondisi ekonomi sendiri konsisten mengalami inflasi tiap tiap tahun. Kalau inflasi tidak diimbangi menggunakan dengan standar gaji yang sepadan, berkaitan dengan ini bakal menimbulkan ketimpangan social dan ekonomi. Akibatnya ini juga bakal  mempengaruhi kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.

Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh umumnya menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikan penghasilan. Aksi ini kebanyakan digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik umkm memperhitungkan ulang untuk meningkatkan upah  karyawannya.

Penetapan UMR di tiap-tiap area tidaklah sama. Setiap daerah sudah mempunyai kebijakan masing-masing dalam memilih jumlah UMR, salah satunya Gaji UMR di Banjarbaru. Ada beberapa unsur atau variabel yang mempengaruhi penentuan besarnya UMR tersebut.

Istilah Gaji UMR di Banjarbaru.

Ketika berbicara perihal standar pemberian penghasilan, ada sebagian istilah yang kerap menempel selain UMR yaitu UMP dan UMK. Istilah – istilah ini jadi hal yang wajib dipahami oleh para karyawan untuk mengenal berapa upah yang pantas diterima. Salah satunya makna yang paling umum dan banyak dipake oleh pemilik bisnins adalah UMR. Dibawah ini Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, makna UMR udah tidak digunakan lagi dan menggunakan arti baru yakni UMK. Pemberlakuan UMK mengacu terhadap otonomi tempat masing- masing, terhitung di dalam perihal standar penghasilan.

Gaji UMP

Selain UMR dan UMK, ada lagi makna yang sering digunakan yakni UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Tidak serupa dengan UMK, penamaan makna ini mulai digunakan setelah disahkan Kepmenaker No 226 Th 2000.

Pengertian UMP secara lazim merupakan standar upah paling sedikit untuk wilayah di tingkat provinsi sehingga mencakup total kawasan baik kabupaten atau kota yang jadi anggota berasal dari wilayah provinsi tersebut. Sama seperti UMK, UMP terhitung ditetapkan oleh gubernur setempat.

Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP

Setelah jelas pengertian-pengertian dari makna di atas, mungkin sekilas ketiganya miliki arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut adalah lebih dari satu unsur } yang jadi perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP.

1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.

Jika menginginkan mengerti lebih jauh mengenai perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP, satu diantara hal yang sanggup dicermati adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang sudah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Sementara itu gaji UMK dan UMP disahkan oleh pemimpin atau gubernur daerah dengan perhitungkan kebutuhan hidup layak.

Lama Waktu Peninjauan

Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya dari UMR, UMK, dan UMP adalah lama waktu peninjauannya. Perihal ini termasuk udah diatur di dalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut telah merevisi sejumlah pasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan ketentuan selanjutnya terkandung perbedaan saat peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK mesti ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun mempunyai perbedaan dalam jangka waktu penetapan, tetapi penetapan ini sama-sama dilakukan sekali didalam satu tahun.

Baca Juga  Gaji UMR di Hulu Sungai Utara

Masa Berlaku Ketentuan

Hal seterusnya yang jadi perbedaan dari ketiga istilah tersebut adalah waktu atau era berlakunya Undang-Undang yang mengatur UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi mulai dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK disahkan dan diberitahukan selambat-lambatnya adalah 21 November. Jadi UMP diberitahukan lebih dulu sebelum UMK.

Perhitungan Nominal Kenaikan

Perbedaan setelah itu yang dapat dicermati berasal dari UMR atau UMK dan UMP ialah jumlah nominal kenaikannya. Setiap pekerja tentunya meminta nominal berikut dapat meningkat secara signifikan.  Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung dengan pertimbangkan sejumlah faktor seperti pertumbuhan ekonomi, keperluan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK sebenarnya mengalami setiap tahun bersama perhitungan merujuk pada peningkatan inflasi kemudian disempurnakan bersama PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).

Nominal Gaji

Jika dilihat, UMK dan UMP miliki nominal yang berbeda. Hal ini mampu diperiksa dari jumlah atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya tiap-tiap tempat udah mempunyai standar masing-masing untuk jumlah sekurang-kurangnya upah. Hal ini juga berlaku untuk Gaji UMR di Banjarbaru. Secara umum gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini dikarenakan keduanya mempertimbangkan faktor yang berlainan di dalam perhitungannya. Jadi lumrah kalau nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.

Penetapan Gaji UMR di Banjarbaru.

Setelah mengenal lebih dalam tentang pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, masih ada sebagian hal perlu yang mesti dipahami tentang penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Banjarbaru yakni sebagai berikut.

Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR

Di Indonesia, pemerintah telah punyai sistem untuk penetapan berapa gaji UMR yang jadi referensi bagi para pelaku bisnis untuk mengerti besarnya nominal gaji paling sedikit yang layak diberikan buat para karyawan. Jumlah berikut disesuaikan bersama dengan tingkat kebutuhan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Banjarbaru ini memiliki tujuan untuk merawat hak para buruh atau pekerja sehingga dapat menerima penghasilan yang layak cocok dengan tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri terhitung dapat memperoleh kemudahan sebab tidak kudu repot-repot memperhitungkan upah untuk pekerjanya.

Spesifikasi Gaji UMR

Berdasarkan surat edaran dari Menaker RI th. 1990 yaitu SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas perihal komponen atau unsur-unsur gaji bagi para karyawan.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.

Hal senada termasuk dijelaskan di dalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal berikut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu nominal penghasilan minimal yang harus diberikan adalah 75 prosen berasal dari UMR.

Komponen yang Tidak Termasuk UMR

Perlu diketahui bahwa di antara penetapan gaji UMR, berbagai macam tunjangan tidak selamanya bukan menjadi anggota komponen standar UMR. Hal ini terhitung udah diatur di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak selalu di sini adalah pembayaran langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang beragam seperti uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan selalu merupakan tunjangan yang diberikan secara teratur tiap-tiap bulan dengan jumlah yang sama dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi pekerja maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR ialah upah pokok dilengkapi tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak selalu tidak termasuk dalam komponen UMR. Untuk ketetapan komposisi penghasilan pokok dan tunjangan, prosentase upah pokok sekurang-kurangnya adalah 75 % dari jumlah gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Baca Juga  Gaji UMR di Luwu Timur

Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP

Memang istilah gaji UMR kala ini sudah tidak digunakan kembali karena mengfungsikan istilah UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar pendapatan regional yang ditetapkan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kabupaten/Kota) dan juga UMP.

UMR Bukan Gaji Pokok

Bagi penduduk awam, sepanjang ini bisa saja masih sering beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang wajib diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun perlu diluruskan bahwa UMR bukanlah pendapatan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan dasar bersama jumlah berdasarkan rasio pendapatan dan ketentuan perusahaan. Lain halnya bersama dengan UMR yang merupakan standar minimum gaji yang udah ditetapkan pemerintah. Terkait hal ini, cara mengkalkulasi prosentase kenaikan UMR tiap-tiap tahun mengacu terhadap beberapa faktor dan umumnya cuma memanfaatkan upah tanpa perhitungkan tunjangan maupun gaji pokok.

Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR

Pengusaha atau pemberi kerja pada prinsipnya dilarang untuk membayar penghasilan lebih rendah dari UMR.

Dalam hal ini yang dimaksud pengusaha adalah sebagai berikut:

  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang mobilisasi perusahaan milik sendiri
  • Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri mobilisasi operasional perusahaan bukan miliknya
  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud didalam poin pertama dan kedua yang berada di luar Indonesia.

Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:

  • Setiap usaha punya personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja bersama dengan membayar upah maupun imbalan dalam bentuk lain
  • Setiap bisnis social atau usaha lain bersama dengan pengurus dan merekrut orang lain bersama dengan memberi upah maupun imbalan dalam wujud lain.

Para pekerja atau buruh mesti memahami bahwa jika ada perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah kuantitas UMR secara sengaja dan perusahaan tersebut sebenarnya mampu memberikan upah melampaui standar yang diberikan, pemerintah sanggup mengimbuhkan sanksi bagi perusahaan tersebut.

Hal ini udah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai hukuman pidana baik berwujud hukuman penjara bersama dengan waktu penahanan minimal 1 tahun dan maksimal adalah 4 tahun.  Sanksi lainnya adalah berupa denda paling rendah Rp 100 juta sampai Rp 400 juta. Peraturan ini dibuat sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja sehingga taat terhadap Undang Undang yang berlaku dan untuk menanggung kelayakan gaji buruh. Namun harus dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk pekerja atau pekerja bersama era kerja di bawah 1 th. di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk ketetapan UU Ketenagakerjaan berkenaan pengupahan.

Baca Juga  Gaji UMR di Tambrauw

Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR

Jika ada perusahaan yang memberikan upah tidak cocok bersama dengan ketetapan yang berlaku di daerah tersebut atau bersama dengan kata lain tetap di bawah UMR, karyawan atau buruh mampu mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk merampungkan konflik antara karyawan bersama perusahaan. Tidak perlu khawatir, perihal ini telah diatur dalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.

Berdasarkan aturan dalam UU tersebut, usaha melalui jalur hukum ini akan lewat lebih dari satu rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit pada ke dua belah pihak, di dalam perihal ini adalah buruh dan perusahaan.

Jika didalam saat 30 hari mulai dari perundingan berikut ternyata belum ada kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur seterusnya yakni tripartite. Perundingan ini akan melibatkan pihak ketiga yakni dari Dinas Ketenagakerjaan.

Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro

Sekarang ini tersedia pengecualian untuk keputusan upah minimum bagi buruh. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja bersama Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa ada pengecualian untuk penghasilan minimum Usaha Mikro dan Kecil berasal dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud tentu saja adalah UMK dan UMP. Upah buruh untuk usaha mikro dan kecil dapat ditetapkan cocok bersama dengan musyawarah pada pemberi kerja bersama dengan buruh. Namun jumlah gaji yang diberikan paling rendah adalah 50 persen dari konsumsi biasanya penduduk di daerah tersebut dan gaji yang disepakati sedikitnya adalah 25% lebih tinggi dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan data dari BPS.

Usaha mikro yang masuk dalam pengecualian ini kudu perhitungkan beberapa spek. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang usaha berteknologi tinggi serta tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber kekuatan tradisional. Jadi jika Anda bekerja di CV yang juga bisnis mikro dan kecil, tersedia pengecualian upah dari UMK dan UMP. Tapi Anda senantiasa mesti terima upah sesuai kesepakatan dengan pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase tertentu berasal dari jumlah rata-rata konsumsi penduduk serta di atas garis kemiskinan.

Berapa Gaji UMR di Banjarbaru Saat Ini ?

Gaji UMR di Banjarbaru tahun 2021 ialah rata rata Rp. 2.234.000 .

Demikian penjelasan berkenaan Gaji UMR di Banjarbaru jadi dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan dari masing-masing istilah tersebut. Semoga Info ini bisa memberi tambahan uraian yang lebih mengerti buat para pekerja sehingga mampu tahu upah yang layak di terima dan ketentuan- ketentuan yang berkenaan dengan upah tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.