Gaji UMR di Sumedang

6 min read

Gaji UMR di Sumedang

Gaji UMR di Sumedang – Ngomong tentang penghasilan atau upah sepertinya tidak akan ada selesainya. Bahkan ini menjadi penuturan popular di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini pemilik bisnins  rata-rata pakai UMR (Upah Minimum Regional) sebagai acuan utama dalam memberikan upah untuk karyawannya.

Kondisi ekonomi sendiri konsisten mengalami inflasi tiap-tiap tahun. Kalau inflasi tidak diimbangi bersama dengan standar penghasilan yang sama, perihal ini akan menimbulkan ketimpangan social dan ekonomi. Akibatnya ini juga bakal  merubah kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.

Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh biasanya mengadakan kegiatan demonstrasi untuk menuntut kenaikan gaji. Kegiatan ini biasanya digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik perusahaan mengkaji ulang untuk menaikkan penghasilan  karyawannya.

Penetapan UMR di tiap tiap daerah tidaklah sama. Setiap daerah udah mempunyai kebijakan masing-masing dalam memilih kuantitas UMR, satu diantaranya Gaji UMR di Sumedang. Ada lebih dari satu unsur atau aspek yang mempengaruhi penentuan besarnya UMR tersebut.

Istilah Gaji UMR di Sumedang.

Ketika berbicara mengenai standar pemberian gaji, ada beberapa istilah yang kerap menempel selain UMR yakni UMP dan UMK. Istilah – istilah ini jadi hal yang kudu dimengerti oleh para karyawan untuk mengerti berapa penghasilan yang layak diterima. Salah satunya istilah yang paling lazim dan banyak digunakan oleh pelaku usaha adalah UMR. Berikut ini Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, makna UMR udah tidak digunakan kembali dan menggunakan istilah baru yaitu UMK. Pemberlakuan UMK mengacu pada otonomi tempat masing- masing, juga didalam hal standar penghasilan.

Gaji UMP

Selain UMR dan UMK, tersedia lagi arti yang kerap digunakan yakni UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Berlainan dengan UMK, penamaan istilah ini mulai digunakan sehabis adanya Kepmenaker No 226 Th 2000.

Pengertian UMP secara umum merupakan standar gaji minimal untuk wilayah di tingkat provinsi sehingga mencakup keseluruhan kawasan baik kabupaten atau kota yang menjadi anggota berasal dari wilayah provinsi tersebut. Sama seperti UMK, UMP termasuk ditetapkan oleh gubernur setempat.

Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP

Setelah jelas pengertian-pengertian dari makna di atas, mungkin sekilas ketiganya punya arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut adalah beberapa faktor } yang menjadi perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP.

1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.

Jika ingin mengerti lebih jauh tentang perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP, salah satunya hal yang sanggup diamati adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang sudah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Sementara itu gaji UMK dan UMP disahkan oleh pemimpin atau gubernur daerah dengan perhitungkan keperluan hidup layak.

Lama Waktu Peninjauan

Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya berasal dari UMR, UMK, dan UMP adalah lama saat peninjauannya. Hal ini terhitung udah diatur di dalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut udah merevisi sejumlah pasal berasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan ketentuan selanjutnya terdapat perbedaan saat peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK kudu ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun punyai perbedaan dalam jangka saat penetapan, namun peresmian ini sama-sama dilakukan sekali didalam satu tahun.

Baca Juga  Gaji UMR di Riau

Masa Berlaku Ketentuan

Hal seterusnya yang menjadi perbedaan berasal dari ketiga makna berikut adalah waktu atau masa berlakunya Undang-Undang yang sesuaikan UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi terhitung dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK disahkan dan diumumkan selambat-lambatnya ialah 21 November. Jadi UMP diumumkan lebih dulu sebelum UMK.

Perhitungan Nominal Kenaikan

Perbedaan seterusnya yang dapat dilihat dari UMR atau UMK dan UMP adalah jumlah nominal kenaikannya. Setiap pekerja pastinya berharap nominal selanjutnya bakal meningkat secara signifikan.  Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung bersama mempertimbangkan sejumlah aspek seperti pertumbuhan ekonomi, keperluan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK memang mengalami tiap-tiap tahun dengan perhitungan merujuk terhadap peningkatan inflasi kemudian ditambah dengan PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).

Nominal Gaji

Jika dilihat, UMK dan UMP punya nominal yang berbeda. Hal ini dapat diperiksa berasal dari kuantitas atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya tiap-tiap area udah mempunyai standar masing-masing untuk kuantitas sekurang-kurangnya upah. Hal ini termasuk berlaku untuk Gaji UMR di Sumedang. Secara umum gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini sebab keduanya mempertimbangkan faktor yang berbeda didalam perhitungannya. Jadi wajar jikalau nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.

Penetapan Gaji UMR di Sumedang.

Setelah mengenal lebih didalam tentang pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, masih tersedia lebih dari satu hal perlu yang perlu dipahami mengenai penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Sumedang yakni sebagai berikut.

Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR

Di Indonesia, pemerintah udah punyai proses untuk penetapan berapa gaji UMR yang jadi referensi bagi para pelaku usaha untuk mengetahui besarnya nominal gaji minimal yang layak diberikan bagi para pekerja. Jumlah berikut disesuaikan dengan tingkat kebutuhan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Sumedang ini memiliki tujuan untuk memelihara hak para buruh atau pekerja sehingga dapat terima gaji yang layak sesuai bersama tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri termasuk bakal mendapatkan kemudahan dikarenakan tidak harus repot-repot memperhitungkan gaji untuk karyawannya.

Spesifikasi Gaji UMR

Berdasarkan surat edaran berasal dari Menaker RI tahun 1990 yaitu SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas berkenaan komponen atau unsur-unsur upah bagi para pekerja.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.

Hal senada juga dijelaskan didalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu nominal penghasilan paling rendah yang perlu diberikan adalah 75 persen dari UMR.

Komponen yang Tidak Termasuk UMR

Perlu diketahui bahwa di pada penetapan gaji UMR, beragam macam tunjangan tidak selamanya bukan menjadi anggota komponen standar UMR. Hal ini terhitung sudah diatur didalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak tetap di sini adalah pembayaran segera maupun tidak langsung yang diberikan oleh pemberi kerja kepada buruh maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang banyak variasi seperti uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan senantiasa merupakan tunjangan yang diberikan secara rutin tiap-tiap bulan dengan jumlah yang sama dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi karyawan maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR adalah upah pokok dilengkapi tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak tetap tidak terhitung didalam komponen UMR. Untuk aturan komposisi penghasilan pokok dan tunjangan, prosentase penghasilan pokok minimal adalah 75 persen berasal dari kuantitas gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Baca Juga  Gaji UMR di Lampung Tengah

Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP

Memang arti gaji UMR waktu ini sudah tidak digunakan kembali karena memanfaatkan arti UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar pendapatan regional yang ditetapkan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kabupaten/Kota) dan terhitung UMP.

UMR Bukan Gaji Pokok

Bagi penduduk awam, sepanjang ini bisa saja tetap kerap beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang wajib diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun wajib diluruskan bahwa UMR bukanlah pendapatan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan dasar bersama jumlah berdasarkan rasio penghasilan dan ketetapan perusahaan. Lain halnya bersama UMR yang merupakan standar minimum gaji yang sudah ditetapkan pemerintah. Terkait perihal ini, cara menghitung prosentase kenaikan UMR tiap-tiap tahun mengacu pada sebagian faktor dan kebanyakan cuma gunakan upah tanpa mempertimbangkan tunjangan maupun gaji pokok.

Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR

Pengusaha atau pemberi kerja pada prinsipnya dilarang untuk membayar upah lebih rendah berasal dari UMR.

Dalam perihal ini yang dimaksud pengusaha adalah sebagai berikut:

  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang menggerakkan perusahaan milik sendiri
  • Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri menggerakkan operasional perusahaan bukan miliknya
  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud di dalam poin pertama dan ke-2 yang berada di luar Indonesia.

Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:

  • Setiap usaha punya personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja bersama membayar upah maupun imbalan didalam bentuk lain
  • Setiap bisnis social atau usaha lain bersama pengurus dan merekrut orang lain dengan memberi upah maupun imbalan di dalam wujud lain.

Para pekerja atau buruh wajib menyadari bahwa jikalau ada perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah kuantitas UMR secara sengaja dan perusahaan berikut sebenarnya mampu memberikan gaji melampaui standar yang diberikan, pemerintah mampu memberikan sanksi bagi perusahaan tersebut.

Hal ini udah diatur didalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai sanksi pidana baik berbentuk hukuman penjara dengan saat penahanan sedikitnya 1 tahun dan paling lama adalah 4 tahun.  Sanksi lainnya adalah berwujud denda sedikitnya Rp 100 juta sampai Rp 400 juta. Peraturan ini dibuat sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja supaya taat pada Undang Undang yang berlaku dan untuk menanggung kelayakan upah karyawan. Namun harus dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk buruh atau pekerja bersama dengan masa kerja di bawah 1 th. di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk keputusan UU Ketenagakerjaan berkenaan pengupahan.

Baca Juga  Gaji UMR di Muara Enim

Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR

Jika ada perusahaan yang memberikan penghasilan tidak sesuai bersama dengan ketetapan yang berlaku di daerah tersebut atau bersama kata lain masih di bawah UMR, karyawan atau buruh dapat mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk selesaikan konflik pada karyawan bersama perusahaan. Tidak perlu khawatir, hal ini telah diatur di dalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.

Berdasarkan ketetapan di dalam UU tersebut, usaha melalui jalan hukum ini bakal melewati lebih dari satu rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit antara ke dua belah pihak, didalam perihal ini adalah pekerja dan perusahaan.

Jika di dalam saat 30 hari dari perundingan berikut ternyata belum tersedia kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur selanjutnya yaitu tripartite. Perundingan ini dapat melibatkan pihak ketiga yakni dari Dinas Ketenagakerjaan.

Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro

Saat ini tersedia pengecualian untuk ketentuan upah minimum bagi buruh. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja dengan Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tersedia pengecualian untuk gaji minimum Usaha Mikro dan Kecil dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud tentu saja ialah UMK dan UMP. Upah pekerja untuk usaha mikro dan kecil bisa ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja dengan buruh. Namun jumlah gaji yang diberikan minimal adalah 50 % dari konsumsi umumnya penduduk di daerah tersebut dan upah yang disepakati minimal ialah 25% lebih tinggi berasal dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan information berasal dari BPS.

Usaha mikro yang masuk dalam pengecualian ini wajib mempertimbangkan lebih dari satu hal. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang bisnis berteknologi tinggi serta tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber energi tradisional. Jadi kalau Anda bekerja di CV yang juga usaha mikro dan kecil, tersedia pengecualian upah berasal dari UMK dan UMP. Akan tetapi Anda senantiasa perlu terima gaji cocok kesepakatan dengan pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase spesifik dari kuantitas umumnya konsumsi penduduk dan juga di atas garis kemiskinan.

Berapa Gaji UMR di Sumedang Saat Ini ?

Gaji UMR di Sumedang tahun 2021 ialah sekitar Rp. 3.135.000 .

Demikian penjelasan tentang Gaji UMR di Sumedang merasa berasal dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan berasal dari tiap-tiap makna tersebut. Semoga informasi ini mampu memberi tambahan uraian yang lebih tahu untuk para karyawan supaya bisa jelas penghasilan yang layak di terima dan ketentuan- ketentuan yang tentang dengan upah tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.