Gaji UMR di Bali

7 min read

Gaji UMR di Bali

Gaji UMR di Bali – Berbicara perihal gaji atau upah kelihatannya tidak bakal ada habisnya. Bahkan ini menjadi penuturan popular di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini umkm  kebanyakan gunakan UMR (Upah Minimum Regional) sebagai rujukan utama dalam memberikan gaji untuk karyawannya.

Kondisi ekonomi sendiri tetap mengalami inflasi setiap tahun. Kalau inflasi tidak diimbangi dengan standar upah yang sepadan, berkaitan dengan ini akan mengakibatkan ketimpangan social dan ekonomi. Alhasil ini juga dapat  mempengaruhi kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.

Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh biasanya menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikan gaji. Kegiatan ini biasanya digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik bisnis pertimbangkan kembali untuk menaikkan upah  karyawannya.

Penetapan UMR di tiap tiap area tidaklah sama. Setiap daerah telah memiliki kebijakan masing-masing dalam pilih jumlah UMR, satu diantara Gaji UMR di Bali. Ada lebih dari satu unsur atau aspek yang mempengaruhi penentuan besarnya UMR tersebut.

Istilah Gaji UMR di Bali.

Ketika bicara perihal standar pemberian penghasilan, ada beberapa istilah yang sering menempel selain UMR yakni UMP dan UMK. Istilah – istilah ini jadi hal yang wajib dipahami oleh para karyawan untuk mengenal berapa gaji yang pantas diterima. Salah satunya makna yang paling lazim dan banyak dipakai oleh perusahaan adalah UMR. adalah penjelasan komplit perihal syarat gaji UMR dan hal- hal yang berkaitan.

Apa Itu Gaji UMR?

UMR atau Upah Minimum Regional merupakan standar sedikitnya jumlah upah yang kudu diberikan oleh pemberi kerja bagi para pekerja atau buruh. Salah satunya alas an utama pengesahan UMR adalah ingin memastikan bahwa setiap pekerja meraih upah yang setimpal dan lumayan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Berdasarkan PERMENAKERTRANS No. 7 Th. 2013 dijelaskan bahwa pendapatan minimum regional ditetapkan oleh Gubernur selaku kepala daerah. Tentunya gubernur tidak serta merta memutuskan jumlah tersebut tapi terhitung memperhatikan anjuran dewan pengupahan provinsi.

Jumlah yang dianjurkan berikut juga berdasarkan peninjauan pada lebih dari satu perihal seperti pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan keperluan buat hidup layak. Hal ini juga berlaku untuk penentuan Gaji UMR di Bali.

Dengan kata lain, UMR adalah standar penghasilan minimal di tingkat provinsi. Aturan ini dulunya menjadi referensi atau landasan untuk mengesahkan kuantitas upah. Namun sejak disahkan Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000, arti UMR tidak digunakan lagi.

Gaji UMK

UMK merupakan singkatan dari Upah Minimum Kabupaten. Gaji UMK bermakna yakni jumlah minimum upah yang berlaku untuk lokasi kabupaten/kota. Ini merupakan kuantitas terendah penghasilan pokok yang termasuk tunjangan tetap dan ditetapkan di suatu kabupaten/kota sehabis jumlahnya disetujui oleh gubernur.

UMK sendiri terdiri berasal dari beberapa komponen meliputi gaji pokok saja atau gaji pokok disempurnakan tunjangan pokok. Ini bermakna UMK mampu disimpulkan sebagai pendapatan pokok tetapi terhitung kemungkinan tidak.  Setelah berlaku Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, makna UMR sudah tidak digunakan ulang dan menggunakan istilah baru yakni UMK. Pemberlakuan UMK mengacu pada otonomi area masing- masing, termasuk dalam perihal standar gaji.

Gaji UMP

Selain UMR dan UMK, tersedia lagi istilah yang kerap digunakan yaitu UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Tidak sama dengan UMK, penamaan makna ini mulai digunakan sesudah adanya Kepmenaker No 226 Th 2000.

Pengertian UMP secara lazim merupakan standar penghasilan minimal untuk wilayah di tingkat provinsi sehingga termasuk total kawasan baik kabupaten atau kota yang menjadi anggota dari wilayah provinsi tersebut. Sama layaknya UMK, UMP termasuk ditetapkan oleh gubernur setempat.

Baca Juga  Gaji UMR di Kampar

Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP

Setelah memahami pengertian-pengertian berasal dari topik di atas, bisa saja sekilas ketiganya miliki arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut adalah lebih dari satu perihal } yang jadi perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP.

1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.

Jika ingin memahami lebih jauh mengenai perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP, satu diantara hal yang mampu dicermati adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang telah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Sementara itu gaji UMK dan UMP disahkan oleh pemimpin atau gubernur daerah bersama dengan memperhitungkan keperluan hidup layak.

Lama Waktu Peninjauan

Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya berasal dari UMR, UMK, dan UMP adalah lama waktu peninjauannya. Perihal ini terhitung sudah diatur di dalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut telah merevisi sejumlah pasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan ketentuan berikut terkandung perbedaan waktu peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK wajib ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun miliki perbedaan dalam jangka waktu penetapan, tapi penetapan ini sama-sama dilakukan sekali dalam satu tahun.

Masa Berlaku Ketentuan

Hal selanjutnya yang menjadi perbedaan berasal dari ketiga makna tersebut adalah waktu atau jaman berlakunya Undang-Undang yang mengatur UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi mulai dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK disahkan dan diberitahukan selambat-lambatnya adalah 21 November. Jadi UMP diberitahukan lebih dulu sebelum UMK.

Perhitungan Nominal Kenaikan

Perbedaan setelah itu yang dapat diamati berasal dari UMR atau UMK dan UMP ialah kuantitas nominal kenaikannya. Setiap pekerja pastinya meminta nominal selanjutnya akan meningkat secara signifikan.  Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung bersama dengan memperhitungkan sejumlah aspek seperti pertumbuhan ekonomi, keperluan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK sebetulnya mengalami tiap-tiap tahun dengan perhitungan merujuk pada peningkatan inflasi kemudian ditambah dengan PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).

Nominal Gaji

Jika dilihat, UMK dan UMP mempunyai nominal yang berbeda. Hal ini bisa di cek dari kuantitas atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya tiap-tiap tempat sudah punya standar masing-masing untuk jumlah sekurang-kurangnya upah. Hal ini juga berlaku untuk Gaji UMR di Bali. Secara umum gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini sebab keduanya mempertimbangkan faktor yang tidak serupa didalam perhitungannya. Jadi lumrah jikalau nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.

Penetapan Gaji UMR di Bali.

Setelah mengenal lebih didalam mengenai pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, tetap ada lebih dari satu hal mutlak yang harus dipahami berkaitan penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Bali yakni sebagai berikut.

Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR

Di Indonesia, pemerintah sudah miliki proses untuk penetapan berapa gaji UMR yang jadi panutan bagi para pelaku bisnis untuk mengerti besarnya nominal gaji paling rendah yang layak diberikan untuk para karyawan. Jumlah selanjutnya sesuai bersama tingkat kebutuhan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Bali ini memiliki tujuan untuk menjaga hak para buruh atau pekerja sehingga dapat terima penghasilan yang layak sesuai bersama dengan tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri juga dapat meraih kemudahan gara-gara tidak kudu repot-repot memperhitungkan gaji untuk pegawainya.

Baca Juga  Gaji UMR di Sidoarjo

Spesifikasi Gaji UMR

Berdasarkan surat edaran dari Menaker RI th. 1990 yaitu SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas tentang komponen atau unsur-unsur upah bagi para pekerja.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.

Hal senada terhitung dijelaskan didalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal berikut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok disempurnakan tunjangan tetap. Sementara itu nominal upah paling sedikit yang mesti diberikan adalah 75 prosen berasal dari UMR.

Komponen yang Tidak Termasuk UMR

Perlu diketahui bahwa di pada penetapan gaji UMR, beraneka macam tunjangan tidak selalu bukan menjadi bagian komponen standar UMR. Hal ini termasuk sudah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak tetap di sini adalah pembayaran langsung maupun tidak segera yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang begitu banyak ragam layaknya uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan senantiasa merupakan tunjangan yang diberikan secara teratur tiap-tiap bulan dengan jumlah yang mirip dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi buruh maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR adalah upah pokok disempurnakan tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak tetap tidak termasuk dalam komponen UMR. Untuk ketetapan komposisi penghasilan pokok dan tunjangan, prosentase gaji pokok sekurang-kurangnya adalah 75 % dari kuantitas gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP

Memang istilah gaji UMR sementara ini sudah tidak digunakan lagi sebab memanfaatkan arti UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar pendapatan regional yang ditetapkan oleh kepala tempat termasuk UMK (Kabupaten/Kota) dan juga UMP.

UMR Bukan Gaji Pokok

Bagi masyarakat awam, sepanjang ini mungkin tetap kerap beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang perlu diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun perlu diluruskan bahwa UMR bukanlah pendapatan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan dasar dengan jumlah berdasarkan rasio penghasilan dan keputusan perusahaan. Lain halnya bersama dengan UMR yang merupakan standar minimum gaji yang sudah ditetapkan pemerintah. Terkait hal ini, langkah mengkalkulasi prosentase kenaikan UMR setiap tahun mengacu pada sebagian hal dan kebanyakan cuma manfaatkan upah tanpa perhitungkan tunjangan maupun gaji pokok.

Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR

Pengusaha atau pemberi kerja pada prinsipnya dilarang untuk membayar upah lebih rendah dari UMR.

Dalam hal ini yang dimaksud perusahaan adalah sebagai berikut:

  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang menggerakkan perusahaan milik sendiri
  • Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri menjalankan operasional perusahaan bukan miliknya
  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud didalam poin pertama dan ke-2 yang berada di luar Indonesia.

Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:

  • Setiap usaha punya personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja bersama membayar upah maupun imbalan didalam bentuk lain
  • Setiap bisnis social atau usaha lain bersama dengan pengurus dan merekrut orang lain dengan memberi upah maupun imbalan dalam wujud lain.

Para pekerja atau buruh harus paham bahwa kecuali ada perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah kuantitas UMR secara sengaja dan perusahaan tersebut sebetulnya mampu memberikan upah melampaui standar yang diberikan, pemerintah dapat mengimbuhkan sanksi bagi perusahaan tersebut.

Baca Juga  Gaji UMR di Soppeng

Hal ini telah diatur didalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai sanksi pidana baik bersifat hukuman penjara bersama saat penahanan minimal 1 tahun dan maksimal adalah 4 tahun.  Sanksi lainnya adalah bersifat denda paling rendah Rp 100 juta sampai Rp 400 juta. Peraturan ini dibuat sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja supaya taat terhadap Undang Undang yang berlaku dan untuk menanggung kelayakan penghasilan buruh. Namun perlu dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk pekerja atau pekerja bersama dengan jaman kerja di bawah 1 tahun di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk peraturan UU Ketenagakerjaan berkenaan pengupahan.

Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR

Jika tersedia perusahaan yang memberikan upah tidak cocok bersama dengan ketetapan yang berlaku di daerah tersebut atau bersama dengan kata lain masih di bawah UMR, karyawan atau buruh sanggup mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk merampungkan konflik pada karyawan dengan perusahaan. Tidak perlu khawatir, hal ini sudah diatur di dalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.

Berdasarkan keputusan dalam UU tersebut, upaya melalui jalur hukum ini bakal lewat beberapa rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit antara ke dua belah pihak, di dalam hal ini adalah pekerja dan perusahaan.

Jika dalam waktu 30 hari dari perundingan berikut ternyata belum ada kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur selanjutnya yaitu tripartite. Perundingan ini dapat melibatkan pihak ketiga yakni dari Dinas Ketenagakerjaan.

Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro

Saat ini ada pengecualian untuk keputusan upah minimum bagi buruh. Hal ini sudah diatur didalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja bersama dengan Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa ada pengecualian untuk gaji minimum Usaha Mikro dan Kecil dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud pasti saja adalah UMK dan UMP. Upah pekerja untuk usaha mikro dan kecil dapat ditetapkan cocok bersama kesepakatan antara pemberi kerja bersama dengan buruh. Namun jumlah penghasilan yang diberikan minimal adalah 50 prosen berasal dari konsumsi rata-rata masyarakat di daerah tersebut dan gaji yang disepakati sekurang-kurangnya ialah 25% lebih tinggi berasal dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan information berasal dari BPS.

Usaha mikro yang masuk dalam pengecualian ini kudu perhitungkan lebih dari satu hal. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang bisnis berteknologi tinggi serta tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber energi tradisional. Jadi kecuali Anda bekerja di CV yang termasuk usaha mikro dan kecil, tersedia pengecualian upah berasal dari UMK dan UMP. Tetapi Anda selamanya perlu menerima upah sesuai kesepakatan bersama dengan pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase spesifik dari jumlah biasanya konsumsi masyarakat dan juga di atas garis kemiskinan.

Berapa Gaji UMR di Bali Saat Ini ?

Gaji UMR di Bali tahun 2021 adalah kurang lebih Rp. 3.234.000 .

Demikian penjelasan mengenai Gaji UMR di Bali jadi dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan berasal dari masing-masing arti tersebut. Semoga Info ini bisa memberikan gambaran yang lebih tahu untuk para buruh agar mampu memahami upah yang layak diterima dan ketentuan- ketentuan yang mengenai bersama upah tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.