Gaji UMR di Lombok Utara

6 min read

Gaji UMR di Lombok Utara

Gaji UMR di Lombok Utara – Berbicara perihal gaji atau upah kelihatannya tidak bakal ada habisnya. Bahkan ini menjadi perbincangan popular di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini pemilik usaha  biasanya manfaatkan UMR (Upah Minimum Regional) sebagai rujukan utama dalam memberikan gaji untuk karyawannya.

Keadaan ekonomi sendiri konsisten mengalami inflasi setiap tahun. Jika inflasi tidak diimbangi menggunakan dengan standar penghasilan yang sama, perihal ini dapat menimbulkan ketimpangan social dan ekonomi. Akibatnya ini juga bakal  mempengaruhi kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.

Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh umumnya menggelar kegiatan demo untuk menuntut kenaikan upah. Aksi ini kebanyakan digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik umkm mengkaji ulang untuk meningkatkan penghasilan  karyawannya.

Penetapan UMR di tiap-tiap tempat tidaklah sama. Setiap daerah sudah mempunyai kebijakan masing-masing dalam menentukan jumlah UMR, satu diantaranya Gaji UMR di Lombok Utara. Ada lebih dari satu unsur atau variabel yang mempengaruhi penentuan besarnya UMR tersebut.

Istilah Gaji UMR di Lombok Utara.

Ketika bicara tentang standar pemberian gaji, ada lebih dari satu arti yang kerap melekat selain UMR yakni UMP dan UMK. Istilah – istilah ini menjadi hal yang mesti dimengerti oleh para karyawan untuk melihat berapa upah yang setimpal. Satu diantara istilah yang paling lazim dan banyak digunakan oleh pemilik bisnins adalah UMR. Berikut ini Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, istilah UMR telah tidak digunakan ulang dan menggunakan arti baru yaitu UMK. Pemberlakuan UMK mengacu pada otonomi area masing- masing, termasuk dalam perihal standar penghasilan.

Gaji UMP

Selain UMR dan UMK, ada ulang makna yang kerap digunakan yaitu UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Tidak serupa dengan UMK, penamaan istilah ini mulai digunakan sesudah diresmikan Kepmenaker No 226 Th 2000.

Pengertian UMP secara lazim merupakan standar penghasilan sedikitnya untuk lokasi di tingkat provinsi sehingga termasuk total kawasan baik kabupaten atau kota yang jadi bagian berasal dari wilayah provinsi tersebut. Sama seperti UMK, UMP juga ditetapkan oleh gubernur setempat.

Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP

Setelah memahami pengertian-pengertian berasal dari topik di atas, bisa saja sekilas ketiganya memiliki arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut adalah sebagian aspek } yang menjadi perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP.

1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.

Jika menginginkan mengetahui lebih jauh tentang perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP, satu diantaranya hal yang sanggup dicermati adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang sudah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Sementara itu gaji UMK dan UMP diresmikan oleh pemimpin atau gubernur daerah bersama dengan memperhitungkan kebutuhan hidup layak.

Lama Waktu Peninjauan

Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya dari UMR, UMK, dan UMP ialah lama saat peninjauannya. Perihal ini terhitung telah diatur didalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut udah merevisi sejumlah pasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan ketetapan selanjutnya terkandung perbedaan saat peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK harus ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun mempunyai perbedaan dalam jangka saat penetapan, tapi peresmian ini sama-sama dilakukan sekali di dalam satu tahun.

Baca Juga  Gaji UMR di Ngada

Masa Berlaku Ketentuan

Hal setelah itu yang jadi perbedaan dari ketiga istilah berikut adalah saat atau masa berlakunya Undang-Undang yang mengatur UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi dimulai dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK disahkan dan diumumkan selambat-lambatnya ialah 21 November. Jadi UMP diumumkan lebih dulu sebelum UMK.

Perhitungan Nominal Kenaikan

Perbedaan selanjutnya yang sanggup dicermati berasal dari UMR atau UMK dan UMP adalah kuantitas nominal kenaikannya. Setiap pekerja tentu saja meminta nominal berikut akan meningkat secara signifikan.  Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung bersama perhitungkan sejumlah faktor seperti pertumbuhan ekonomi, keperluan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK sebetulnya mengalami tiap-tiap tahun dengan perhitungan merujuk terhadap peningkatan inflasi kemudian disempurnakan bersama PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).

Nominal Gaji

Jika dilihat, UMK dan UMP miliki nominal yang berbeda. Hal ini bisa di check dari kuantitas atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya tiap-tiap tempat sudah miliki standar masing-masing untuk kuantitas minimal upah. Hal ini termasuk berlaku untuk Gaji UMR di Lombok Utara. Secara umum gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini sebab keduanya mempertimbangkan faktor yang berlainan didalam perhitungannya. Jadi wajar jikalau nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.

Penetapan Gaji UMR di Lombok Utara.

Setelah mengenal lebih didalam mengenai pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, masih tersedia sebagian hal mutlak yang wajib dipahami tentang penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Lombok Utara yakni sebagai berikut.

Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR

Di Indonesia, pemerintah sudah punya proses untuk penetapan berapa gaji UMR yang menjadi panutan bagi para pelaku bisnis untuk paham besarnya nominal gaji sedikitnya yang layak diberikan bagi para pekerja. Jumlah tersebut disesuaikan dengan tingkat kebutuhan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Lombok Utara ini punya tujuan untuk memelihara hak para buruh atau pekerja sehingga dapat terima penghasilan yang layak sesuai bersama dengan tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri juga akan memperoleh kemudahan sebab tidak wajib repot-repot memperhitungkan penghasilan untuk pekerjanya.

Spesifikasi Gaji UMR

Berdasarkan surat edaran berasal dari Menaker RI th. 1990 yakni SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas tentang komponen atau unsur-unsur upah bagi para karyawan.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.

Hal senada termasuk dijelaskan di dalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal berikut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok dilengkapi tunjangan tetap. Sementara itu nominal gaji sedikitnya yang kudu diberikan adalah 75 persen dari UMR.

Komponen yang Tidak Termasuk UMR

Perlu diketahui bahwa di pada penetapan gaji UMR, beraneka macam tunjangan tidak selamanya bukan menjadi bagian komponen standar UMR. Hal ini terhitung sudah diatur didalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak selalu di sini adalah pembayaran langsung maupun tidak segera yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang beragam layaknya uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan tetap merupakan tunjangan yang diberikan secara rutin tiap-tiap bulan dengan jumlah yang mirip dan tidak terpengaruh oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi buruh maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR ialah upah pokok disempurnakan tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak tetap tidak termasuk di dalam komponen UMR. Untuk ketetapan komposisi gaji pokok dan tunjangan, prosentase gaji pokok minimal adalah 75 prosen berasal dari kuantitas gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Baca Juga  Gaji UMR di Bungo

Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP

Memang istilah gaji UMR waktu ini telah tidak digunakan lagi dikarenakan pakai istilah UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar penghasilan regional yang disahkan oleh kepala daerah termasuk UMK (Kabupaten/Kota) dan terhitung UMP.

UMR Bukan Gaji Pokok

Bagi penduduk awam, sepanjang ini mungkin tetap sering beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang wajib diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun wajib diluruskan bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan basic bersama dengan jumlah berdasarkan rasio pendapatan dan ketetapan perusahaan. Lain halnya bersama UMR yang merupakan standar minimum gaji yang udah ditetapkan pemerintah. Terkait perihal ini, langkah menghitung prosentase kenaikan UMR setiap tahun mengacu terhadap beberapa unsur dan umumnya hanya mengfungsikan upah tanpa pertimbangkan tunjangan maupun gaji pokok.

Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR

Pengusaha atau pemberi kerja pada prinsipnya dilarang untuk membayar gaji lebih rendah berasal dari UMR.

Dalam hal ini yang dimaksud entrepreneur adalah sebagai berikut:

  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang menjalankan perusahaan punya sendiri
  • Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri mobilisasi operasional perusahaan bukan miliknya
  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud dalam poin pertama dan ke-2 yang berada di luar Indonesia.

Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:

  • Setiap usaha punya personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja bersama membayar upah maupun imbalan didalam wujud lain
  • Setiap bisnis social atau usaha lain bersama pengurus dan merekrut orang lain bersama dengan memberi upah maupun imbalan dalam bentuk lain.

Para pekerja atau buruh harus sadar bahwa terkecuali ada perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah kuantitas UMR secara sengaja dan perusahaan tersebut sesungguhnya mampu memberikan gaji melampaui standar yang diberikan, pemerintah sanggup beri sanksi bagi perusahaan tersebut.

Hal ini telah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai hukuman pidana baik berbentuk hukuman penjara dengan waktu penahanan sekurang-kurangnya 1 tahun dan maksimal adalah 4 tahun.  Sanksi lainnya adalah berupa denda paling rendah Rp 100 juta sampai Rp 400 juta. Peraturan ini dibuat sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja agar taat pada Undang Undang yang berlaku dan untuk menanggung kelayakan gaji karyawan. Namun kudu dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk pekerja atau pekerja bersama dengan era kerja di bawah 1 tahun di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk peraturan UU Ketenagakerjaan berkenaan pengupahan.

Baca Juga  Gaji UMR di Pontianak

Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR

Jika ada perusahaan yang memberi upah tidak sesuai bersama dengan ketetapan yang berlaku di daerah tersebut atau dengan kata lain tetap di bawah UMR, karyawan atau buruh bisa mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk selesaikan konflik antara karyawan bersama perusahaan. Tidak perlu khawatir, perihal ini udah diatur didalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.

Berdasarkan keputusan di dalam UU tersebut, upaya lewat jalur hukum ini bakal melewati lebih dari satu rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit antara kedua belah pihak, dalam hal ini adalah buruh dan perusahaan.

Jika di dalam saat 30 hari mulai dari perundingan tersebut ternyata belum tersedia kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur seterusnya yakni tripartite. Perundingan ini akan melibatkan pihak ketiga yaitu dari Dinas Ketenagakerjaan.

Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro

Sekarang ini tersedia pengecualian untuk ketentuan upah minimum bagi buruh. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja bersama dengan Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa ada pengecualian untuk upah minimum Usaha Mikro dan Kecil dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud pasti saja ialah UMK dan UMP. Upah buruh untuk usaha mikro dan kecil bisa ditetapkan cocok bersama dengan musyawarah pada pemberi kerja dengan buruh. Namun jumlah gaji yang diberikan sedikitnya adalah 50 prosen berasal dari konsumsi kebanyakan penduduk di daerah tersebut dan gaji yang disepakati sedikitnya adalah 25% lebih besar dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan data dari BPS.

Usaha mikro yang masuk di dalam pengecualian ini mesti memperhitungkan beberapa spek. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang usaha berteknologi tinggi dan juga tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber kekuatan tradisional. Jadi kalau Anda bekerja di CV yang termasuk usaha mikro dan kecil, ada pengecualian upah dari UMK dan UMP. Tapi Anda tetap harus menerima penghasilan sesuai kesepakatan bersama dengan pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase tertentu dari kuantitas rata-rata konsumsi masyarakat dan juga di atas garis kemiskinan.

Berapa Gaji UMR di Lombok Utara Saat Ini ?

Gaji UMR di Lombok Utara tahun 2021 ialah kira kira Rp. 1.875.000 .

Demikian penjelasan perihal Gaji UMR di Lombok Utara menjadi berasal dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan berasal dari tiap-tiap istilah tersebut. Semoga informasi ini sanggup mengimbuhkan deskripsi yang lebih paham bagi para buruh supaya sanggup tahu upah yang layak di terima dan ketentuan- ketentuan yang terkait dengan upah tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.