Gaji UMR di Penajam Paser Utara

7 min read

Gaji UMR di Penajam Paser Utara

Gaji UMR di Penajam Paser Utara – Ngomong mengenai penghasilan atau upah kelihatannya tidak akan ada selesainya. Bahkan ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini umkm  kebanyakan memakai UMR (Upah Minimum Regional) sebagai acuan utama dalam memberikan gaji untuk karyawannya.

Keadaan ekonomi sendiri konsisten mengalami inflasi setiap tahun. Kalau inflasi tidak diimbangi bersama dengan standar gaji yang sepadan, berkaitan dengan ini bakal mengundang ketimpangan social dan ekonomi. Pada akhirnya ini juga bakal  merubah kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.

Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh biasanya mengadakan aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikan penghasilan. Aksi ini umumnya digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik perusahaan memperhitungkan lagi untuk menambah upah  karyawannya.

Penetapan UMR di setiap area tidaklah sama. Setiap tempat sudah punyai kebijakan masing-masing dalam menentukan kuantitas UMR, satu diantara Gaji UMR di Penajam Paser Utara. Ada lebih dari satu unsur atau perihal yang mempengaruhi pemilihan besarnya UMR tersebut.

Istilah Gaji UMR di Penajam Paser Utara.

Ketika berbicara tentang standar pemberian upah, ada beberapa istilah yang sering menempel selain UMR yakni UMP dan UMK. Istilah – istilah ini menjadi hal yang mesti dipahami oleh para karyawan untuk mengerti berapa gaji yang layak diterima. Satu diantara arti yang paling umum dan banyak dipakai oleh perusahaan adalah UMR. adalah penjelasan komplit berkenaan syarat gaji UMR dan hal- hal yang berkaitan.

Apa Itu Gaji UMR?

UMR atau Upah Minimum Regional merupakan standar minimal kuantitas upah yang wajib diberikan oleh pemberi kerja bagi para pekerja atau buruh. Satu diantaranya jawaban utama pengesahan UMR adalah ingin menjamin bahwa tiap tiap pekerja meraih gaji yang pantas dan memadai untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Berdasarkan PERMENAKERTRANS No. 7 Th. 2013 dijelaskan bahwa gaji minimum regional diputuskan oleh Gubernur selaku kepala daerah. Tentunya gubernur tidak dan juga merta memutuskan jumlah berikut namun juga menyimak panduan dewan pengupahan provinsi.

Jumlah yang dianjurkan tersebut juga berdasarkan peninjauan terhadap sebagian variable seperti pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan keperluan untuk hidup layak. Hal ini juga berlaku untuk penentuan Gaji UMR di Penajam Paser Utara.

Dengan kata lain, UMR adalah standar penghasilan sedikitnya di tingkat provinsi. Aturan ini dulunya menjadi panutan atau landasan untuk mengesahkan jumlah upah. Namun sejak peresmian Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000, arti UMR tidak dipakai lagi.

Gaji UMK

UMK merupakan singkatan dari Upah Minimum Kabupaten. Gaji UMK bermakna yakni jumlah minimum upah yang mencakup untuk lokasi kabupaten/kota. Ini merupakan kuantitas terendah penghasilan pokok yang termasuk tunjangan tetap dan berlaku di suatu kabupaten/kota sesudah jumlahnya disetujui oleh gubernur.

UMK sendiri terdiri berasal dari lebih dari satu komponen meliputi gaji pokok saja atau gaji pokok dilengkapi tunjangan pokok. Ini artinya UMK mampu disimpulkan sebagai pendapatan pokok namun juga kemungkinan tidak.  Setelah ada Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, istilah UMR telah tidak digunakan kembali dan menggunakan arti baru yaitu UMK. Pemberlakuan UMK mengacu pada otonomi area masing- masing, terhitung dalam hal standar gaji.

Gaji UMP

Selain UMR dan UMK, ada ulang arti yang kerap digunakan yaitu UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Berlainan dengan UMK, penamaan makna ini mulai digunakan sesudah diresmikan Kepmenaker No 226 Th 2000.

Pengertian UMP secara lazim merupakan standar gaji sekurang-kurangnya untuk lokasi di tingkat provinsi sehingga mencakup keseluruhan kawasan baik kabupaten atau kota yang jadi bagian berasal dari wilayah provinsi tersebut. Sama layaknya UMK, UMP terhitung ditetapkan oleh gubernur setempat.

Baca Juga  Gaji UMR di Minahasa Tenggara

Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP

Setelah memahami pengertian-pengertian dari istilah di atas, barangkali sekilas ketiganya punya arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut ini adalah sebagian aspek } yang jadi perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP.

1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.

Jika ingin memahami lebih jauh tentang perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP, satu diantaranya hal yang bisa dilihat adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang telah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Sementara itu gaji UMK dan UMP diresmikan oleh pemimpin atau gubernur daerah bersama dengan memperhitungkan keperluan hidup layak.

Lama Waktu Peninjauan

Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya berasal dari UMR, UMK, dan UMP adalah lama waktu peninjauannya. Perihal ini terhitung sudah diatur di dalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut udah merevisi sejumlah pasal berasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan keputusan tersebut terkandung perbedaan saat peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK wajib ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun punya perbedaan didalam jangka saat penetapan, tapi penetapan ini sama-sama dilakukan sekali dalam satu tahun.

Masa Berlaku Ketentuan

Hal sesudah itu yang menjadi perbedaan dari ketiga arti tersebut adalah waktu atau masa berlakunya Undang-Undang yang menyesuaikan UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi dimulai dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK disahkan dan diumumkan selambat-lambatnya adalah 21 November. Jadi UMP diumumkan lebih dulu sebelum UMK.

Perhitungan Nominal Kenaikan

Perbedaan seterusnya yang mampu dilihat berasal dari UMR atau UMK dan UMP ialah jumlah nominal kenaikannya. Setiap buruh tentu saja meminta nominal berikut bakal meningkat secara signifikan.  Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung dengan mempertimbangkan sejumlah aspek seperti pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK sebetulnya mengalami tiap tiap tahun bersama dengan perhitungan merujuk pada peningkatan inflasi kemudian disempurnakan bersama PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).

Nominal Gaji

Jika dilihat, UMK dan UMP mempunyai nominal yang berbeda. Hal ini mampu diperiksa dari kuantitas atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya setiap daerah udah mempunyai standar masing-masing untuk kuantitas sekurang-kurangnya upah. Hal ini terhitung berlaku untuk Gaji UMR di Penajam Paser Utara. Secara umum gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini karena keduanya mempertimbangkan faktor yang berbeda di dalam perhitungannya. Jadi wajar jika nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.

Penetapan Gaji UMR di Penajam Paser Utara.

Setelah mengenal lebih di dalam mengenai pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, masih ada sebagian perihal perlu yang wajib dipahami perihal penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Penajam Paser Utara yakni sebagai berikut.

Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR

Di Indonesia, pemerintah telah mempunyai sistem untuk penetapan berapa gaji UMR yang jadi referensi bagi para pelaku bisnis untuk mengerti besarnya nominal gaji paling sedikit yang layak diberikan untuk para karyawan. Jumlah selanjutnya sesuai bersama dengan tingkat keperluan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Penajam Paser Utara ini mempunyai tujuan untuk melindungi hak para buruh atau pekerja sehingga dapat terima penghasilan yang layak sesuai bersama tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri terhitung bakal meraih kemudahan gara-gara tidak harus repot-repot memperhitungkan penghasilan untuk pegawainya.

Baca Juga  Gaji UMR di Hulu Sungai Utara

Spesifikasi Gaji UMR

Berdasarkan surat edaran berasal dari Menaker RI th. 1990 yakni SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas berkenaan komponen atau unsur-unsur penghasilan bagi para karyawan.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.

Hal senada terhitung dijelaskan di dalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal berikut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok disempurnakan tunjangan tetap. Sementara itu nominal gaji paling rendah yang harus diberikan adalah 75 % berasal dari UMR.

Komponen yang Tidak Termasuk UMR

Perlu diketahui bahwa di pada penetapan gaji UMR, beragam macam tunjangan tidak tetap bukan menjadi bagian komponen standar UMR. Hal ini termasuk udah diatur di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak senantiasa di sini adalah pembayaran langsung maupun tidak segera yang diberikan oleh pemberi kerja kepada buruh maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang bervariasi layaknya uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan tetap merupakan tunjangan yang diberikan secara teratur setiap bulan dengan jumlah yang serupa dan tidak terpengaruh oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi pekerja maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR adalah upah pokok disempurnakan tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak tetap tidak terhitung dalam komponen UMR. Untuk aturan komposisi penghasilan pokok dan tunjangan, prosentase penghasilan pokok sedikitnya adalah 75 % dari kuantitas gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP

Memang istilah gaji UMR selagi ini telah tidak digunakan lagi gara-gara manfaatkan istilah UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar penghasilan regional yang diresmikan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kabupaten/Kota) dan termasuk UMP.

UMR Bukan Gaji Pokok

Bagi masyarakat awam, sepanjang ini barangkali masih kerap beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang mesti diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun mesti diluruskan bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan basic bersama jumlah berdasarkan rasio pendapatan dan ketetapan perusahaan. Lain halnya dengan UMR yang merupakan standar minimum gaji yang sudah ditetapkan pemerintah. Terkait perihal ini, langkah mengkalkulasi prosentase kenaikan UMR tiap-tiap tahun mengacu terhadap sebagian faktor dan biasanya hanya memakai upah tanpa pertimbangkan tunjangan maupun gaji pokok.

Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR

Pengusaha atau pemberi kerja terhadap prinsipnya dilarang untuk membayar upah lebih rendah dari UMR.

Dalam hal ini yang dimaksud pengusaha adalah sebagai berikut:

  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang mobilisasi perusahaan punya sendiri
  • Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri menjalankan operasional perusahaan bukan miliknya
  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud didalam poin pertama dan kedua yang berada di luar Indonesia.

Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:

  • Setiap bisnis punya personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja bersama membayar upah maupun imbalan didalam bentuk lain
  • Setiap usaha social atau usaha lain bersama pengurus dan merekrut orang lain dengan memberi upah maupun imbalan didalam wujud lain.
Baca Juga  Gaji UMR di Semarang

Para pekerja atau buruh perlu tahu bahwa terkecuali ada perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah jumlah UMR secara sengaja dan perusahaan berikut sesungguhnya mampu memberikan gaji melampaui standar yang diberikan, pemerintah mampu memberikan sanksi bagi perusahaan tersebut.

Hal ini udah diatur di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai hukuman pidana baik berwujud hukuman penjara bersama saat penahanan sekurang-kurangnya 1 tahun dan maksimal adalah 4 tahun.  Sanksi lainnya adalah bersifat denda sedikitnya Rp 100 juta sampai Rp 400 juta. Peraturan ini diterbitkan sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja supaya taat terhadap Undang Undang yang berlaku dan untuk menanggung kelayakan penghasilan pekerja. Namun mesti dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk pekerja atau pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk peraturan UU Ketenagakerjaan berkenaan pengupahan.

Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR

Jika tersedia perusahaan yang memberi penghasilan tidak cocok bersama ketentuan yang berlaku di daerah tersebut atau bersama dengan kata lain tetap di bawah UMR, karyawan atau buruh bisa mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk menyelesaikan konflik antara karyawan bersama dengan perusahaan. Tidak perlu khawatir, perihal ini telah diatur dalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.

Berdasarkan ketetapan dalam UU tersebut, upaya melalui jalan hukum ini akan lewat sebagian rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit pada kedua belah pihak, di dalam perihal ini adalah pekerja dan perusahaan.

Jika dalam waktu 30 hari mulai dari perundingan tersebut ternyata belum tersedia kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur selanjutnya yakni tripartite. Perundingan ini dapat melibatkan pihak ketiga yaitu dari Dinas Ketenagakerjaan.

Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro

Saat ini tersedia pengecualian untuk ketetapan upah minimum bagi buruh. Hal ini telah diatur dalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja dengan Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tersedia pengecualian untuk gaji minimum Usaha Mikro dan Kecil dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud pasti saja ialah UMK dan UMP. Upah pekerja untuk usaha mikro dan kecil mampu ditetapkan cocok bersama dengan kesepakatan pada pemberi kerja bersama dengan buruh. Namun jumlah gaji yang diberikan sekurang-kurangnya adalah 50 % dari konsumsi umumnya penduduk di daerah tersebut dan gaji yang disepakati sedikitnya adalah 25% lebih besar berasal dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan information dari BPS.

Usaha mikro yang masuk di dalam pengecualian ini perlu pertimbangkan sebagian spek. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang usaha berteknologi tinggi serta tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber kekuatan tradisional. Jadi jikalau Anda bekerja di CV yang terhitung bisnis mikro dan kecil, ada pengecualian upah dari UMK dan UMP. Tapi Anda selamanya perlu menerima gaji cocok kesepakatan bersama pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase khusus berasal dari kuantitas rata-rata konsumsi masyarakat dan juga di atas garis kemiskinan.

Berapa Gaji UMR di Penajam Paser Utara Saat Ini ?

Gaji UMR di Penajam Paser Utara tahun 2021 adalah rata rata Rp. 3.375.000 .

Demikian penjelasan perihal Gaji UMR di Penajam Paser Utara terasa dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan berasal dari masing-masing istilah tersebut. Semoga informasi ini dapat mengimbuhkan gambaran yang lebih sadar buat para pekerja sehingga mampu jelas upah yang layak diterima dan ketentuan- ketentuan yang berkenaan dengan upah tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.