Gaji UMR di Temanggung

7 min read

Gaji UMR di Temanggung

Gaji UMR di Temanggung – Ngomong tentang penghasilan atau upah kelihatannya tidak akan ada selesainya. Bahkan ini menjadi perbincangan popular di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini pemilik usaha  biasanya memanfaatkan UMR (Upah Minimum Regional) sebagai acuan utama dalam memberikan upah untuk karyawannya.

Keadaan ekonomi sendiri terus mengalami inflasi tiap tiap tahun. Jika inflasi tidak diimbangi dengan penggunaan standar penghasilan yang sama, berkaitan dengan ini bakal mengundang ketimpangan social dan ekonomi. Alhasil ini juga dapat  merubah kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.

Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh biasanya menggelar kegiatan demo untuk menuntut kenaikan upah. Kegiatan ini biasanya digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik umkm memperhitungkan ulang untuk tingkatkan penghasilan  karyawannya.

Penetapan UMR di tiap-tiap daerah tidaklah sama. Setiap daerah sudah punya kebijakan masing-masing dalam pilih kuantitas UMR, satu diantaranya Gaji UMR di Temanggung. Ada beberapa unsur atau hal yang mempengaruhi penentuan besarnya UMR tersebut.

Istilah Gaji UMR di Temanggung.

Ketika berkata perihal standar pemberian upah, ada lebih dari satu arti yang sering melekat selain UMR yaitu UMP dan UMK. Istilah – istilah ini jadi perihal yang wajib dimengerti oleh para karyawan untuk mengerti berapa penghasilan yang pantas diterima. Salah satunya istilah yang paling umum dan banyak dipakai oleh perusahaan adalah UMR. adalah penjelasan lengkap tentang syarat gaji UMR dan hal- hal yang berkaitan.

Apa Itu Gaji UMR?

UMR atau Upah Minimum Regional merupakan standar sekurang-kurangnya kuantitas upah yang kudu diberikan oleh pemberi kerja bagi para pekerja atau buruh. Satu diantara jawaban utama pengesahan UMR adalah ingin memastikan bahwa tiap-tiap pekerja memperoleh penghasilan yang sepadan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Berdasar pada PERMENAKERTRANS No. 7 Th. 2013 dijelaskan bahwa penghasilan minimum regional diresmikan oleh Gubernur selaku kepala daerah. Tentunya gubernur tidak serta merta memutuskan jumlah tersebut namun terhitung perhatikan saran dewan pengupahan provinsi.

Jumlah yang direkomendasikan tersebut termasuk berdasarkan peninjauan pada beberapa perihal seperti pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan kebutuhan untuk hidup layak. Hal ini juga berlaku untuk pengesahan Gaji UMR di Temanggung.

Dengan kata lain, UMR adalah standar penghasilan sekurang-kurangnya di tingkat provinsi. Regulasi ini dulunya menjadi rujukan atau landasan buat mengesahkan kuantitas upah. Namun sejak peresmian Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000, makna UMR tidak digunakan lagi.

Gaji UMK

UMK merupakan singkatan dari Upah Minimum Kabupaten. Gaji UMK bermakna yaitu jumlah minimum upah yang mencakup untuk lokasi kabupaten/kota. Ini ialah kuantitas terendah gaji pokok yang termasuk tunjangan tetap dan disahkan di suatu kabupaten/kota setelah jumlahnya disetujui oleh gubernur.

UMK sendiri terdiri dari beberapa komponen meliputi gaji pokok saja atau gaji pokok disempurnakan tunjangan pokok. Ini bermakna UMK sanggup disimpulkan sebagai pendapatan pokok tetapi terhitung bisa saja tidak.  Setelah disahkan Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, arti UMR udah tidak digunakan lagi dan menggunakan arti baru yaitu UMK. Pemberlakuan UMK mengacu terhadap otonomi daerah masing- masing, termasuk didalam perihal standar upah.

Gaji UMP

Selain UMR dan UMK, ada lagi arti yang sering digunakan yaitu UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Tidak jauh berbeda dengan UMK, penamaan istilah ini mulai digunakan sesudah diresmikan Kepmenaker No 226 Th 2000.

Pengertian UMP secara umum merupakan standar upah minimal untuk lokasi di tingkat provinsi sehingga termasuk keseluruhan kawasan baik kabupaten atau kota yang menjadi anggota berasal dari wilayah provinsi tersebut. Sama layaknya UMK, UMP termasuk ditetapkan oleh gubernur setempat.

Baca Juga  Gaji UMR di Kalimantan Timur

Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP

Setelah tahu pengertian-pengertian dari arti di atas, mungkin sekilas ketiganya mempunyai arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut adalah beberapa perihal } yang jadi perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP.

1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.

Jika ingin mengerti lebih jauh mengenai perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP, satu diantaranya hal yang bisa dicermati adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang sudah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Selain itu gaji UMK dan UMP diresmikan oleh pemimpin atau gubernur daerah dengan mempertimbangkan keperluan hidup layak.

Lama Waktu Peninjauan

Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya berasal dari UMR, UMK, dan UMP adalah lama waktu peninjauannya. Perihal ini termasuk telah diatur di dalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut udah merevisi sejumlah pasal berasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan ketetapan tersebut terkandung perbedaan waktu peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK kudu ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun mempunyai perbedaan dalam jangka saat penetapan, namun penetapan ini sama-sama dilakukan sekali di dalam satu tahun.

Masa Berlaku Ketentuan

Hal selanjutnya yang jadi perbedaan dari ketiga arti tersebut adalah waktu atau jaman berlakunya Undang-Undang yang mengatur UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi dimulai dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK diresmikan dan diumumkan selambat-lambatnya adalah 21 November. Jadi UMP diumumkan lebih dulu sebelum UMK.

Perhitungan Nominal Kenaikan

Perbedaan seterusnya yang mampu dilihat berasal dari UMR atau UMK dan UMP ialah kuantitas nominal kenaikannya. Setiap buruh sudah pasti meminta nominal tersebut dapat meningkat secara signifikan.  Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung bersama pertimbangkan sejumlah aspek seperti pertumbuhan ekonomi, keperluan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK sebetulnya mengalami tiap-tiap tahun bersama perhitungan merujuk terhadap peningkatan inflasi kemudian dilengkapi bersama PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).

Nominal Gaji

Jika dilihat, UMK dan UMP punya nominal yang berbeda. Hal ini mampu dicek berasal dari jumlah atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya tiap tiap daerah udah punyai standar masing-masing untuk kuantitas minimal upah. Hal ini juga berlaku untuk Gaji UMR di Temanggung. Secara lazim gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini gara-gara keduanya mempertimbangkan faktor yang tidak serupa di dalam perhitungannya. Jadi wajar kalau nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.

Penetapan Gaji UMR di Temanggung.

Setelah mengenal lebih didalam mengenai pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, tetap ada sebagian hal perlu yang wajib dimengerti terkait penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Temanggung yakni sebagai berikut.

Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR

Di Indonesia, pemerintah sudah punya proses untuk penetapan berapa gaji UMR yang menjadi referensi bagi para pelaku bisnis untuk paham besarnya nominal gaji sedikitnya yang layak diberikan buat para karyawan. Jumlah selanjutnya sesuai bersama tingkat kebutuhan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Temanggung ini memiliki tujuan untuk menjaga hak para buruh atau pekerja sehingga dapat terima gaji yang layak sesuai bersama tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri juga dapat mendapatkan kemudahan dikarenakan tidak mesti repot-repot memperhitungkan upah untuk pekerjanya.

Baca Juga  Gaji UMR di Kepulauan Selayar

Spesifikasi Gaji UMR

Berdasarkan surat edaran berasal dari Menaker RI th. 1990 yakni SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas perihal komponen atau unsur-unsur gaji bagi para buruh.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.

Hal senada terhitung dijelaskan di dalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu nominal gaji minimal yang perlu diberikan adalah 75 prosen berasal dari UMR.

Komponen yang Tidak Termasuk UMR

Perlu diketahui bahwa di antara penetapan gaji UMR, bermacam macam tunjangan tidak selamanya bukan menjadi anggota komponen standar UMR. Hal ini juga telah diatur didalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak senantiasa di sini adalah pembayaran segera maupun tidak segera yang diberikan oleh pemberi kerja kepada buruh maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang begitu banyak ragam seperti uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan tetap merupakan tunjangan yang diberikan secara rutin setiap bulan dengan jumlah yang mirip dan tidak terpengaruh oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi buruh maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak tetap tidak termasuk di dalam komponen UMR. Untuk keputusan komposisi penghasilan pokok dan tunjangan, prosentase gaji pokok sedikitnya adalah 75 % berasal dari kuantitas gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP

Memang istilah gaji UMR waktu ini telah tidak digunakan lagi dikarenakan manfaatkan istilah UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar pendapatan regional yang ditetapkan oleh kepala area termasuk UMK (Kabupaten/Kota) dan terhitung UMP.

UMR Bukan Gaji Pokok

Bagi masyarakat awam, selama ini kemungkinan masih sering beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang harus diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun wajib diluruskan bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan dasar bersama jumlah berdasarkan rasio penghasilan dan keputusan perusahaan. Lain halnya bersama UMR yang merupakan standar minimum gaji yang telah ditetapkan pemerintah. Terkait perihal ini, cara menghitung prosentase kenaikan UMR tiap tiap tahun mengacu terhadap lebih dari satu hal dan umumnya hanya pakai upah tanpa mempertimbangkan tunjangan maupun gaji pokok.

Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR

Pengusaha atau pemberi kerja terhadap prinsipnya dilarang untuk membayar gaji lebih rendah berasal dari UMR.

Dalam perihal ini yang dimaksud perusahaan adalah sebagai berikut:

  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang menjalankan perusahaan punya sendiri
  • Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri mobilisasi operasional perusahaan bukan miliknya
  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud didalam poin pertama dan ke-2 yang berada di luar Indonesia.

Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:

  • Setiap bisnis punya personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja bersama dengan membayar upah maupun imbalan didalam bentuk lain
  • Setiap bisnis social atau bisnis lain bersama pengurus dan merekrut orang lain bersama memberi upah maupun imbalan didalam bentuk lain.
Baca Juga  Gaji UMR di Soppeng

Para pekerja atau buruh kudu paham bahwa kalau tersedia perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah kuantitas UMR secara sengaja dan perusahaan berikut sebenarnya mampu memberikan gaji melampaui standar yang diberikan, pemerintah dapat beri sanksi bagi perusahaan tersebut.

Hal ini telah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai sanksi pidana baik berbentuk hukuman penjara bersama saat penahanan sedikitnya 1 tahun dan maksimal adalah 4 tahun.  Sanksi lainnya adalah berupa denda paling rendah Rp 100 juta hingga Rp 400 juta. Peraturan ini diterbitkan sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja agar taat pada Undang Undang yang berlaku dan untuk menanggung kelayakan gaji pekerja. Namun harus dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk buruh atau pekerja bersama dengan era kerja di bawah 1 tahun di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk ketetapan UU Ketenagakerjaan perihal pengupahan.

Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR

Jika tersedia perusahaan yang memberikan gaji tidak sesuai dengan keputusan yang berlaku di daerah tersebut atau dengan kata lain tetap di bawah UMR, karyawan atau buruh sanggup mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk merampungkan konflik pada karyawan bersama dengan perusahaan. Tidak perlu khawatir, perihal ini udah diatur didalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.

Berdasarkan aturan dalam UU tersebut, usaha lewat jalur hukum ini akan melalui beberapa rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit antara ke dua belah pihak, didalam perihal ini adalah karyawan dan perusahaan.

Jika didalam saat 30 hari mulai dari perundingan tersebut ternyata belum ada kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur selanjutnya yaitu tripartite. Perundingan ini akan melibatkan pihak ketiga yaitu dari Dinas Ketenagakerjaan.

Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro

Saat ini ada pengecualian untuk ketetapan upah minimum bagi buruh. Hal ini udah diatur didalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja dengan Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tersedia pengecualian untuk upah minimum Usaha Mikro dan Kecil berasal dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud pasti saja ialah UMK dan UMP. Upah buruh untuk usaha mikro dan kecil sanggup ditetapkan sesuai bersama dengan kesepakatan antara pemberi kerja bersama dengan buruh. Namun jumlah penghasilan yang diberikan sedikitnya adalah 50 % berasal dari konsumsi kebanyakan masyarakat di daerah tersebut dan gaji yang disepakati sekurang-kurangnya ialah 25% lebih besar berasal dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan information dari BPS.

Usaha mikro yang masuk di dalam pengecualian ini wajib memperhitungkan beberapa spek. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang bisnis berteknologi tinggi serta tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber energi tradisional. Jadi terkecuali Anda bekerja di CV yang terhitung bisnis mikro dan kecil, ada pengecualian upah dari UMK dan UMP. Tetapi Anda tetap harus menerima upah sesuai kesepakatan dengan pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase khusus berasal dari jumlah umumnya konsumsi penduduk serta di atas garis kemiskinan.

Berapa Gaji UMR di Temanggung Saat Ini ?

Gaji UMR di Temanggung tahun 2021 adalah sekitar Rp. 1.825.000 .

Demikian penjelasan berkenaan Gaji UMR di Temanggung mulai berasal dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan berasal dari masing-masing makna tersebut. Semoga Info ini sanggup memberi tambahan gambaran yang lebih mengerti bagi para buruh sehingga dapat paham penghasilan yang layak diterima dan ketentuan- ketentuan yang berkenaan dengan upah tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.