Gaji UMR di Bombana

7 min read

Gaji UMR di Bombana

Gaji UMR di Bombana – Berdiskusi berkenaan gaji atau upah kelihatannya tidak ada habisnya. Bahkan ini menjadi percakapan hangat di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini pelaku usaha  kebanyakan gunakan UMR (Upah Minimum Regional) sebagai acuan utama dalam memberikan upah untuk karyawannya.

Keadaan ekonomi sendiri konsisten mengalami inflasi setiap tahun. Jika inflasi tidak diimbangi menggunakan dengan standar penghasilan yang sama, perihal ini bakal menimbulkan ketimpangan social dan ekonomi. Alhasil ini juga dapat  merubah kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.

Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh umumnya menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikan upah. Kegiatan ini umumnya digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik perusahaan mengkaji kembali untuk menaikkan gaji  karyawannya.

Penetapan UMR di tiap-tiap tempat tidaklah sama. Setiap tempat telah punyai kebijakan masing-masing dalam pilih jumlah UMR, satu diantara Gaji UMR di Bombana. Ada beberapa unsur atau perihal yang mempengaruhi penentuan besarnya UMR tersebut.

Istilah Gaji UMR di Bombana.

Ketika berbicara berkenaan standar pemberian upah, ada beberapa arti yang sering menempel selain UMR yaitu UMP dan UMK. Istilah – istilah ini jadi perihal yang harus dipahami oleh para karyawan untuk melihat berapa gaji yang setimpal. Salah satunya makna yang paling lazim dan banyak digunakan oleh umkm adalah UMR. adalah ulasan lengkap perihal syarat gaji UMR dan hal- hal yang berkaitan.

Apa Itu Gaji UMR?

UMR atau Upah Minimum Regional merupakan standar sekurang-kurangnya kuantitas upah yang perlu diberikan oleh pemberi kerja bagi para pekerja atau buruh. Salah satunya alas an utama pengesahan UMR adalah ingin menjamin bahwa tiap-tiap pekerja memperoleh gaji yang sepadan dan memadai untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Berdasarkan PERMENAKERTRANS No. 7 Th. 2013 dijelaskan bahwa penghasilan minimum regional ditetapkan oleh Gubernur selaku kepala daerah. Tentunya gubernur tidak dan juga merta memutuskan jumlah tersebut tetapi termasuk memperhatikan saran dewan pengupahan provinsi.

Jumlah yang dianjurkan tersebut juga berdasarkan peninjauan pada beberapa aspek seperti pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan kebutuhan untuk hidup layak. Hal ini termasuk berlaku untuk pemastian Gaji UMR di Bombana.

Dengan kata lain, UMR adalah standar upah paling sedikit di tingkat provinsi. Regulasi ini dulunya menjadi referensi atau landasan untuk mengesahkan jumlah upah. Namun sejak peresmian Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000, arti UMR tidak digunakan lagi.

Gaji UMK

UMK merupakan singkatan dari Upah Minimum Kabupaten. Gaji UMK artinya merupakan jumlah minimum upah yang mencakup untuk wilayah kabupaten/kota. Ini merupakan kuantitas terendah gaji pokok yang termasuk tunjangan tetap dan disahkan di suatu kabupaten/kota sesudah jumlahnya disetujui oleh gubernur.

UMK sendiri terdiri dari lebih dari satu komponen meliputi gaji pokok saja atau gaji pokok dilengkapi tunjangan pokok. Ini berarti UMK mampu disimpulkan sebagai penghasilan pokok namun termasuk bisa saja tidak.  Setelah ditetapkan Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, arti UMR telah tidak digunakan lagi dan menggunakan istilah baru yakni UMK. Pemberlakuan UMK mengacu pada otonomi daerah masing- masing, juga di dalam perihal standar gaji.

Gaji UMP

Selain UMR dan UMK, tersedia lagi arti yang kerap digunakan yakni UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Tidak jauh berbeda dengan UMK, penamaan arti ini mulai digunakan setelah diresmikan Kepmenaker No 226 Th 2000.

Pengertian UMP secara umum merupakan standar gaji sedikitnya untuk lokasi di tingkat provinsi sehingga termasuk keseluruhan kawasan baik kabupaten atau kota yang menjadi bagian berasal dari wilayah provinsi tersebut. Sama layaknya UMK, UMP terhitung ditetapkan oleh gubernur setempat.

Baca Juga  Gaji UMR di Lombok Utara

Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP

Setelah paham pengertian-pengertian dari istilah di atas, barangkali sekilas ketiganya miliki arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut ini adalah sebagian perihal } yang jadi perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP.

1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.

Jika ingin memahami lebih jauh mengenai perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP, satu diantaranya hal yang bisa dilihat adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang udah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Sementara itu gaji UMK dan UMP disahkan oleh pemimpin atau gubernur daerah dengan memperhitungkan kebutuhan hidup layak.

Lama Waktu Peninjauan

Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya berasal dari UMR, UMK, dan UMP adalah lama saat peninjauannya. Hal ini termasuk sudah diatur dalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut telah merevisi sejumlah pasal berasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan ketetapan tersebut terkandung perbedaan saat peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK wajib ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun punyai perbedaan didalam jangka waktu penetapan, tapi penetapan ini sama-sama dilakukan sekali di dalam satu tahun.

Masa Berlaku Ketentuan

Hal sesudah itu yang menjadi perbedaan berasal dari ketiga istilah berikut adalah waktu atau era berlakunya Undang-Undang yang sesuaikan UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi terhitung dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK diresmikan dan diumumkan selambat-lambatnya ialah 21 November. Jadi UMP diberitahukan lebih dulu sebelum UMK.

Perhitungan Nominal Kenaikan

Perbedaan selanjutnya yang dapat dilihat berasal dari UMR atau UMK dan UMP ialah jumlah nominal kenaikannya. Setiap pekerja tentu saja meminta nominal tersebut akan meningkat secara signifikan.  Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung bersama memperhitungkan sejumlah faktor seperti pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK sebenarnya mengalami tiap-tiap tahun bersama perhitungan merujuk terhadap peningkatan inflasi kemudian ditambah dengan PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).

Nominal Gaji

Jika dilihat, UMK dan UMP punya nominal yang berbeda. Hal ini bisa di cek dari jumlah atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya setiap daerah udah mempunyai standar masing-masing untuk jumlah sedikitnya upah. Hal ini termasuk berlaku untuk Gaji UMR di Bombana. Secara lazim gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini gara-gara keduanya mempertimbangkan faktor yang berlainan dalam perhitungannya. Jadi lumrah jikalau nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.

Penetapan Gaji UMR di Bombana.

Setelah mengenal lebih di dalam mengenai pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, tetap tersedia lebih dari satu hal penting yang mesti dipahami berkenaan penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Bombana yakni sebagai berikut.

Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR

Di Indonesia, pemerintah telah mempunyai sistem untuk penetapan berapa gaji UMR yang menjadi referensi bagi para pelaku bisnis untuk paham besarnya nominal gaji paling rendah yang layak diberikan untuk para karyawan. Jumlah selanjutnya disesuaikan dengan tingkat keperluan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Bombana ini mempunyai tujuan untuk memelihara hak para buruh atau pekerja sehingga dapat menerima penghasilan yang layak cocok bersama tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri juga akan beroleh kemudahan dikarenakan tidak mesti repot-repot memperhitungkan gaji untuk karyawannya.

Baca Juga  Gaji UMR di Pangkajene Dan Kepulauan

Spesifikasi Gaji UMR

Berdasarkan surat edaran dari Menaker RI tahun 1990 yakni SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas tentang komponen atau unsur-unsur penghasilan bagi para buruh.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.

Hal senada terhitung dijelaskan didalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal berikut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu nominal penghasilan paling sedikit yang wajib diberikan adalah 75 prosen dari UMR.

Komponen yang Tidak Termasuk UMR

Perlu diketahui bahwa di pada penetapan gaji UMR, beraneka macam tunjangan tidak tetap bukan menjadi bagian komponen standar UMR. Hal ini termasuk sudah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak tetap di sini adalah pembayaran langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh pemberi kerja kepada buruh maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang bervariasi seperti uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan selamanya merupakan tunjangan yang diberikan secara rutin setiap bulan dengan jumlah yang sama dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi buruh maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR ialah upah pokok dilengkapi tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak tetap tidak terhitung dalam komponen UMR. Untuk peraturan komposisi upah pokok dan tunjangan, prosentase penghasilan pokok sekurang-kurangnya adalah 75 % dari jumlah gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP

Memang arti gaji UMR pas ini sudah tidak digunakan kembali sebab memanfaatkan makna UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar pendapatan regional yang diresmikan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kabupaten/Kota) dan termasuk UMP.

UMR Bukan Gaji Pokok

Bagi penduduk awam, sepanjang ini mungkin tetap sering beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang harus diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun perlu diluruskan bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan basic dengan jumlah berdasarkan rasio pendapatan dan ketetapan perusahaan. Lain halnya bersama dengan UMR yang merupakan standar minimum gaji yang udah ditetapkan pemerintah. Terkait hal ini, langkah menghitung prosentase kenaikan UMR setiap tahun mengacu terhadap lebih dari satu hal dan biasanya cuma menggunakan upah tanpa pertimbangkan tunjangan maupun gaji pokok.

Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR

Pengusaha atau pemberi kerja terhadap prinsipnya dilarang untuk membayar penghasilan lebih rendah dari UMR.

Dalam hal ini yang dimaksud pengusaha adalah sebagai berikut:

  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang menggerakkan perusahaan milik sendiri
  • Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri menggerakkan operasional perusahaan bukan miliknya
  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud di dalam poin pertama dan ke-2 yang berada di luar Indonesia.

Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:

  • Setiap usaha punya personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja dengan membayar upah maupun imbalan di dalam bentuk lain
  • Setiap bisnis social atau usaha lain bersama pengurus dan merekrut orang lain dengan memberi upah maupun imbalan didalam wujud lain.
Baca Juga  Gaji UMR di Batang

Para pekerja atau buruh wajib jelas bahwa kecuali ada perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah jumlah UMR secara sengaja dan perusahaan berikut sebenarnya mampu memberikan upah melampaui standar yang diberikan, pemerintah bisa memberikan sanksi bagi perusahaan tersebut.

Hal ini telah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai hukuman pidana baik bersifat hukuman penjara bersama saat penahanan minimal 1 tahun dan paling lama adalah 4 tahun.  Sanksi lainnya adalah berupa denda paling rendah Rp 100 juta hingga Rp 400 juta. Peraturan ini diterbitkan sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja sehingga taat terhadap Undang Undang yang berlaku dan untuk menjamin kelayakan upah karyawan. Namun perlu dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk buruh atau pekerja dengan masa kerja di bawah 1 th. di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk aturan UU Ketenagakerjaan tentang pengupahan.

Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR

Jika ada perusahaan yang memberi penghasilan tidak sesuai bersama dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut atau bersama dengan kata lain masih di bawah UMR, karyawan atau buruh sanggup mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk menyelesaikan konflik antara karyawan dengan perusahaan. Tidak perlu khawatir, perihal ini telah diatur di dalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.

Berdasarkan peraturan didalam UU tersebut, usaha melalui jalur hukum ini akan melewati sebagian rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit pada kedua belah pihak, di dalam hal ini adalah pekerja dan perusahaan.

Jika dalam waktu 30 hari mulai dari perundingan berikut ternyata belum ada kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur selanjutnya yaitu tripartite. Perundingan ini akan melibatkan pihak ketiga yaitu dari Dinas Ketenagakerjaan.

Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro

Saat ini tersedia pengecualian untuk ketetapan upah minimum bagi buruh. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja bersama dengan Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa ada pengecualian untuk gaji minimum Usaha Mikro dan Kecil dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud pasti saja adalah UMK dan UMP. Upah pekerja untuk usaha mikro dan kecil mampu ditetapkan cocok dengan kesepakatan antara pemberi kerja bersama dengan buruh. Namun jumlah gaji yang diberikan minimal adalah 50 % berasal dari konsumsi umumnya masyarakat di daerah tersebut dan upah yang disepakati minimal ialah 25% lebih tinggi berasal dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan knowledge dari BPS.

Usaha mikro yang masuk didalam pengecualian ini perlu perhitungkan sebagian spek. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang usaha berteknologi tinggi dan juga tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber energi tradisional. Jadi jika Anda bekerja di CV yang termasuk usaha mikro dan kecil, tersedia pengecualian upah dari UMK dan UMP. Tetapi Anda selamanya kudu menerima penghasilan cocok kesepakatan bersama pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase spesifik berasal dari kuantitas umumnya konsumsi penduduk serta di atas garis kemiskinan.

Berapa Gaji UMR di Bombana Saat Ini ?

Gaji UMR di Bombana tahun 2021 ialah sekitar Rp. 2.552.000 .

Demikian penjelasan tentang Gaji UMR di Bombana jadi dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan berasal dari tiap-tiap arti tersebut. Semoga informasi ini mampu beri tambahan deskripsi yang lebih mengerti buat para buruh agar dapat mengetahui upah yang layak diterima dan ketentuan- ketentuan yang berkaitan bersama upah tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.