Gaji UMR di Kalimantan Timur – Membahas perihal gaji atau upah kelihatannya tidak akan ada selesainya. Bahkan ini menjadi perbincangan hangat di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini perusahaan biasanya memanfaatkan UMR (Upah Minimum Regional) sebagai acuan utama dalam memberikan gaji untuk karyawannya.
Kondisi ekonomi sendiri tetap mengalami inflasi tiap tiap tahun. Jika inflasi tidak diimbangi dengan standar upah yang sama, hal ini dapat menimbulkan ketimpangan social dan ekonomi. Pada akhirnya ini juga akan mempengaruhi kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.
Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh umumnya mengadakan kegiatan demonstrasi untuk menuntut kenaikan upah. Aksi ini kebanyakan digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik umkm perhitungkan ulang untuk meningkatkan gaji karyawannya.
Penetapan UMR di tiap-tiap daerah tidaklah sama. Setiap area udah punya kebijakan masing-masing dalam memilih jumlah UMR, salah satunya Gaji UMR di Kalimantan Timur. Ada lebih dari satu unsur atau hal yang mempengaruhi penentuan besarnya UMR tersebut.
Istilah Gaji UMR di Kalimantan Timur
Ketika berkata tentang standar pemberian penghasilan, ada sebagian istilah yang kerap menempel selain UMR yaitu UMP dan UMK. Istilah – istilah ini menjadi hal yang wajib dimengerti oleh para karyawan untuk melihat berapa penghasilan yang setimpal. Salah satunya makna yang paling umum dan banyak dipakai oleh pemilik usaha adalah UMR. adalah ulasan komplit tentang syarat gaji UMR dan hal- hal yang berkaitan.
Apa Itu Gaji UMR?
UMR atau Upah Minimum Regional merupakan standar sedikitnya jumlah upah yang harus diberikan oleh pemberi kerja bagi para pekerja atau buruh. Satu diantaranya jawaban utama pengesahan UMR adalah ingin memastikan bahwa tiap tiap pekerja memperoleh upah yang setimpal dan lumayan buat memenuhi kebutuhan dasarnya.
Berdasarkan PERMENAKERTRANS No. 7 Th. 2013 dijelaskan bahwa upah minimum regional diabsahkan oleh Gubernur selaku kepala daerah. Tentunya gubernur tidak serta merta memutuskan jumlah selanjutnya namun termasuk menyimak rekomendasi dewan pengupahan provinsi.
Jumlah yang direkomendasikan tersebut juga berdasarkan peninjauan pada beberapa hal seperti pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan keperluan buat hidup layak. Hal ini juga berlaku untuk pengesahan Gaji UMR di Kalimantan Timur.
Dengan kata lain, UMR adalah standar penghasilan minimal di tingkat provinsi. Regulasi ini dulunya menjadi referensi atau landasan untuk mengesahkan kuantitas upah. Namun sejak disahkan Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000, arti UMR tidak digunakan lagi.
Gaji UMK
UMK merupakan singkatan dari Upah Minimum Kabupaten. Gaji UMK artinya ialah jumlah minimum upah yang berlaku untuk lokasi kabupaten/kota. Ini adalah jumlah terendah penghasilan pokok yang termasuk tunjangan tetap dan disahkan di suatu kabupaten/kota sehabis jumlahnya disetujui oleh gubernur.
UMK sendiri terdiri berasal dari beberapa komponen meliputi gaji pokok saja atau gaji pokok ditambah tunjangan pokok. Ini artinya UMK dapat diartikan sebagai pendapatan pokok namun termasuk bisa saja tidak. Setelah ada Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, istilah UMR telah tidak digunakan lagi dan menggunakan arti baru yakni UMK. Pemberlakuan UMK mengacu terhadap otonomi tempat masing- masing, juga di dalam hal standar gaji.
Gaji UMP
Selain UMR dan UMK, tersedia lagi istilah yang kerap digunakan yakni UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Tidak serupa dengan UMK, penamaan makna ini mulai digunakan sesudah terdapatnya Kepmenaker No 226 Th 2000.
Pengertian UMP secara lazim merupakan standar penghasilan minimal untuk lokasi di tingkat provinsi sehingga termasuk total kawasan baik kabupaten atau kota yang menjadi bagian berasal dari wilayah provinsi tersebut. Sama layaknya UMK, UMP terhitung ditetapkan oleh gubernur setempat.
Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP
Setelah menyadari pengertian-pengertian dari makna di atas, kemungkinan sekilas ketiganya punyai arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut ini adalah sebagian perihal } yang menjadi perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP.
1.Pihak yang Berwenang Menetapkan
Jika menginginkan mengetahui lebih jauh mengenai perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP, satu diantara hal yang dapat dicermati adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang sudah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Sementara itu gaji UMK dan UMP disahkan oleh pemimpin atau gubernur daerah dengan perhitungkan kebutuhan hidup layak.
Lama Waktu Peninjauan
Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya dari UMR, UMK, dan UMP ialah lama waktu peninjauannya. Perihal ini terhitung udah diatur dalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut udah merevisi sejumlah pasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan ketetapan berikut terdapat perbedaan saat peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK wajib ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun miliki perbedaan di dalam jangka waktu penetapan, tetapi peresmian ini sama-sama dilakukan sekali dalam satu tahun.
Masa Berlaku Ketentuan
Hal seterusnya yang jadi perbedaan berasal dari ketiga makna tersebut adalah waktu atau era berlakunya Undang-Undang yang menyesuaikan UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi dimulai dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK diresmikan dan diumumkan selambat-lambatnya ialah 21 November. Jadi UMP diumumkan lebih dulu sebelum UMK.
Perhitungan Nominal Kenaikan
Perbedaan setelah itu yang bisa diamati dari UMR atau UMK dan UMP ialah jumlah nominal kenaikannya. Setiap buruh tentu saja menghendaki nominal selanjutnya dapat meningkat secara signifikan. Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung bersama dengan pertimbangkan sejumlah segi seperti pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK sebenarnya mengalami tiap-tiap tahun dengan perhitungan merujuk terhadap peningkatan inflasi kemudian ditambah bersama dengan PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).
Nominal Gaji
Jika dilihat, UMK dan UMP mempunyai nominal yang berbeda. Hal ini mampu di check dari jumlah atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya tiap tiap tempat telah miliki standar masing-masing untuk kuantitas minimal upah. Hal ini juga berlaku untuk Gaji UMR di Kalimantan Timur. Secara umum gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini karena keduanya mempertimbangkan faktor yang tidak serupa dalam perhitungannya. Jadi wajar kalau nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.
Penetapan Gaji UMR di Kalimantan Timur
Setelah mengenal lebih didalam berkenaan pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, tetap ada beberapa perihal perlu yang harus dimengerti berkenaan penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Kalimantan Timur yakni sebagai berikut.
Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR
Di Indonesia, pemerintah udah punya proses untuk penetapan berapa gaji UMR yang menjadi panutan bagi para pelaku usaha untuk paham besarnya nominal gaji paling rendah yang layak diberikan buat para pekerja. Jumlah tersebut sesuai bersama dengan tingkat kebutuhan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Kalimantan Timur ini memiliki tujuan untuk merawat hak para buruh atau pekerja sehingga dapat menerima upah yang layak sesuai bersama dengan tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri terhitung akan mendapatkan kemudahan dikarenakan tidak kudu repot-repot memperhitungkan penghasilan untuk pegawainya.
Spesifikasi Gaji UMR
Berdasarkan surat edaran berasal dari Menaker RI tahun 1990 yakni SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas tentang komponen atau unsur-unsur penghasilan bagi para karyawan.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.
Hal senada termasuk dijelaskan dalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok dilengkapi tunjangan tetap. Sementara itu nominal penghasilan minimal yang kudu diberikan adalah 75 persen dari UMR.
Komponen yang Tidak Termasuk UMR
Perlu diketahui bahwa di pada penetapan gaji UMR, beraneka macam tunjangan tidak senantiasa bukan menjadi bagian komponen standar UMR. Hal ini terhitung telah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak tetap di sini adalah pembayaran segera maupun tidak langsung yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang banyak ragam layaknya uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan senantiasa merupakan tunjangan yang diberikan secara teratur tiap tiap bulan dengan jumlah yang mirip dan tidak terpengaruh oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi buruh maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR ialah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak selalu tidak termasuk dalam komponen UMR. Untuk peraturan komposisi gaji pokok dan tunjangan, prosentase upah pokok sedikitnya adalah 75 prosen berasal dari kuantitas gaji pokok ditambah tunjangan tetap.
Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP
Memang makna gaji UMR sementara ini udah tidak digunakan lagi dikarenakan pakai istilah UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar pendapatan regional yang disahkan oleh kepala daerah termasuk UMK (Kabupaten/Kota) dan juga UMP.
UMR Bukan Gaji Pokok
Bagi masyarakat awam, sepanjang ini kemungkinan tetap kerap beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang harus diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun kudu diluruskan bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan basic bersama dengan jumlah berdasarkan rasio penghasilan dan ketentuan perusahaan. Lain halnya bersama dengan UMR yang merupakan standar minimum gaji yang sudah ditetapkan pemerintah. Terkait perihal ini, cara mengkalkulasi prosentase kenaikan UMR tiap-tiap tahun mengacu terhadap sebagian hal dan kebanyakan cuma memanfaatkan upah tanpa perhitungkan tunjangan maupun gaji pokok.
Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR
Pengusaha atau pemberi kerja pada prinsipnya dilarang untuk membayar upah lebih rendah dari UMR.
Dalam hal ini yang dimaksud entrepreneur adalah sebagai berikut:
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang mobilisasi perusahaan milik sendiri
- Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri menjalankan operasional perusahaan bukan miliknya
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud dalam poin pertama dan ke-2 yang berada di luar Indonesia.
Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:
- Setiap usaha milik personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja bersama dengan membayar upah maupun imbalan didalam wujud lain
- Setiap usaha social atau bisnis lain dengan pengurus dan merekrut orang lain bersama memberi upah maupun imbalan dalam bentuk lain.
Para pekerja atau buruh kudu tahu bahwa kecuali tersedia perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah jumlah UMR secara sengaja dan perusahaan tersebut sebetulnya mampu memberikan gaji melampaui standar yang diberikan, pemerintah mampu mengimbuhkan sanksi bagi perusahaan tersebut.
Hal ini telah diatur di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai hukuman pidana baik berbentuk hukuman penjara bersama dengan saat penahanan sedikitnya 1 tahun dan paling lama adalah 4 tahun. Sanksi lainnya adalah berbentuk denda sekurang-kurangnya Rp 100 juta sampai Rp 400 juta. Peraturan ini diterbitkan sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja sehingga taat pada Undang Undang yang berlaku dan untuk menjamin kelayakan gaji karyawan. Namun mesti dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk buruh atau pekerja bersama era kerja di bawah 1 tahun di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk peraturan UU Ketenagakerjaan perihal pengupahan.
Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR
Jika ada perusahaan yang memberi gaji tidak sesuai dengan keputusan yang berlaku di daerah tersebut atau dengan kata lain tetap di bawah UMR, karyawan atau buruh bisa mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk merampungkan konflik pada karyawan dengan perusahaan. Tidak perlu khawatir, hal ini telah diatur dalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.
Berdasarkan keputusan di dalam UU tersebut, usaha lewat jalur hukum ini dapat melalui beberapa rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit pada ke-2 belah pihak, didalam perihal ini adalah buruh dan perusahaan.
Jika didalam saat 30 hari dari perundingan tersebut ternyata belum ada kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur selanjutnya yaitu tripartite. Perundingan ini dapat melibatkan pihak ketiga yaitu dari Dinas Ketenagakerjaan.
Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro
Sekarang ini ada pengecualian untuk ketentuan upah minimum bagi buruh. Hal ini udah diatur didalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja dengan Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tersedia pengecualian untuk gaji minimum Usaha Mikro dan Kecil dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud pasti saja adalah UMK dan UMP. Upah pekerja untuk usaha mikro dan kecil bisa ditetapkan cocok dengan musyawarah pada pemberi kerja bersama buruh. Namun jumlah gaji yang diberikan paling rendah adalah 50 persen dari konsumsi biasanya masyarakat di daerah tersebut dan penghasilan yang disepakati minimal adalah 25% lebih besar berasal dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan data berasal dari BPS.
Usaha mikro yang masuk di dalam pengecualian ini kudu pertimbangkan beberapa spek. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang usaha berteknologi tinggi dan juga tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber energi tradisional. Jadi kalau Anda bekerja di CV yang terhitung usaha mikro dan kecil, ada pengecualian upah dari UMK dan UMP. Tapi Anda senantiasa wajib terima gaji cocok kesepakatan bersama pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase tertentu berasal dari kuantitas rata-rata konsumsi masyarakat serta di atas garis kemiskinan.
Berapa Gaji UMR di Kalimantan Timur Saat Ini ?
Gaji UMR di Kalimantan Timur tahun 2021 ialah kisaran Rp. 3.415.000 .
Demikian penjelasan mengenai Gaji UMR di Kalimantan Timur mulai dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan berasal dari masing-masing arti tersebut. Semoga Info ini bisa beri tambahan uraian yang lebih jelas untuk para buruh supaya mampu tahu upah yang layak di terima dan ketentuan- ketentuan yang berkenaan bersama upah tersebut.
