Gaji UMR di Samarinda – Mengulas berkenaan gaji atau upah sepertinya tidak bakal ada selesainya. Bahkan ini menjadi perbincangan popular di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini pemilik bisnins rata-rata menggunakan UMR (Upah Minimum Regional) sebagai rujukan utama dalam memberikan gaji untuk karyawannya.
Kondisi ekonomi sendiri tetap mengalami inflasi tiap-tiap tahun. Jika inflasi tidak diimbangi bersama dengan standar penghasilan yang sepadan, berkaitan dengan ini akan menyebabkan ketimpangan social dan ekonomi. Alhasil ini juga akan mempengaruhi kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.
Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh kebanyakan mengadakan kegiatan demo untuk menuntut kenaikan upah. Aksi ini kebanyakan digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik umkm pertimbangkan lagi untuk tingkatkan penghasilan karyawannya.
Penetapan UMR di setiap tempat tidaklah sama. Setiap area telah mempunyai kebijakan masing-masing dalam memilih jumlah UMR, satu diantara Gaji UMR di Samarinda. Ada sebagian unsur atau faktor yang mempengaruhi penentuan besarnya UMR tersebut.
Istilah Gaji UMR di Samarinda
Ketika berbicara mengenai standar pemberian penghasilan, ada lebih dari satu arti yang sering melekat selain UMR yakni UMP dan UMK. Istilah – istilah ini jadi hal yang harus dimengerti oleh para karyawan untuk mendapati berapa gaji yang setimpal. Salah satunya arti yang paling lazim dan banyak dipakai oleh pelaku usaha adalah UMR. Berikut Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, makna UMR sudah tidak digunakan kembali dan menggunakan istilah baru yaitu UMK. Pemberlakuan UMK mengacu terhadap otonomi tempat masing- masing, juga dalam hal standar upah.
Gaji UMP
Selain UMR dan UMK, ada ulang arti yang sering digunakan yaitu UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Tidak serupa dengan UMK, penamaan arti ini mulai digunakan setelah diresmikan Kepmenaker No 226 Th 2000.
Pengertian UMP secara umum merupakan standar penghasilan minimal untuk wilayah di tingkat provinsi sehingga mencakup keseluruhan kawasan baik kabupaten atau kota yang jadi bagian dari wilayah provinsi tersebut. Sama seperti UMK, UMP termasuk ditetapkan oleh gubernur setempat.
Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP
Setelah mengerti pengertian-pengertian berasal dari arti di atas, kemungkinan sekilas ketiganya memiliki arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut adalah sebagian perihal } yang menjadi perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP.
1.Pihak yang Berwenang Menetapkan
Jika menginginkan memahami lebih jauh tentang perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP, satu diantaranya hal yang dapat diamati adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang sudah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Sementara itu gaji UMK dan UMP diresmikan oleh pemimpin atau gubernur daerah dengan memperhitungkan keperluan hidup layak.
Lama Waktu Peninjauan
Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya dari UMR, UMK, dan UMP ialah lama waktu peninjauannya. Perihal ini juga udah diatur dalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut udah merevisi sejumlah pasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan ketetapan tersebut terdapat perbedaan saat peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK harus ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun punyai perbedaan didalam jangka waktu penetapan, tetapi peresmian ini sama-sama dilakukan sekali dalam satu tahun.
Masa Berlaku Ketentuan
Hal seterusnya yang jadi perbedaan dari ketiga istilah berikut adalah waktu atau era berlakunya Undang-Undang yang mengatur UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi mulai dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK diresmikan dan diberitahukan selambat-lambatnya adalah 21 November. Jadi UMP diumumkan lebih dulu sebelum UMK.
Perhitungan Nominal Kenaikan
Perbedaan setelah itu yang bisa diamati dari UMR atau UMK dan UMP adalah kuantitas nominal kenaikannya. Setiap pekerja tentu saja berharap nominal tersebut dapat meningkat secara signifikan. Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung bersama pertimbangkan sejumlah segi seperti pertumbuhan ekonomi, keperluan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK sesungguhnya mengalami setiap tahun bersama perhitungan merujuk pada peningkatan inflasi kemudian dilengkapi bersama dengan PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).
Nominal Gaji
Jika dilihat, UMK dan UMP memiliki nominal yang berbeda. Hal ini mampu diperiksa dari jumlah atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya tiap-tiap tempat udah memiliki standar masing-masing untuk kuantitas sedikitnya upah. Hal ini termasuk berlaku untuk Gaji UMR di Samarinda. Secara lazim gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini karena keduanya mempertimbangkan faktor yang tidak sama didalam perhitungannya. Jadi lumrah jika nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.
Penetapan Gaji UMR di Samarinda
Setelah mengenal lebih didalam perihal pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, masih ada beberapa hal penting yang mesti dimengerti berkaitan penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Samarinda yaitu sebagai berikut.
Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR
Di Indonesia, pemerintah udah mempunyai sistem untuk penetapan berapa gaji UMR yang jadi rujukan bagi para pelaku bisnis untuk memahami besarnya nominal gaji sekurang-kurangnya yang layak diberikan bagi para karyawan. Jumlah selanjutnya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Samarinda ini mempunyai tujuan untuk memelihara hak para buruh atau pekerja sehingga dapat menerima penghasilan yang layak cocok bersama dengan tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri termasuk dapat beroleh kemudahan gara-gara tidak harus repot-repot memperhitungkan penghasilan untuk karyawannya.
Spesifikasi Gaji UMR
Berdasarkan surat edaran berasal dari Menaker RI tahun 1990 yaitu SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas berkenaan komponen atau unsur-unsur upah bagi para karyawan.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.
Hal senada terhitung dijelaskan di dalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok disempurnakan tunjangan tetap. Sementara itu nominal penghasilan paling rendah yang harus diberikan adalah 75 persen dari UMR.
Komponen yang Tidak Termasuk UMR
Perlu diketahui bahwa di pada penetapan gaji UMR, beragam macam tunjangan tidak selalu bukan menjadi anggota komponen standar UMR. Hal ini termasuk telah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak selalu di sini adalah pembayaran segera maupun tidak langsung yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang bervariasi seperti uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan selamanya merupakan tunjangan yang diberikan secara teratur tiap-tiap bulan dengan jumlah yang sama dan tidak terpengaruh oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi karyawan maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR adalah upah pokok disempurnakan tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak selalu tidak termasuk dalam komponen UMR. Untuk aturan komposisi gaji pokok dan tunjangan, prosentase upah pokok sedikitnya adalah 75 persen berasal dari jumlah gaji pokok ditambah tunjangan tetap.
Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP
Memang makna gaji UMR waktu ini sudah tidak digunakan ulang sebab mengfungsikan makna UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar pendapatan regional yang ditetapkan oleh kepala tempat termasuk UMK (Kabupaten/Kota) dan juga UMP.
UMR Bukan Gaji Pokok
Bagi penduduk awam, sepanjang ini mungkin masih sering beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang wajib diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun perlu diluruskan bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan basic bersama dengan jumlah berdasarkan rasio pendapatan dan ketetapan perusahaan. Lain halnya dengan UMR yang merupakan standar minimum gaji yang sudah ditetapkan pemerintah. Terkait hal ini, cara menghitung prosentase kenaikan UMR setiap tahun mengacu pada lebih dari satu faktor dan biasanya cuma menggunakan upah tanpa mempertimbangkan tunjangan maupun gaji pokok.
Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR
Pengusaha atau pemberi kerja terhadap prinsipnya dilarang untuk membayar penghasilan lebih rendah berasal dari UMR.
Dalam perihal ini yang dimaksud pebisnis adalah sebagai berikut:
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang mobilisasi perusahaan milik sendiri
- Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri mobilisasi operasional perusahaan bukan miliknya
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud di dalam poin pertama dan ke dua yang berada di luar Indonesia.
Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:
- Setiap usaha punya personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja bersama dengan membayar upah maupun imbalan di dalam wujud lain
- Setiap bisnis social atau usaha lain dengan pengurus dan merekrut orang lain bersama dengan memberi upah maupun imbalan di dalam bentuk lain.
Para pekerja atau buruh harus paham bahwa jika ada perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah kuantitas UMR secara sengaja dan perusahaan tersebut sebenarnya mampu memberikan upah melampaui standar yang diberikan, pemerintah dapat beri sanksi bagi perusahaan tersebut.
Hal ini sudah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai hukuman pidana baik bersifat hukuman penjara bersama dengan saat penahanan minimal 1 tahun dan maksimal adalah 4 tahun. Sanksi lainnya adalah berbentuk denda sedikitnya Rp 100 juta sampai Rp 400 juta. Peraturan ini dibuat sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja supaya taat terhadap Undang Undang yang berlaku dan untuk menanggung kelayakan penghasilan pekerja. Namun mesti dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk pekerja atau pekerja bersama dengan masa kerja di bawah 1 tahun di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk keputusan UU Ketenagakerjaan mengenai pengupahan.
Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR
Jika tersedia perusahaan yang memberikan penghasilan tidak sesuai bersama dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut atau bersama kata lain tetap di bawah UMR, karyawan atau buruh sanggup mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk selesaikan konflik antara karyawan bersama dengan perusahaan. Tidak perlu khawatir, perihal ini telah diatur di dalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.
Berdasarkan ketentuan didalam UU tersebut, usaha melalui jalur hukum ini bakal melewati beberapa rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit pada ke dua belah pihak, didalam hal ini adalah karyawan dan perusahaan.
Jika di dalam waktu 30 hari mulai dari perundingan tersebut ternyata belum ada kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur selanjutnya yakni tripartite. Perundingan ini bakal melibatkan pihak ketiga yakni dari Dinas Ketenagakerjaan.
Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro
Sekarang ini tersedia pengecualian untuk ketetapan upah minimum bagi buruh. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja bersama Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tersedia pengecualian untuk gaji minimum Usaha Mikro dan Kecil dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud tentu saja adalah UMK dan UMP. Upah buruh untuk usaha mikro dan kecil dapat ditetapkan sesuai dengan kesepakatan pada pemberi kerja bersama dengan buruh. Namun jumlah penghasilan yang diberikan sekurang-kurangnya adalah 50 % berasal dari konsumsi rata-rata penduduk di daerah tersebut dan upah yang disepakati sekurang-kurangnya ialah 25% lebih besar berasal dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan information dari BPS.
Usaha mikro yang masuk didalam pengecualian ini perlu pertimbangkan lebih dari satu hal. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang bisnis berteknologi tinggi dan juga tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber kekuatan tradisional. Jadi jika Anda bekerja di CV yang juga bisnis mikro dan kecil, tersedia pengecualian upah berasal dari UMK dan UMP. Tapi Anda selalu mesti terima gaji sesuai kesepakatan dengan pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase khusus berasal dari jumlah kebanyakan konsumsi masyarakat serta di atas garis kemiskinan.
Berapa Gaji UMR di Samarinda Saat Ini ?
Gaji UMR di Samarinda tahun 2021 ialah rata rata Rp. 3.134.000 .
Demikian penjelasan berkenaan Gaji UMR di Samarinda merasa dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan dari tiap-tiap makna tersebut. Semoga Info ini bisa memberi tambahan deskripsi yang lebih jelas untuk para buruh sehingga mampu paham gaji yang layak diterima dan ketentuan- ketentuan yang berkaitan dengan upah tersebut.
