Gaji UMR di Sulawesi Utara

7 min read

Gaji UMR di Sulawesi Utara

Gaji UMR di Sulawesi Utara – Membahas perihal gaji atau upah sepertinya tidak ada habisnya. Bahkan ini menjadi penuturan popular di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini umkm  biasanya memanfaatkan UMR (Upah Minimum Regional) sebagai rujukan utama dalam memberikan upah untuk karyawannya.

Kondisi ekonomi sendiri terus mengalami inflasi tiap tiap tahun. Kalau inflasi tidak diimbangi dengan standar gaji yang sepadan, perihal ini akan mengundang ketimpangan social dan ekonomi. Pada akhirnya ini juga dapat  mempengaruhi kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.

Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh umumnya mengadakan kegiatan demonstrasi untuk menuntut kenaikan gaji. Kegiatan ini kebanyakan digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik perusahaan mempertimbangkan kembali untuk menaikkan upah  karyawannya.

Penetapan UMR di tiap tiap area tidaklah sama. Setiap daerah sudah memiliki kebijakan masing-masing dalam menentukan kuantitas UMR, satu diantara Gaji UMR di Sulawesi Utara. Ada sebagian unsur atau hal yang mempengaruhi pemilihan besarnya UMR tersebut.

Istilah Gaji UMR di Sulawesi Utara.

Ketika berkata tentang standar pemberian gaji, ada lebih dari satu arti yang kerap menempel selain UMR yakni UMP dan UMK. Istilah – istilah ini jadi perihal yang kudu dimengerti oleh para karyawan untuk melihat berapa penghasilan yang pantas diterima. Satu diantara arti yang paling lazim dan banyak digunakan oleh pemilik bisnins adalah UMR. adalah ulasan komplit berkenaan syarat gaji UMR dan hal- hal yang berkaitan.

Apa Itu Gaji UMR?

UMR atau Upah Minimum Regional merupakan standar sekurang-kurangnya kuantitas upah yang perlu diberikan oleh pemberi kerja bagi para pekerja atau buruh. Satu diantaranya alas an utama pengesahan UMR adalah ingin menjamin bahwa setiap pekerja memperoleh upah yang sepadan dan lumayan buat mencukupi kebutuhan dasarnya.

Menurut PERMENAKERTRANS No. 7 Th. 2013 dijelaskan bahwa pendapatan minimum regional ditetapkan oleh Gubernur selaku kepala daerah. Tentunya gubernur tidak dan juga merta memutuskan jumlah berikut namun terhitung perhatikan himbauan dewan pengupahan provinsi.

Jumlah yang dianjurkan tersebut juga berdasarkan peninjauan pada lebih dari satu variable seperti pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan keperluan buat hidup layak. Hal ini juga berlaku untuk pengesahan Gaji UMR di Sulawesi Utara.

Dengan kata lain, UMR adalah standar gaji minimal di tingkat provinsi. Aturan ini dulunya menjadi rujukan atau landasan untuk mengesahkan kuantitas upah. Namun sejak peresmian Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000, makna UMR tidak digunakan lagi.

Gaji UMK

UMK merupakan singkatan dari Upah Minimum Kabupaten. Gaji UMK berarti merupakan jumlah minimum upah yang berlaku untuk wilayah kabupaten/kota. Ini adalah kuantitas paling rendah gaji pokok yang termasuk tunjangan tetap dan disahkan di suatu kabupaten/kota sesudah jumlahnya disetujui oleh gubernur.

UMK sendiri terdiri berasal dari lebih dari satu komponen meliputi gaji pokok saja atau gaji pokok ditambah tunjangan pokok. Ini bermakna UMK dapat disimpulkan sebagai penghasilan pokok tetapi terhitung kemungkinan tidak.  Setelah berlaku Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, istilah UMR sudah tidak digunakan ulang dan menggunakan arti baru yaitu UMK. Pemberlakuan UMK mengacu pada otonomi area masing- masing, terhitung didalam hal standar gaji.

Gaji UMP

Selain UMR dan UMK, ada ulang makna yang kerap digunakan yaitu UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Tidak serupa dengan UMK, penamaan makna ini mulai digunakan sesudah adanya Kepmenaker No 226 Th 2000.

Pengertian UMP secara umum merupakan standar gaji sedikitnya untuk lokasi di tingkat provinsi sehingga mencakup total kawasan baik kabupaten atau kota yang menjadi bagian berasal dari wilayah provinsi tersebut. Sama layaknya UMK, UMP termasuk ditetapkan oleh gubernur setempat.

Baca Juga  Gaji UMR di Merangin

Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP

Setelah paham pengertian-pengertian berasal dari topik di atas, barangkali sekilas ketiganya punya arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut adalah lebih dari satu faktor } yang jadi perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP.

1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.

Jika menginginkan memahami lebih jauh perihal perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP, salah satunya hal yang dapat dicermati adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang sudah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Selain itu gaji UMK dan UMP diresmikan oleh pemimpin atau gubernur daerah dengan perhitungkan kebutuhan hidup layak.

Lama Waktu Peninjauan

Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya dari UMR, UMK, dan UMP adalah lama saat peninjauannya. Hal ini termasuk sudah diatur didalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut udah merevisi sejumlah pasal berasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan ketetapan tersebut terkandung perbedaan waktu peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK mesti ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun miliki perbedaan didalam jangka waktu penetapan, namun peresmian ini sama-sama dilakukan sekali dalam satu tahun.

Masa Berlaku Ketentuan

Hal seterusnya yang menjadi perbedaan berasal dari ketiga makna berikut adalah saat atau jaman berlakunya Undang-Undang yang mengatur UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi dimulai dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK diresmikan dan diumumkan selambat-lambatnya adalah 21 November. Jadi UMP diumumkan lebih dulu sebelum UMK.

Perhitungan Nominal Kenaikan

Perbedaan selanjutnya yang mampu dicermati dari UMR atau UMK dan UMP adalah jumlah nominal kenaikannya. Setiap pekerja sudah pasti berharap nominal selanjutnya akan meningkat secara signifikan.  Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung bersama memperhitungkan sejumlah segi seperti pertumbuhan ekonomi, keperluan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK sebenarnya mengalami tiap tiap tahun bersama perhitungan merujuk terhadap peningkatan inflasi kemudian ditambah bersama PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).

Nominal Gaji

Jika dilihat, UMK dan UMP mempunyai nominal yang berbeda. Hal ini bisa dicek berasal dari jumlah atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya setiap tempat telah miliki standar masing-masing untuk kuantitas sedikitnya upah. Hal ini termasuk berlaku untuk Gaji UMR di Sulawesi Utara. Secara umum gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini karena keduanya mempertimbangkan faktor yang tidak sama dalam perhitungannya. Jadi lumrah jikalau nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.

Penetapan Gaji UMR di Sulawesi Utara.

Setelah mengenal lebih dalam berkenaan pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, tetap ada beberapa hal perlu yang perlu dipahami berkenaan penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Sulawesi Utara yaitu sebagai berikut.

Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR

Di Indonesia, pemerintah telah memiliki proses untuk penetapan berapa gaji UMR yang jadi panutan bagi para pelaku bisnis untuk jelas besarnya nominal gaji paling sedikit yang layak diberikan bagi para pekerja. Jumlah berikut sesuai bersama tingkat kebutuhan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Sulawesi Utara ini mempunyai tujuan untuk melindungi hak para buruh atau pekerja sehingga dapat menerima gaji yang layak sesuai bersama tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri juga bakal meraih kemudahan karena tidak harus repot-repot memperhitungkan penghasilan untuk karyawannya.

Baca Juga  Gaji UMR di Lahat

Spesifikasi Gaji UMR

Berdasarkan surat edaran berasal dari Menaker RI tahun 1990 yaitu SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas tentang komponen atau unsur-unsur upah bagi para pekerja.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.

Hal senada terhitung dijelaskan didalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal berikut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu nominal upah paling sedikit yang perlu diberikan adalah 75 prosen dari UMR.

Komponen yang Tidak Termasuk UMR

Perlu diketahui bahwa di antara penetapan gaji UMR, berbagai macam tunjangan tidak tetap bukan menjadi anggota komponen standar UMR. Hal ini juga sudah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak senantiasa di sini adalah pembayaran langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh pemberi kerja kepada buruh maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang banyak ragam seperti uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan tetap merupakan tunjangan yang diberikan secara teratur tiap tiap bulan dengan jumlah yang mirip dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi buruh maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR ialah upah pokok disempurnakan tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak tetap tidak termasuk dalam komponen UMR. Untuk ketentuan komposisi gaji pokok dan tunjangan, prosentase penghasilan pokok sekurang-kurangnya adalah 75 prosen berasal dari kuantitas gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP

Memang istilah gaji UMR selagi ini telah tidak digunakan ulang sebab mengfungsikan arti UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar pendapatan regional yang ditetapkan oleh kepala area mencakup UMK (Kabupaten/Kota) dan termasuk UMP.

UMR Bukan Gaji Pokok

Bagi penduduk awam, selama ini barangkali tetap sering beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang harus diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun mesti diluruskan bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan basic bersama jumlah berdasarkan rasio pendapatan dan ketetapan perusahaan. Lain halnya bersama dengan UMR yang merupakan standar minimum gaji yang sudah ditetapkan pemerintah. Terkait perihal ini, cara mengkalkulasi prosentase kenaikan UMR tiap-tiap tahun mengacu pada lebih dari satu aspek dan umumnya hanya gunakan upah tanpa perhitungkan tunjangan maupun gaji pokok.

Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR

Pengusaha atau pemberi kerja pada prinsipnya dilarang untuk membayar penghasilan lebih rendah dari UMR.

Dalam perihal ini yang dimaksud pebisnis adalah sebagai berikut:

  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang menggerakkan perusahaan punya sendiri
  • Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri menjalankan operasional perusahaan bukan miliknya
  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud didalam poin pertama dan kedua yang berada di luar Indonesia.

Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:

  • Setiap usaha milik personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja bersama membayar upah maupun imbalan dalam bentuk lain
  • Setiap usaha social atau bisnis lain bersama dengan pengurus dan merekrut orang lain bersama dengan memberi upah maupun imbalan di dalam bentuk lain.
Baca Juga  Gaji UMR di Padang Panjang

Para pekerja atau buruh harus sadar bahwa jikalau tersedia perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah kuantitas UMR secara sengaja dan perusahaan berikut sebetulnya mampu memberikan gaji melampaui standar yang diberikan, pemerintah sanggup mengimbuhkan sanksi bagi perusahaan tersebut.

Hal ini sudah diatur di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai sanksi pidana baik berupa hukuman penjara bersama waktu penahanan minimal 1 tahun dan maksimal adalah 4 tahun.  Sanksi lainnya adalah berbentuk denda paling sedikit Rp 100 juta hingga Rp 400 juta. Peraturan ini dibuat sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja supaya taat pada Undang Undang yang berlaku dan untuk menanggung kelayakan upah karyawan. Namun perlu dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk karyawan atau pekerja bersama dengan masa kerja di bawah 1 tahun di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk keputusan UU Ketenagakerjaan perihal pengupahan.

Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR

Jika tersedia perusahaan yang memberikan upah tidak cocok bersama dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut atau bersama kata lain tetap di bawah UMR, karyawan atau buruh bisa mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk merampungkan konflik pada karyawan bersama perusahaan. Tidak perlu khawatir, hal ini sudah diatur di dalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.

Berdasarkan peraturan didalam UU tersebut, usaha melalui jalan hukum ini akan melalui sebagian rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit pada ke dua belah pihak, didalam perihal ini adalah buruh dan perusahaan.

Jika di dalam saat 30 hari mulai dari perundingan tersebut ternyata belum tersedia kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur selanjutnya yaitu tripartite. Perundingan ini dapat melibatkan pihak ketiga yaitu dari Dinas Ketenagakerjaan.

Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro

Saat ini ada pengecualian untuk ketentuan upah minimum bagi buruh. Hal ini sudah diatur di dalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja dengan Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa ada pengecualian untuk gaji minimum Usaha Mikro dan Kecil dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud pasti saja ialah UMK dan UMP. Upah karyawan untuk usaha mikro dan kecil bisa ditetapkan sesuai bersama kesepakatan pada pemberi kerja dengan buruh. Namun jumlah penghasilan yang diberikan sekurang-kurangnya adalah 50 % dari konsumsi rata-rata penduduk di daerah tersebut dan penghasilan yang disepakati minimal adalah 25% lebih tinggi berasal dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan data dari BPS.

Usaha mikro yang masuk dalam pengecualian ini mesti memperhitungkan lebih dari satu hal. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang bisnis berteknologi tinggi serta tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber daya tradisional. Jadi kecuali Anda bekerja di CV yang termasuk bisnis mikro dan kecil, tersedia pengecualian upah dari UMK dan UMP. Tetapi Anda selamanya harus menerima upah sesuai kesepakatan bersama pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase tertentu dari kuantitas biasanya konsumsi masyarakat dan juga di atas garis kemiskinan.

Berapa Gaji UMR di Sulawesi Utara Saat Ini ?

Gaji UMR di Sulawesi Utara tahun 2021 ialah kisaran Rp. 3.310.000 .

Demikian penjelasan perihal Gaji UMR di Sulawesi Utara terasa berasal dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan berasal dari tiap-tiap makna tersebut. Semoga informasi ini bisa menambahkan uraian yang lebih sadar buat para buruh agar dapat tahu upah yang layak di terima dan ketentuan- ketentuan yang tentang bersama upah tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.