Gaji UMR di Nias Barat

6 min read

Gaji UMR di Nias Barat

Gaji UMR di Nias Barat – Mengulas perihal gaji atau upah kelihatannya tidak bakal ada selesainya. Bahkan ini menjadi percakapan popular di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini pemilik usaha  umumnya memakai UMR (Upah Minimum Regional) sebagai referensi utama dalam memberikan upah untuk karyawannya.

Kondisi ekonomi sendiri tetap mengalami inflasi tiap tiap tahun. Jika inflasi tidak diimbangi dengan penggunaan standar upah yang sama, berkaitan dengan ini bakal menyebabkan ketimpangan social dan ekonomi. Akibatnya ini juga dapat  mempengaruhi kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.

Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh umumnya mengadakan kegiatan demonstrasi untuk menuntut kenaikan penghasilan. Kegiatan ini umumnya digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik umkm perhitungkan lagi untuk tingkatkan upah  karyawannya.

Penetapan UMR di tiap-tiap area tidaklah sama. Setiap area udah mempunyai kebijakan masing-masing dalam menentukan jumlah UMR, satu diantaranya Gaji UMR di Nias Barat. Ada lebih dari satu unsur atau unsur yang mempengaruhi penentuan besarnya UMR tersebut.

Istilah Gaji UMR di Nias Barat.

Ketika berbicara berkenaan standar pemberian upah, ada beberapa makna yang kerap menempel selain UMR yakni UMP dan UMK. Istilah – istilah ini jadi hal yang perlu dipahami oleh para karyawan untuk mengetahui berapa upah yang setimpal. Salah satunya arti yang paling lazim dan banyak digunakan oleh pemilik bisnins adalah UMR. Berikut ini Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, istilah UMR udah tidak digunakan ulang dan menggunakan arti baru yaitu UMK. Pemberlakuan UMK mengacu terhadap otonomi area masing- masing, terhitung didalam perihal standar gaji.

Gaji UMP

Selain UMR dan UMK, ada ulang istilah yang sering digunakan yaitu UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Tidak sama dengan UMK, penamaan makna ini mulai digunakan sesudah diresmikan Kepmenaker No 226 Th 2000.

Pengertian UMP secara umum merupakan standar penghasilan sedikitnya untuk lokasi di tingkat provinsi sehingga mencakup total kawasan baik kabupaten atau kota yang jadi anggota dari wilayah provinsi tersebut. Sama seperti UMK, UMP juga ditetapkan oleh gubernur setempat.

Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP

Setelah memahami pengertian-pengertian berasal dari istilah di atas, kemungkinan sekilas ketiganya miliki arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut adalah sebagian faktor } yang jadi perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP.

1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.

Jika menginginkan mengerti lebih jauh tentang perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP, satu diantara hal yang mampu dicermati adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang udah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Selain itu gaji UMK dan UMP diresmikan oleh pemimpin atau gubernur daerah dengan perhitungkan kebutuhan hidup layak.

Lama Waktu Peninjauan

Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya dari UMR, UMK, dan UMP ialah lama waktu peninjauannya. Perihal ini terhitung udah diatur dalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut sudah merevisi sejumlah pasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan ketetapan selanjutnya terkandung perbedaan waktu peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK mesti ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun mempunyai perbedaan dalam jangka saat penetapan, tapi penetapan ini sama-sama dilakukan sekali dalam satu tahun.

Baca Juga  Gaji UMR di Bau-Bau

Masa Berlaku Ketentuan

Hal sesudah itu yang menjadi perbedaan dari ketiga arti berikut adalah waktu atau masa berlakunya Undang-Undang yang menyesuaikan UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi mulai dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK disahkan dan diumumkan selambat-lambatnya adalah 21 November. Jadi UMP diumumkan lebih dulu sebelum UMK.

Perhitungan Nominal Kenaikan

Perbedaan selanjutnya yang bisa dicermati berasal dari UMR atau UMK dan UMP adalah kuantitas nominal kenaikannya. Setiap pekerja pastinya meminta nominal berikut dapat meningkat secara signifikan.  Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung bersama dengan mempertimbangkan sejumlah aspek seperti pertumbuhan ekonomi, keperluan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK memang mengalami tiap-tiap tahun bersama dengan perhitungan merujuk pada peningkatan inflasi kemudian dilengkapi bersama PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).

Nominal Gaji

Jika dilihat, UMK dan UMP punyai nominal yang berbeda. Hal ini mampu di cek berasal dari kuantitas atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya setiap daerah sudah memiliki standar masing-masing untuk kuantitas minimal upah. Hal ini juga berlaku untuk Gaji UMR di Nias Barat. Secara umum gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini dikarenakan keduanya mempertimbangkan faktor yang berbeda didalam perhitungannya. Jadi lumrah terkecuali nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.

Penetapan Gaji UMR di Nias Barat.

Setelah mengenal lebih di dalam perihal pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, masih ada sebagian hal penting yang kudu dimengerti terkait penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Nias Barat yakni sebagai berikut.

Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR

Di Indonesia, pemerintah sudah mempunyai proses untuk penetapan berapa gaji UMR yang menjadi panutan bagi para pelaku bisnis untuk jelas besarnya nominal gaji paling rendah yang layak diberikan untuk para karyawan. Jumlah tersebut disesuaikan bersama tingkat kebutuhan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Nias Barat ini bertujuan untuk menjaga hak para buruh atau pekerja sehingga dapat terima penghasilan yang layak cocok bersama tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri juga dapat memperoleh kemudahan gara-gara tidak perlu repot-repot memperhitungkan gaji untuk karyawannya.

Spesifikasi Gaji UMR

Berdasarkan surat edaran berasal dari Menaker RI th. 1990 yakni SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas berkenaan komponen atau unsur-unsur gaji bagi para karyawan.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.

Hal senada juga dijelaskan didalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok dilengkapi tunjangan tetap. Sementara itu nominal upah minimal yang mesti diberikan adalah 75 persen dari UMR.

Komponen yang Tidak Termasuk UMR

Perlu diketahui bahwa di pada penetapan gaji UMR, beragam macam tunjangan tidak senantiasa bukan menjadi anggota komponen standar UMR. Hal ini terhitung sudah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak selamanya di sini adalah pembayaran segera maupun tidak segera yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang banyak ragam seperti uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan selalu merupakan tunjangan yang diberikan secara rutin tiap-tiap bulan dengan jumlah yang sama dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi karyawan maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR adalah upah pokok disempurnakan tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak selalu tidak terhitung dalam komponen UMR. Untuk ketentuan komposisi gaji pokok dan tunjangan, prosentase upah pokok minimal adalah 75 persen dari kuantitas gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Baca Juga  Gaji UMR di Hulu Sungai Selatan

Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP

Memang arti gaji UMR sementara ini udah tidak digunakan ulang sebab memanfaatkan makna UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar penghasilan regional yang ditetapkan oleh kepala daerah termasuk UMK (Kabupaten/Kota) dan juga UMP.

UMR Bukan Gaji Pokok

Bagi masyarakat awam, selama ini bisa saja masih sering beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang kudu diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun harus diluruskan bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan basic dengan jumlah berdasarkan rasio penghasilan dan ketentuan perusahaan. Lain halnya bersama dengan UMR yang merupakan standar minimum gaji yang sudah ditetapkan pemerintah. Terkait perihal ini, langkah menghitung prosentase kenaikan UMR tiap tiap tahun mengacu terhadap lebih dari satu faktor dan kebanyakan cuma manfaatkan upah tanpa pertimbangkan tunjangan maupun gaji pokok.

Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR

Pengusaha atau pemberi kerja pada prinsipnya dilarang untuk membayar gaji lebih rendah berasal dari UMR.

Dalam perihal ini yang dimaksud entrepreneur adalah sebagai berikut:

  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang menjalankan perusahaan punya sendiri
  • Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri menggerakkan operasional perusahaan bukan miliknya
  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud dalam poin pertama dan kedua yang berada di luar Indonesia.

Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:

  • Setiap bisnis milik personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja bersama membayar upah maupun imbalan dalam wujud lain
  • Setiap bisnis social atau bisnis lain bersama dengan pengurus dan merekrut orang lain bersama memberi upah maupun imbalan di dalam wujud lain.

Para pekerja atau buruh harus mengerti bahwa terkecuali ada perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah jumlah UMR secara sengaja dan perusahaan tersebut sesungguhnya mampu memberikan gaji melampaui standar yang diberikan, pemerintah dapat mengimbuhkan sanksi bagi perusahaan tersebut.

Hal ini udah diatur didalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai hukuman pidana baik berupa hukuman penjara bersama dengan saat penahanan minimal 1 tahun dan maksimal adalah 4 tahun.  Sanksi lainnya adalah berupa denda sedikitnya Rp 100 juta hingga Rp 400 juta. Peraturan ini dibuat sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja agar taat pada Undang Undang yang berlaku dan untuk menanggung kelayakan gaji pekerja. Namun harus dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk buruh atau pekerja bersama masa kerja di bawah 1 tahun di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk ketetapan UU Ketenagakerjaan tentang pengupahan.

Baca Juga  Gaji UMR di Depok

Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR

Jika ada perusahaan yang memberikan upah tidak cocok dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut atau dengan kata lain masih di bawah UMR, karyawan atau buruh dapat mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk merampungkan konflik antara karyawan dengan perusahaan. Tidak perlu khawatir, perihal ini sudah diatur didalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.

Berdasarkan ketentuan di dalam UU tersebut, upaya melalui jalur hukum ini bakal lewat beberapa rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit pada ke-2 belah pihak, dalam perihal ini adalah karyawan dan perusahaan.

Jika didalam saat 30 hari mulai dari perundingan tersebut ternyata belum tersedia kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur seterusnya yaitu tripartite. Perundingan ini akan melibatkan pihak ketiga yakni dari Dinas Ketenagakerjaan.

Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro

Saat ini ada pengecualian untuk ketetapan upah minimum bagi buruh. Hal ini udah diatur di dalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja dengan Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tersedia pengecualian untuk upah minimum Usaha Mikro dan Kecil berasal dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud tentu saja adalah UMK dan UMP. Upah buruh untuk usaha mikro dan kecil bisa ditetapkan cocok bersama musyawarah antara pemberi kerja dengan buruh. Namun jumlah upah yang diberikan paling rendah adalah 50 prosen berasal dari konsumsi rata-rata penduduk di daerah tersebut dan gaji yang disepakati minimal ialah 25% lebih besar berasal dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan data berasal dari BPS.

Usaha mikro yang masuk di dalam pengecualian ini mesti pertimbangkan lebih dari satu hal. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang bisnis berteknologi tinggi dan juga tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber energi tradisional. Jadi jikalau Anda bekerja di CV yang terhitung usaha mikro dan kecil, tersedia pengecualian upah berasal dari UMK dan UMP. Tetapi Anda selalu perlu menerima penghasilan sesuai kesepakatan bersama dengan pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase khusus berasal dari kuantitas biasanya konsumsi masyarakat serta di atas garis kemiskinan.

Berapa Gaji UMR di Nias Barat Saat Ini ?

Gaji UMR di Nias Barat tahun 2021 adalah kira kira Rp. 2.150.000 .

Demikian penjelasan berkenaan Gaji UMR di Nias Barat menjadi berasal dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan berasal dari tiap-tiap istilah tersebut. Semoga informasi ini sanggup mengimbuhkan uraian yang lebih mengerti untuk para pekerja sehingga dapat tahu upah yang layak di terima dan ketentuan- ketentuan yang berkaitan bersama dengan upah tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.