Gaji UMR di Tulang Bawang Barat

6 min read

Gaji UMR di Tulang Bawang Barat

Gaji UMR di Tulang Bawang Barat – Ngomongin berkaitan gaji atau upah sepertinya tidak ada habisnya. Bahkan ini menjadi pembicaraan popular di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini pemilik bisnins  biasanya memakai UMR (Upah Minimum Regional) sebagai referensi utama dalam memberikan upah untuk karyawannya.

Kondisi ekonomi sendiri konsisten mengalami inflasi tiap tiap tahun. Kalau inflasi tidak diimbangi bersama dengan standar penghasilan yang sama, berkaitan dengan ini dapat menimbulkan ketimpangan social dan ekonomi. Alhasil ini juga dapat  mempengaruhi kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.

Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh biasanya mengadakan kegiatan demonstrasi untuk menuntut kenaikan penghasilan. Kegiatan ini biasanya digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik usaha perhitungkan lagi untuk tingkatkan penghasilan  karyawannya.

Penetapan UMR di tiap tiap daerah tidaklah sama. Setiap daerah telah mempunyai kebijakan masing-masing dalam memilih jumlah UMR, salah satunya Gaji UMR di Tulang Bawang Barat. Ada sebagian unsur atau variabel yang mempengaruhi penentuan besarnya UMR tersebut.

Istilah Gaji UMR di Tulang Bawang Barat.

Ketika berkata berkenaan standar pemberian penghasilan, ada lebih dari satu arti yang kerap melekat selain UMR yaitu UMP dan UMK. Istilah – istilah ini menjadi perihal yang kudu dipahami oleh para karyawan untuk mengetahui berapa upah yang setimpal. Salah satunya makna yang paling lazim dan banyak digunakan oleh pelaku usaha adalah UMR. Dibawah ini Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, arti UMR sudah tidak digunakan ulang dan menggunakan makna baru yakni UMK. Pemberlakuan UMK mengacu pada otonomi tempat masing- masing, termasuk didalam perihal standar penghasilan.

Gaji UMP

Selain UMR dan UMK, ada ulang istilah yang kerap digunakan yaitu UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Tidak sama dengan UMK, penamaan arti ini mulai digunakan setelah disahkan Kepmenaker No 226 Th 2000.

Pengertian UMP secara lazim merupakan standar upah sekurang-kurangnya untuk lokasi di tingkat provinsi sehingga mencakup total kawasan baik kabupaten atau kota yang menjadi anggota dari wilayah provinsi tersebut. Sama layaknya UMK, UMP termasuk ditetapkan oleh gubernur setempat.

Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP

Setelah jelas pengertian-pengertian berasal dari arti di atas, barangkali sekilas ketiganya punya arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut ini adalah beberapa unsur } yang menjadi perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP.

1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.

Jika ingin lihat lebih jauh tentang perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP, satu diantara hal yang mampu dicermati adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang sudah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Sementara itu gaji UMK dan UMP disahkan oleh pemimpin atau gubernur daerah dengan perhitungkan keperluan hidup layak.

Lama Waktu Peninjauan

Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya dari UMR, UMK, dan UMP adalah lama saat peninjauannya. Perihal ini terhitung telah diatur didalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut sudah merevisi sejumlah pasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan ketetapan tersebut terdapat perbedaan saat peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK wajib ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun miliki perbedaan dalam jangka waktu penetapan, tapi penetapan ini sama-sama dilakukan sekali di dalam satu tahun.

Baca Juga  Gaji UMR di Padangsidempuan

Masa Berlaku Ketentuan

Hal seterusnya yang jadi perbedaan berasal dari ketiga arti berikut adalah waktu atau era berlakunya Undang-Undang yang sesuaikan UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi terhitung dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK diresmikan dan diumumkan selambat-lambatnya adalah 21 November. Jadi UMP diumumkan lebih dulu sebelum UMK.

Perhitungan Nominal Kenaikan

Perbedaan selanjutnya yang sanggup dilihat dari UMR atau UMK dan UMP ialah kuantitas nominal kenaikannya. Setiap buruh pastinya meminta nominal tersebut dapat meningkat secara signifikan.  Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung bersama dengan perhitungkan sejumlah faktor seperti pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK memang mengalami tiap tiap tahun bersama dengan perhitungan merujuk pada peningkatan inflasi kemudian disempurnakan bersama dengan PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).

Nominal Gaji

Jika dilihat, UMK dan UMP memiliki nominal yang berbeda. Hal ini dapat di check berasal dari jumlah atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya setiap area udah punyai standar masing-masing untuk jumlah minimal upah. Hal ini terhitung berlaku untuk Gaji UMR di Tulang Bawang Barat. Secara umum gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini dikarenakan keduanya mempertimbangkan faktor yang berbeda dalam perhitungannya. Jadi wajar jika nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.

Penetapan Gaji UMR di Tulang Bawang Barat.

Setelah mengenal lebih di dalam tentang pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, masih ada sebagian perihal perlu yang mesti dimengerti tentang penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Tulang Bawang Barat yaitu sebagai berikut.

Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR

Di Indonesia, pemerintah telah memiliki proses untuk penetapan berapa gaji UMR yang jadi referensi bagi para pelaku usaha untuk mengerti besarnya nominal gaji paling sedikit yang layak diberikan untuk para buruh. Jumlah berikut sesuai bersama tingkat keperluan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Tulang Bawang Barat ini punya tujuan untuk memelihara hak para buruh atau pekerja sehingga dapat menerima upah yang layak sesuai dengan tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri juga bakal meraih kemudahan karena tidak kudu repot-repot memperhitungkan penghasilan untuk karyawannya.

Spesifikasi Gaji UMR

Berdasarkan surat edaran dari Menaker RI th. 1990 yaitu SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas mengenai komponen atau unsur-unsur penghasilan bagi para karyawan.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.

Hal senada juga dijelaskan dalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal berikut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok dilengkapi tunjangan tetap. Sementara itu nominal penghasilan paling rendah yang mesti diberikan adalah 75 prosen dari UMR.

Komponen yang Tidak Termasuk UMR

Perlu diketahui bahwa di pada penetapan gaji UMR, beraneka macam tunjangan tidak tetap bukan menjadi anggota komponen standar UMR. Hal ini termasuk sudah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak selalu di sini adalah pembayaran langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang bervariasi seperti uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan selalu merupakan tunjangan yang diberikan secara teratur setiap bulan dengan jumlah yang sama dan tidak terpengaruh oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi karyawan maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR ialah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak tetap tidak juga di dalam komponen UMR. Untuk peraturan komposisi penghasilan pokok dan tunjangan, prosentase upah pokok sekurang-kurangnya adalah 75 persen dari kuantitas gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Baca Juga  Gaji UMR di Batu

Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP

Memang makna gaji UMR kala ini telah tidak digunakan lagi karena gunakan makna UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar pendapatan regional yang diresmikan oleh kepala tempat termasuk UMK (Kabupaten/Kota) dan termasuk UMP.

UMR Bukan Gaji Pokok

Bagi penduduk awam, selama ini bisa saja tetap sering beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang perlu diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun mesti diluruskan bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan basic bersama dengan jumlah berdasarkan rasio penghasilan dan keputusan perusahaan. Lain halnya bersama dengan UMR yang merupakan standar minimum gaji yang sudah ditetapkan pemerintah. Terkait perihal ini, cara menghitung prosentase kenaikan UMR tiap-tiap tahun mengacu terhadap lebih dari satu hal dan umumnya cuma mengfungsikan upah tanpa perhitungkan tunjangan maupun gaji pokok.

Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR

Pengusaha atau pemberi kerja terhadap prinsipnya dilarang untuk membayar upah lebih rendah berasal dari UMR.

Dalam perihal ini yang dimaksud pengusaha adalah sebagai berikut:

  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang menggerakkan perusahaan punya sendiri
  • Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri menggerakkan operasional perusahaan bukan miliknya
  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud dalam poin pertama dan ke dua yang berada di luar Indonesia.

Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:

  • Setiap usaha milik personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja bersama membayar upah maupun imbalan di dalam wujud lain
  • Setiap bisnis social atau bisnis lain dengan pengurus dan merekrut orang lain bersama memberi upah maupun imbalan dalam bentuk lain.

Para pekerja atau buruh perlu menyadari bahwa jika ada perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah jumlah UMR secara sengaja dan perusahaan berikut memang mampu memberikan gaji melampaui standar yang diberikan, pemerintah sanggup memberikan sanksi bagi perusahaan tersebut.

Hal ini udah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai sanksi pidana baik berupa hukuman penjara dengan waktu penahanan sekurang-kurangnya 1 tahun dan maksimal adalah 4 tahun.  Sanksi lainnya adalah bersifat denda sekurang-kurangnya Rp 100 juta sampai Rp 400 juta. Peraturan ini diterbitkan sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja supaya taat pada Undang Undang yang berlaku dan untuk menjamin kelayakan penghasilan pekerja. Namun mesti dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk buruh atau pekerja bersama dengan masa kerja di bawah 1 tahun di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk ketetapan UU Ketenagakerjaan tentang pengupahan.

Baca Juga  Gaji UMR di Bitung

Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR

Jika tersedia perusahaan yang memberikan gaji tidak cocok bersama ketentuan yang berlaku di daerah tersebut atau bersama kata lain tetap di bawah UMR, karyawan atau buruh sanggup mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk menyelesaikan konflik antara karyawan dengan perusahaan. Tidak perlu khawatir, perihal ini udah diatur didalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.

Berdasarkan ketetapan dalam UU tersebut, upaya lewat jalan hukum ini dapat melewati beberapa rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit antara kedua belah pihak, didalam perihal ini adalah pekerja dan perusahaan.

Jika dalam waktu 30 hari mulai dari perundingan tersebut ternyata belum ada kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur seterusnya yakni tripartite. Perundingan ini dapat melibatkan pihak ketiga yaitu dari Dinas Ketenagakerjaan.

Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro

Saat ini ada pengecualian untuk ketetapan upah minimum bagi buruh. Hal ini sudah diatur didalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja bersama Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa ada pengecualian untuk gaji minimum Usaha Mikro dan Kecil dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud pasti saja adalah UMK dan UMP. Upah pekerja untuk usaha mikro dan kecil sanggup ditetapkan cocok bersama dengan kesepakatan pada pemberi kerja dengan buruh. Namun jumlah gaji yang diberikan minimal adalah 50 % berasal dari konsumsi biasanya penduduk di daerah tersebut dan penghasilan yang disepakati sekurang-kurangnya ialah 25% lebih besar berasal dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan information dari BPS.

Usaha mikro yang masuk didalam pengecualian ini wajib mempertimbangkan beberapa spek. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang usaha berteknologi tinggi dan juga tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber energi tradisional. Jadi kecuali Anda bekerja di CV yang juga bisnis mikro dan kecil, tersedia pengecualian upah dari UMK dan UMP. Akan tetapi Anda senantiasa harus menerima penghasilan sesuai kesepakatan bersama dengan pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase khusus dari kuantitas rata-rata konsumsi masyarakat dan juga di atas garis kemiskinan.

Berapa Gaji UMR di Tulang Bawang Barat Saat Ini ?

Gaji UMR di Tulang Bawang Barat tahun 2021 adalah rata rata Rp. 2.569.000 .

Demikian penjelasan perihal Gaji UMR di Tulang Bawang Barat terasa dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan dari masing-masing istilah tersebut. Semoga Info ini sanggup menambahkan deskripsi yang lebih tahu untuk para buruh supaya bisa mengerti upah yang layak diterima dan ketentuan- ketentuan yang berkenaan bersama dengan upah tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.