Gaji UMR di Tomohon

6 min read

Gaji UMR di Tomohon

Gaji UMR di Tomohon – Berbicara berkaitan penghasilan atau upah sepertinya tidak akan ada selesainya. Bahkan ini menjadi percakapan popular di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini pemilik usaha  kebanyakan memanfaatkan UMR (Upah Minimum Regional) sebagai referensi utama dalam memberikan gaji untuk karyawannya.

Kondisi ekonomi sendiri konsisten mengalami inflasi setiap tahun. Jika inflasi tidak diimbangi bersama dengan standar gaji yang sama, berkaitan dengan ini akan mengundang ketimpangan social dan ekonomi. Akibatnya ini juga dapat  merubah kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.

Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh kebanyakan menggelar aksi demo untuk menuntut kenaikan gaji. Aksi ini kebanyakan digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik bisnis mempertimbangkan lagi untuk meningkatkan penghasilan  karyawannya.

Penetapan UMR di tiap-tiap daerah tidaklah sama. Setiap daerah sudah punya kebijakan masing-masing dalam pilih kuantitas UMR, satu diantara Gaji UMR di Tomohon. Ada sebagian unsur atau unsur yang mempengaruhi penentuan besarnya UMR tersebut.

Istilah Gaji UMR di Tomohon.

Ketika bicara berkenaan standar pemberian upah, ada beberapa istilah yang kerap menempel selain UMR yakni UMP dan UMK. Istilah – istilah ini menjadi hal yang mesti dimengerti oleh para karyawan untuk melihat berapa penghasilan yang layak diterima. Salah satunya makna yang paling lazim dan banyak dipake oleh perusahaan adalah UMR. Berikut ini Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, arti UMR udah tidak digunakan kembali dan menggunakan istilah baru yaitu UMK. Pemberlakuan UMK mengacu terhadap otonomi tempat masing- masing, termasuk di dalam perihal standar penghasilan.

Gaji UMP

Selain UMR dan UMK, tersedia kembali istilah yang sering digunakan yakni UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Tidak jauh berbeda dengan UMK, penamaan arti ini mulai digunakan sesudah ada Kepmenaker No 226 Th 2000.

Pengertian UMP secara lazim merupakan standar penghasilan minimal untuk wilayah di tingkat provinsi sehingga mencakup total kawasan baik kabupaten atau kota yang menjadi anggota berasal dari wilayah provinsi tersebut. Sama layaknya UMK, UMP terhitung ditetapkan oleh gubernur setempat.

Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP

Setelah menyadari pengertian-pengertian berasal dari makna di atas, mungkin sekilas ketiganya punya arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut adalah sebagian aspek } yang jadi perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP.

1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.

Jika ingin memahami lebih jauh tentang perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP, satu diantara hal yang dapat dilihat adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang sudah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Sementara itu gaji UMK dan UMP disahkan oleh pemimpin atau gubernur daerah dengan mempertimbangkan keperluan hidup layak.

Lama Waktu Peninjauan

Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya dari UMR, UMK, dan UMP adalah lama waktu peninjauannya. Perihal ini termasuk udah diatur dalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut udah merevisi sejumlah pasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan ketetapan tersebut terdapat perbedaan saat peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK mesti ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun mempunyai perbedaan di dalam jangka saat penetapan, tetapi peresmian ini sama-sama dilakukan sekali dalam satu tahun.

Baca Juga  Gaji UMR di Sambas

Masa Berlaku Ketentuan

Hal selanjutnya yang jadi perbedaan berasal dari ketiga arti tersebut adalah saat atau jaman berlakunya Undang-Undang yang sesuaikan UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi terhitung dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK diresmikan dan diberitahukan selambat-lambatnya ialah 21 November. Jadi UMP diberitahukan lebih dulu sebelum UMK.

Perhitungan Nominal Kenaikan

Perbedaan sesudah itu yang dapat dilihat dari UMR atau UMK dan UMP adalah jumlah nominal kenaikannya. Setiap buruh tentunya menghendaki nominal tersebut akan meningkat secara signifikan.  Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung bersama mempertimbangkan sejumlah aspek seperti pertumbuhan ekonomi, keperluan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK memang mengalami tiap tiap tahun dengan perhitungan merujuk pada peningkatan inflasi kemudian disempurnakan bersama dengan PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).

Nominal Gaji

Jika dilihat, UMK dan UMP miliki nominal yang berbeda. Hal ini dapat diperiksa dari jumlah atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya tiap-tiap daerah udah punya standar masing-masing untuk jumlah minimal upah. Hal ini juga berlaku untuk Gaji UMR di Tomohon. Secara lazim gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini sebab keduanya mempertimbangkan faktor yang tidak sama dalam perhitungannya. Jadi lumrah terkecuali nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.

Penetapan Gaji UMR di Tomohon.

Setelah mengenal lebih didalam tentang pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, masih tersedia sebagian perihal mutlak yang perlu dimengerti mengenai penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Tomohon yakni sebagai berikut.

Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR

Di Indonesia, pemerintah telah memiliki sistem untuk penetapan berapa gaji UMR yang menjadi panutan bagi para pelaku usaha untuk menyadari besarnya nominal gaji paling rendah yang layak diberikan bagi para karyawan. Jumlah tersebut disesuaikan bersama dengan tingkat keperluan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Tomohon ini memiliki tujuan untuk memelihara hak para buruh atau pekerja sehingga dapat terima upah yang layak sesuai dengan tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri terhitung dapat meraih kemudahan karena tidak mesti repot-repot memperhitungkan penghasilan untuk pegawainya.

Spesifikasi Gaji UMR

Berdasarkan surat edaran dari Menaker RI tahun 1990 yaitu SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas mengenai komponen atau unsur-unsur gaji bagi para buruh.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.

Hal senada terhitung dijelaskan didalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal berikut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok dilengkapi tunjangan tetap. Sementara itu nominal penghasilan sedikitnya yang harus diberikan adalah 75 persen berasal dari UMR.

Komponen yang Tidak Termasuk UMR

Perlu diketahui bahwa di antara penetapan gaji UMR, beraneka macam tunjangan tidak selamanya bukan menjadi anggota komponen standar UMR. Hal ini termasuk udah diatur di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak selamanya di sini adalah pembayaran segera maupun tidak segera yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang beragam seperti uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan tetap merupakan tunjangan yang diberikan secara rutin tiap-tiap bulan dengan jumlah yang sama dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi pekerja maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR ialah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak tetap tidak terhitung di dalam komponen UMR. Untuk peraturan komposisi penghasilan pokok dan tunjangan, prosentase upah pokok sedikitnya adalah 75 persen berasal dari jumlah gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Baca Juga  Gaji UMR di Hulu Sungai Utara

Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP

Memang arti gaji UMR saat ini udah tidak digunakan kembali dikarenakan gunakan istilah UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar penghasilan regional yang ditetapkan oleh kepala daerah termasuk UMK (Kabupaten/Kota) dan juga UMP.

UMR Bukan Gaji Pokok

Bagi masyarakat awam, selama ini kemungkinan tetap sering beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang harus diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun harus diluruskan bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan dasar bersama jumlah berdasarkan rasio penghasilan dan keputusan perusahaan. Lain halnya dengan UMR yang merupakan standar minimum gaji yang udah ditetapkan pemerintah. Terkait hal ini, langkah menghitung prosentase kenaikan UMR tiap-tiap tahun mengacu terhadap sebagian faktor dan biasanya hanya menggunakan upah tanpa perhitungkan tunjangan maupun gaji pokok.

Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR

Pengusaha atau pemberi kerja terhadap prinsipnya dilarang untuk membayar penghasilan lebih rendah berasal dari UMR.

Dalam hal ini yang dimaksud pengusaha adalah sebagai berikut:

  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang menjalankan perusahaan punya sendiri
  • Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri menjalankan operasional perusahaan bukan miliknya
  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud didalam poin pertama dan kedua yang berada di luar Indonesia.

Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:

  • Setiap bisnis milik personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja bersama dengan membayar upah maupun imbalan didalam bentuk lain
  • Setiap usaha social atau usaha lain bersama dengan pengurus dan merekrut orang lain bersama dengan memberi upah maupun imbalan dalam wujud lain.

Para pekerja atau buruh perlu paham bahwa kalau ada perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah jumlah UMR secara sengaja dan perusahaan tersebut sesungguhnya mampu memberikan gaji melampaui standar yang diberikan, pemerintah mampu mengimbuhkan sanksi bagi perusahaan tersebut.

Hal ini udah diatur di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai hukuman pidana baik bersifat hukuman penjara bersama waktu penahanan sedikitnya 1 tahun dan paling lama adalah 4 tahun.  Sanksi lainnya adalah bersifat denda sedikitnya Rp 100 juta sampai Rp 400 juta. Peraturan ini dibuat sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja supaya taat terhadap Undang Undang yang berlaku dan untuk menjamin kelayakan penghasilan buruh. Namun harus dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk pekerja atau pekerja bersama era kerja di bawah 1 tahun di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk peraturan UU Ketenagakerjaan berkenaan pengupahan.

Baca Juga  Gaji UMR di Padang Lawas

Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR

Jika tersedia perusahaan yang memberikan upah tidak cocok bersama keputusan yang berlaku di daerah tersebut atau dengan kata lain masih di bawah UMR, karyawan atau buruh bisa mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk merampungkan konflik antara karyawan bersama perusahaan. Tidak perlu khawatir, perihal ini sudah diatur didalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.

Berdasarkan ketetapan di dalam UU tersebut, upaya lewat jalan hukum ini akan melewati beberapa rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit pada ke-2 belah pihak, didalam perihal ini adalah pekerja dan perusahaan.

Jika dalam saat 30 hari dari perundingan berikut ternyata belum tersedia kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur berikutnya yakni tripartite. Perundingan ini dapat melibatkan pihak ketiga yaitu dari Dinas Ketenagakerjaan.

Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro

Saat ini ada pengecualian untuk keputusan upah minimum bagi buruh. Hal ini udah diatur di dalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja bersama Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tersedia pengecualian untuk gaji minimum Usaha Mikro dan Kecil berasal dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud tentu saja ialah UMK dan UMP. Upah buruh untuk usaha mikro dan kecil mampu ditetapkan cocok bersama dengan musyawarah antara pemberi kerja bersama dengan buruh. Namun jumlah gaji yang diberikan paling sedikit adalah 50 prosen dari konsumsi biasanya masyarakat di daerah tersebut dan gaji yang disepakati sedikitnya ialah 25% lebih besar dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan knowledge dari BPS.

Usaha mikro yang masuk dalam pengecualian ini harus mempertimbangkan sebagian hal. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang usaha berteknologi tinggi dan juga tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber kekuatan tradisional. Jadi terkecuali Anda bekerja di CV yang terhitung usaha mikro dan kecil, ada pengecualian upah dari UMK dan UMP. Tetapi Anda senantiasa wajib terima upah sesuai kesepakatan bersama pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase khusus dari kuantitas umumnya konsumsi penduduk serta di atas garis kemiskinan.

Berapa Gaji UMR di Tomohon Saat Ini ?

Gaji UMR di Tomohon tahun 2021 adalah kisaran Rp. 3.320.000 .

Demikian penjelasan perihal Gaji UMR di Tomohon jadi berasal dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan berasal dari masing-masing istilah tersebut. Semoga informasi ini mampu mengimbuhkan gambaran yang lebih sadar buat para karyawan supaya bisa tahu gaji yang layak di terima dan ketentuan- ketentuan yang berkaitan dengan upah tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.