Gaji UMR di Karangasem

6 min read

Gaji UMR di Karangasem

Gaji UMR di Karangasem – Mengulas perihal gaji atau upah kelihatannya tidak akan ada habisnya. Bahkan ini menjadi perbincangan hangat di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini pemilik bisnins  biasanya memakai UMR (Upah Minimum Regional) sebagai rujukan utama dalam memberikan gaji untuk karyawannya.

Kondisi ekonomi sendiri tetap mengalami inflasi tiap-tiap tahun. Jika inflasi tidak diimbangi dengan penggunaan standar penghasilan yang sepadan, berkaitan dengan ini dapat menimbulkan ketimpangan social dan ekonomi. Akibatnya ini juga dapat  merubah kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.

Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh biasanya menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikan penghasilan. Kegiatan ini biasanya digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik perusahaan memperhitungkan ulang untuk tingkatkan upah  karyawannya.

Penetapan UMR di tiap-tiap tempat tidaklah sama. Setiap tempat udah mempunyai kebijakan masing-masing dalam pilih kuantitas UMR, salah satunya Gaji UMR di Karangasem. Ada beberapa unsur atau hal yang mempengaruhi penentuan besarnya UMR tersebut.

Istilah Gaji UMR di Karangasem.

Ketika bicara berkenaan standar pemberian penghasilan, ada beberapa arti yang sering menempel selain UMR yaitu UMP dan UMK. Istilah – istilah ini menjadi hal yang mesti dipahami oleh para karyawan untuk mengerti berapa gaji yang pantas diterima. Satu diantaranya istilah yang paling lazim dan banyak dipake oleh pemilik usaha adalah UMR. Dibawah ini Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, arti UMR telah tidak digunakan ulang dan menggunakan arti baru yakni UMK. Pemberlakuan UMK mengacu terhadap otonomi daerah masing- masing, termasuk di dalam hal standar upah.

Gaji UMP

Selain UMR dan UMK, ada ulang makna yang sering digunakan yaitu UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Tidak sama dengan UMK, penamaan arti ini mulai digunakan setelah ada Kepmenaker No 226 Th 2000.

Pengertian UMP secara lazim merupakan standar gaji sekurang-kurangnya untuk wilayah di tingkat provinsi sehingga termasuk keseluruhan kawasan baik kabupaten atau kota yang jadi anggota dari wilayah provinsi tersebut. Sama seperti UMK, UMP terhitung ditetapkan oleh gubernur setempat.

Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP

Setelah paham pengertian-pengertian dari topik di atas, bisa saja sekilas ketiganya memiliki arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut ini adalah beberapa perihal } yang menjadi perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP.

1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.

Jika ingin memahami lebih jauh tentang perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP, salah satunya hal yang sanggup dilihat adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang telah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Selain itu gaji UMK dan UMP diresmikan oleh pemimpin atau gubernur daerah bersama dengan pertimbangkan kebutuhan hidup layak.

Lama Waktu Peninjauan

Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya dari UMR, UMK, dan UMP adalah lama waktu peninjauannya. Perihal ini terhitung telah diatur di dalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut sudah merevisi sejumlah pasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan keputusan berikut terdapat perbedaan waktu peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK kudu ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun memiliki perbedaan di dalam jangka saat penetapan, namun penetapan ini sama-sama dilakukan sekali di dalam satu tahun.

Baca Juga  Gaji UMR di Labuhanbatu

Masa Berlaku Ketentuan

Hal setelah itu yang jadi perbedaan berasal dari ketiga arti tersebut adalah waktu atau masa berlakunya Undang-Undang yang sesuaikan UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi terhitung dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK diresmikan dan diumumkan selambat-lambatnya ialah 21 November. Jadi UMP diberitahukan lebih dulu sebelum UMK.

Perhitungan Nominal Kenaikan

Perbedaan sesudah itu yang bisa dicermati dari UMR atau UMK dan UMP ialah jumlah nominal kenaikannya. Setiap pekerja pastinya menghendaki nominal selanjutnya dapat meningkat secara signifikan.  Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung bersama dengan memperhitungkan sejumlah aspek seperti pertumbuhan ekonomi, keperluan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK sesungguhnya mengalami tiap-tiap tahun bersama perhitungan merujuk terhadap peningkatan inflasi kemudian dilengkapi bersama PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).

Nominal Gaji

Jika dilihat, UMK dan UMP punya nominal yang berbeda. Hal ini dapat di cek berasal dari kuantitas atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya tiap-tiap area sudah memiliki standar masing-masing untuk kuantitas minimal upah. Hal ini terhitung berlaku untuk Gaji UMR di Karangasem. Secara umum gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini dikarenakan keduanya mempertimbangkan faktor yang tidak serupa di dalam perhitungannya. Jadi wajar terkecuali nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.

Penetapan Gaji UMR di Karangasem.

Setelah mengenal lebih di dalam tentang pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, tetap ada lebih dari satu perihal perlu yang perlu dipahami mengenai penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Karangasem yaitu sebagai berikut.

Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR

Di Indonesia, pemerintah udah mempunyai proses untuk penetapan berapa gaji UMR yang jadi panutan bagi para pelaku usaha untuk jelas besarnya nominal gaji minimal yang layak diberikan bagi para karyawan. Jumlah berikut disesuaikan bersama tingkat kebutuhan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Karangasem ini memiliki tujuan untuk melindungi hak para buruh atau pekerja sehingga dapat terima penghasilan yang layak sesuai dengan tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri termasuk dapat meraih kemudahan sebab tidak perlu repot-repot memperhitungkan penghasilan untuk pegawainya.

Spesifikasi Gaji UMR

Berdasarkan surat edaran dari Menaker RI th. 1990 yaitu SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas perihal komponen atau unsur-unsur gaji bagi para pekerja.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.

Hal senada terhitung dijelaskan di dalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu nominal penghasilan sekurang-kurangnya yang mesti diberikan adalah 75 persen berasal dari UMR.

Komponen yang Tidak Termasuk UMR

Perlu diketahui bahwa di pada penetapan gaji UMR, berbagai macam tunjangan tidak tetap bukan menjadi anggota komponen standar UMR. Hal ini juga udah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak senantiasa di sini adalah pembayaran segera maupun tidak langsung yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang beragam layaknya uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan selalu merupakan tunjangan yang diberikan secara teratur tiap-tiap bulan dengan jumlah yang sama dan tidak terpengaruh oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi karyawan maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR ialah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak tetap tidak juga didalam komponen UMR. Untuk ketetapan komposisi upah pokok dan tunjangan, prosentase gaji pokok sedikitnya adalah 75 prosen berasal dari jumlah gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Baca Juga  Gaji UMR di Musi Banyuasin

Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP

Memang istilah gaji UMR saat ini sudah tidak digunakan lagi karena gunakan istilah UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar pendapatan regional yang ditetapkan oleh kepala area mencakup UMK (Kabupaten/Kota) dan terhitung UMP.

UMR Bukan Gaji Pokok

Bagi penduduk awam, selama ini bisa saja tetap kerap beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang mesti diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun harus diluruskan bahwa UMR bukanlah pendapatan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan dasar dengan jumlah berdasarkan rasio penghasilan dan ketentuan perusahaan. Lain halnya bersama dengan UMR yang merupakan standar minimum gaji yang telah ditetapkan pemerintah. Terkait perihal ini, langkah menghitung prosentase kenaikan UMR setiap tahun mengacu pada sebagian faktor dan umumnya hanya manfaatkan upah tanpa pertimbangkan tunjangan maupun gaji pokok.

Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR

Pengusaha atau pemberi kerja terhadap prinsipnya dilarang untuk membayar gaji lebih rendah berasal dari UMR.

Dalam hal ini yang dimaksud perusahaan adalah sebagai berikut:

  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang mobilisasi perusahaan milik sendiri
  • Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri mobilisasi operasional perusahaan bukan miliknya
  • Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud dalam poin pertama dan ke-2 yang berada di luar Indonesia.

Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:

  • Setiap bisnis punya personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja dengan membayar upah maupun imbalan didalam wujud lain
  • Setiap usaha social atau bisnis lain dengan pengurus dan merekrut orang lain dengan memberi upah maupun imbalan dalam bentuk lain.

Para pekerja atau buruh perlu sadar bahwa kalau tersedia perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah jumlah UMR secara sengaja dan perusahaan tersebut memang mampu memberikan gaji melampaui standar yang diberikan, pemerintah mampu beri sanksi bagi perusahaan tersebut.

Hal ini udah diatur di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai sanksi pidana baik berupa hukuman penjara bersama saat penahanan sedikitnya 1 tahun dan maksimal adalah 4 tahun.  Sanksi lainnya adalah berbentuk denda paling rendah Rp 100 juta hingga Rp 400 juta. Peraturan ini diterbitkan sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja supaya taat terhadap Undang Undang yang berlaku dan untuk menjamin kelayakan penghasilan karyawan. Namun kudu dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk karyawan atau pekerja bersama masa kerja di bawah 1 th. di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk aturan UU Ketenagakerjaan berkenaan pengupahan.

Baca Juga  Gaji UMR di Tanjungbalai

Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR

Jika tersedia perusahaan yang memberikan gaji tidak cocok bersama keputusan yang berlaku di daerah tersebut atau bersama kata lain tetap di bawah UMR, karyawan atau buruh mampu mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk selesaikan konflik antara karyawan bersama dengan perusahaan. Tidak perlu khawatir, hal ini telah diatur didalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.

Berdasarkan keputusan dalam UU tersebut, upaya lewat jalur hukum ini bakal lewat lebih dari satu rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit pada ke dua belah pihak, dalam perihal ini adalah buruh dan perusahaan.

Jika di dalam waktu 30 hari mulai dari perundingan berikut ternyata belum tersedia kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur seterusnya yakni tripartite. Perundingan ini akan melibatkan pihak ketiga yaitu dari Dinas Ketenagakerjaan.

Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro

Sekarang ini ada pengecualian untuk ketetapan upah minimum bagi buruh. Hal ini udah diatur dalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja bersama dengan Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa ada pengecualian untuk upah minimum Usaha Mikro dan Kecil berasal dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud pasti saja adalah UMK dan UMP. Upah karyawan untuk usaha mikro dan kecil mampu ditetapkan sesuai bersama musyawarah antara pemberi kerja bersama buruh. Namun jumlah gaji yang diberikan sekurang-kurangnya adalah 50 persen berasal dari konsumsi kebanyakan masyarakat di daerah tersebut dan penghasilan yang disepakati sekurang-kurangnya ialah 25% lebih tinggi dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan data berasal dari BPS.

Usaha mikro yang masuk di dalam pengecualian ini kudu mempertimbangkan lebih dari satu hal. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang bisnis berteknologi tinggi dan juga tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber energi tradisional. Jadi kecuali Anda bekerja di CV yang terhitung bisnis mikro dan kecil, tersedia pengecualian upah dari UMK dan UMP. Tetapi Anda tetap mesti menerima upah cocok kesepakatan bersama pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase tertentu berasal dari kuantitas biasanya konsumsi penduduk dan juga di atas garis kemiskinan.

Berapa Gaji UMR di Karangasem Saat Ini ?

Gaji UMR di Karangasem tahun 2021 adalah kisaran Rp. 2.650.000 .

Demikian penjelasan tentang Gaji UMR di Karangasem mulai berasal dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan dari masing-masing istilah tersebut. Semoga Info ini dapat beri tambahan gambaran yang lebih paham bagi para karyawan agar dapat mengerti gaji yang layak di terima dan ketentuan- ketentuan yang mengenai dengan upah tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.